daftar slot gampang jp

link judi slot terbaru 903Jutaan kata 17476Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar slot gampang jp》

Pemkot Bogor berjuang raih kembali penghargaan Adipura******

HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, berjuang untuk meraih kembali penghargaan Adipura pada tahun 2024.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Minggu, mengatakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 ini menjadi momentum untuk pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap lingkungan di Kota Bogor.

“Kalau buat Kota Bogor, HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua,” ujarnya.

Menurut Dedie, jika melihat kriteria penilaian yang ada, saat ini Pemkot Bogor percaya diri bisa meraih penghargaan Adipura untuk yang kedua kali.

“Insya Allah Kota Bogor bisa meraih Adipura yang kedua, pengumuman resminya disampaikan besok atau lusa,” ucapnya.

Baca juga: TP PKK pusatkan "Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia" di Bogor

Baca juga: Polisi pastikan tak ada korban dalam bencana pergeseran tanah di Bogor

Dedie juga meminta agar usaha dan perjuangan yang selama ini sudah dilakukan bersama seluruh masyarakat ini bisa dilakukan secara konsisten. Sehingga Kota Bogor bisa menjadi salah satu kota yang punya tradisi meraih Adipura.

“Upaya-upayanya sudah sangat luar biasa, diampu sama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian para aktivis lingkungan, bank sampah, kemudian TPS3R, pelajar mahasiswa dan pramuka semuanya terlibat aktif,” jelasnya.

Kepala DLH Kota Bogor Deni Wismanto menjelaskan, peringatan HPSN 2024 ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dengan mengangkat tema 'Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif', serta mendukung Indonesia Bebas Sampah 2025.

Deni menyampaikan DLH Kota Bogor sejauh ini telah melaksanakan rangkaian Kegiatan HPSN 2024 Tingkat Kota Bogor. Di antaranya melalui aksi bebersih sungai, plogging, sosialisasi pengelolaan sampah mulai dari sumbernya untuk sekolah, masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor ini rangkaian akhir. Sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan mulai dari plogging, sosialisasi, kemudian juga ada apa informasi kepada wilayah,” katanya.

Deni pun berharap melalui peringatan HPSN 2024, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kebersihan menjadi lebih baik. 

Baca juga: Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak

Baca juga: Kota Bogor jadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan Nasional

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KKI Warsi libatkan masyarakat kurangi emisi karbon lewat jaga hutan******

Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menjaga hutan, dimana salah satu skemanya adalah perhutanan sosial.

Koordinator Program KKI Warsi, Ade Chandra di Jambi, Senin ,mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, dimana program itu memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.

Baca juga: Kawasan hutan dan lahan terbakar di Jambi mencapai 335 hektar

"Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat, dan harapannya hutan dikelola dengan baik serta ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya, ada insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Saat hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, dan emisi karbon akan berkurang," ujarnya dalam workshop terkait isu lingkungan.

KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas berkisar 130.000 hektare, tersebar di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat, dimana masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.

"Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan disertifikasi, ada sertifikasi nasional dan sertifikasi dari luar, yaitu Plan Vivo dan nantinya dipersiapkan juga bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya, serta kita hitung karbonnya dan dari situlah masyarakat mendapatkan insentif," katanya.

Baca juga: Luas lahan yang terbakar di Jambi sejak Januari capai 229 hektare

Baca juga: Menunggu Perda Masyarakat Hukum Adat di Jambi

KKI Warsi saat ini mempunyai program pohon asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp200 ribu untuk menanam sebatang pohon di hutan, selama setahun pohonnya akan dijaga masyarakat yang tinggal dekat hutan.

"Donasi itu digunakan untuk menjaga pohon itu serta hutan agar tidak dirusak,” kata Ade.

Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program pohon asuh, yakni di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara, diantaranya ada hutan adat, skema menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot baru88、slot resmi 2022、daftar gacor slot

Terkait：cara menghadapi pinjol legal、megaways slot demo、mahjong ways 2 jackpot、halo4d、situs slot to x8、jamin gacor、43 togel、vip voucher、jasabola、timnas4d login

---

---

bab terbaru：zona paito sgp angkanet（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05