perdana303

Jelajahi dunia baru

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Trade Expo Indonesia 2023 Cetak Kontrak Dagang Rp77 T di Hari Pertama******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 berhasil mencetak 99 kontrakdagangsenilai US,9 miliar atau setara Rp77,67 triliun (asumsi kurs Rp15.851 per dolar AS) pada hari pertama.

Penandatanganan perjanjian dagang tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di sela gelaran TEI 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (18/10).

Jerry mengatakan sebanyak 99 kontrak dagang itu ditandatangani antara importir mancanegara dengan pelaku usaha Indonesia.

Lebih rinci, penandatanganan kontrak dagang kali ini melibatkan 18 negara mitra. Adapun lima transaksi terbesar disumbangkan dari India dengan nilai kontrak dagang sebesar US,3 miliar, Belanda US0,71 juta, Jepang US6,90 juta, Malaysia US2,69 juta, dan Amerika Serikat (AS) US0juta.

Kontrak dagang lainnya juga dibukukan dari Australia sebesar US,67 juta, Inggris US juta, Korea Selatan US,20 juta, Arab Saudi US,10 juta, dan Taiwan US,87 juta.

Lalu, Filipina sebesar US,32 juta, Brazil US,20 juta, Spanyol US,80j uta, Afrika Selatan US,37 juta, Jerman US,04 juta, Mesir US3,44 ribu, Hungaria US ribu, dan Bangladesh US ribu.

Lebih lanjut, Jerry mengatakan produk Indonesia yang termasuk dalam kontrak dagang kali ini meliputi produk kelapa sawit, makanan dan minuman, produk kertas, furnitur, panel surya, produk perikanan, batu bara, produk kelapa, personal care, hingga kopi.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para kepala perwakilan RI di luar negeri yang telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Saya juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme para eksportir dan mitra dagang yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam penandatanganan hari ini," katanya.

Jerry menambahkan sesuai dengan tema TEI ke-38 tahun ini, yaitu 'Sustainable Trade for Global Economic Resilience', kepercayaan dan antusiasme para pengusaha asing terhadap pengusaha RI merupakan momentum untuk mewujudkan perdagangan berkelanjutan.

"Kami berharap para pelaku usaha Indonesia dan para pemangku kepentingan dapat terus menjalin hubungan bisnis yang lebih baik dan erat dengan mitra-mitranya di luar negeri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kosong dan kacau

Kubu Pontjo Sutowo Ancam Gugat dan Laporkan Bahlil ke Jokowi******

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo bakal melaporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membekukan izin usaha Hotel Sultan. Bahkan, Bahlil terancam digugat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda mengaku belum mengetahui pembekuan izin usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Yosef mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM.

"Iya dong (gugat Menteri Investasi/Kepala BKPM). Kan kalau tindakan menteri yang salah, gimana upaya hukumnya? Pasti kami harus gugat dong," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Ia mengkritik keras tindakan Bahlil tersebut. Yosef menegaskan pembatalan izin kelolaan Hotel Sultan dengan alasan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora berakhir adalah perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, langkah Bahlil keliru dan sewenang-wenang. Yosef lantas merinci 3 alasan bahwa tindakan Bahlil tidak tepat.

Pertama,HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga,ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.

Yosef mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pembaruan hak-hak tersebut disetujui. Ia menegaskan ini hanya masalah administrasi, tetapi mereka mengklaim hak Pontjo Sutowo masih tetap ada serta harus dilindungi negara.

Ancaman gugatan kepada Bahlil juga dipertegas oleh kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva.

"Saya masih mengecek ke klien (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan). Kami sedang pelajari. Pasti kami gugat (Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil), dengan menelaah dulu surat itu (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan," ungkap Hamdan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bertugas mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk di Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Ia lalu menyebut HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," ujar Bahlil hari ini di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Perajin Tempe Tahu Desak Mentan Amran Bereskan Sengkarut Kedelai******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Menteri PertanianAmran Sulaiman menyelesaikan sengkarut masalah kedelai.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin heran mengapa Kementan selama ini seakan menahan para petani lokal menanam kedelai transgenik alias genetically modified organism(GMO). Ia mengklaim petani hanya diizinkan menanam kedelai non-GMO yang hasilnya lebih sedikit.

"Saya ingin dengan Mentan (Amran Sulaiman) baru yang pengalamannya banyak itu, please, Pak Presiden Jokowi saya dengar sendiri di televisi, 'Silakan tanam kedelai GMO, jangan non-GMO saja'. Presiden saja perintah begitu, kok tidak dilaksanakan?" katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Menurutnya, produksi kedelai lokal sedikit karena para petani malas jika hanya diperbolehkan menanam non-GMO. Aip membandingkan produksi kedelai GMO bisa menyentuh 4 juta ton dari 1 hektare lahan, sedangkan non-GMO hanya menghasilkan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.

"Tapi katanya (kedelai GMO) tidak sehat dan lain-lain. Padahal, kedelai impor GMO itu sudah hampir 30 tahun dari 1990 kita rakyat Indonesia selalu makan tempe tahu GMO dan tidak pernah ada kejadian keracunan. Pemeriksaan dari kesehatan juga kedelai GMO tidak membahayakan, tapi Kementerian Pertanian selalu bilang jangan tanam GMO. Ini ada apa? Jadi timbul pertanyaan, apakah supaya kedelai lokal ini sedikit dan tetap impor atau bagaimana?" curiga Aip.

Ia menilai jika para petani diizinkan menanam kedelai GMO pasti akan meningkatan cuan yang didapat. Jika harga pembelian di tingkat produsen sekitar Rp10 ribu per kg, maka petani bisa mengantongi Rp40 juta dari panen kedelai GMO per hektare.

Aip lantas mengkritisi fokus Mentan Amran yang ingin menggenjot produksi beras dan jagung terlebih dahulu di tengah ancaman El Nino saat ini. Menurutnya, sengkarut masalah kedelai juga harus dibenahi.

"Kalau jagung itu maaf ya, banyak dibutuhkan, tapi buat pabrikan besar. Kalau ini (kedelai) kami rakyat kecil. Kalau beras ya seluruh penduduk butuh, prioritas beras. Jadi, berilah keadilan oleh pemerintah melalui bantuan kepada kami," tuturnya.

Menurutnya, harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Aip menyebut angka ini sudah melebihi harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah yang kini mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi stabilisasi harga.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai gak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tutupnya.