romeoslot

Raja Naga datang ke dunia

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Pemasok Utama Dunia, India Setop Ekspor Beras per 20 Juli 2023******

India resmi mengumumkan bakal menyetop eksporberas. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persenekspor beras dunia.

India juga menjadi negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

Jenis beras pecah dan non-basmati mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India pada 2022. Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Larangan ini menunjukkan kepekaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi terhadap inflasi pangan, menjelang pemilihan umum tahun depan.

Selain beras, Modi memperpanjang larangan ekspor gandum setelah membatasi ekspor beras pada September 2022. Ia juga membatasi ekspor gula tahun ini karena hasil panen tebu turun.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang menganggu pasar gandum," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," kata Rao.

Di sisi lain, Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan India. Harga beras ekspor Vietnam pun sudah melonjak ke level tertinggi, di tengah meningkatnya kekhawatiran kurangnya pasokan akibat El Nino.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Konsultan Prediksi Tanah Jakarta Tetap Mahal Meski Ibu Kota Pindah******

Konsultan properti Colliers International memprediksi harga tanahdi Jakarta sulit turun meski nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan hal itu terjadi karena Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis.

"(Harga) tanah Jakarta akan susah turun. Kenapa? Jakarta didesain sebagai pusat komersial. Jadi IKN kan hanya memindahkan kegiatan penyelenggara negara," katanya dalam media briefing, Kamis (20/7).

"Artinya, orang yang mencari nafkah di Jakarta tetap akan banyak. Tetap fungsinya sebagai pusat komersial," katanya..

Ferry mencontohkan Jakarta akan seperti Kaula Lumpur yang tidak kehilangan daya tarik sebagai pusat bisnis, meskipun pusat pemerintahan Malaysia dipindahkan ke Putrajaya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang mengatakan Jakarta akan tetap dibangun untuk menjadi kota ekonomi saat ibu kota pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menurutnya, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan karena Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet, tetapi Jakarta tetap akan terus kami perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara jadi kota pemerintahan," katanya dalam acara Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Pemasok Utama Dunia, India Setop Ekspor Beras per 20 Juli 2023******

India resmi mengumumkan bakal menyetop eksporberas. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persenekspor beras dunia.

India juga menjadi negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

Jenis beras pecah dan non-basmati mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India pada 2022. Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Larangan ini menunjukkan kepekaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi terhadap inflasi pangan, menjelang pemilihan umum tahun depan.

Selain beras, Modi memperpanjang larangan ekspor gandum setelah membatasi ekspor beras pada September 2022. Ia juga membatasi ekspor gula tahun ini karena hasil panen tebu turun.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang menganggu pasar gandum," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," kata Rao.

Di sisi lain, Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan India. Harga beras ekspor Vietnam pun sudah melonjak ke level tertinggi, di tengah meningkatnya kekhawatiran kurangnya pasokan akibat El Nino.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Menkes Ajukan Utang ke Bank Dunia Untuk Standardisasi Seluruh RS di RI******

Menteri Kesehatan (Menkes)Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah tengah mengajukanutang ke Bank Dunia. Pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk membangunrumah sakit di seluruh kabupaten/kota dan provinsi, yang terstandardisasi.

Kendati demikian, Budi tak membocorkan berapa jumlah utang yang diajukan. Hanya saja, upaya tersebut untuk mengatasi minimnya akses fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemerintah pusat sekarang sudah dalam proses untuk mengambil pinjaman Bank Dunia, usaha," kata Budi usai menghadiri acara APRIL Group, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu (25/7).

Budi mengatakan rencana pemenuhan dan standarisasi RS itu awalnya ia targetkan rampung selama ia menjabat. Namun karena pandemi covid-19 yang menghambat realisasinya, maka ia menargetkan program tersebut beres pada 2027 mendatang.

Berdasarkan data Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), pada 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 pun menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung sebesar 0,5 persen pada 2013 menjadi 1,5 persen pada 2018.

Selain itu, penyakit jantung menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021, pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung, yakni sebesar Rp7,7 triliun.

"Kita mungkin akan tarik sampai 2027. Semua RS di daerah, kabupaten/kota dan semua RS daerah di provinsi akan memiliki standar layanan untuk stroke, jantung, kanker yang modern," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]