slot terupdate 410Jutaan kata 722944Orang-orang telah membaca serialisasi
《asiahoky》
Tak Puas dengan Kenaikan UMK 2023, Buruh Jatim Ancam Mogok******
Buruhbereaksi keras atas penetapan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2023 yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, mogok kerja hingga gugatan hukum guna menentang keputusan itu.
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyebut langkah itu dilakukan karena ada sembilan daerah di Ring 1 dan 2 yang kenaikannya justru di bawah rekomendasi dari wali kota dan bupatinya.
"Contohnya Surabaya, diusulkan naik 7,23 persen atau Rp316.303,39. Tapi penetapan Gubernur naik 3,43 persen atau Rp150 ribu," kata Jazuli, Kamis (8/13).
Kabupaten Pasuruan, rekomendasi bupati naik 7,67 persen atau Rp334.718,41, penetapan gubernur naik 3,44 persen atau 150 ribu. Kemudian Kabupaten Mojokerto rekomendasi bupati naik 7,29 persen Rp317.655,60, penetapan gubernur naik 3,44 persen atau Rp150 ribu.
Lalu Kabupaten Malang, rekomendasi bupati naik 7,33 persen atau Rp224.904,58, penetapan gubernur naik 6,52 persen Rp200 ribu. Kota Malang, rekomendasi walikota naik 7,22 persen Rp216.207,14, penetapan gubernur naik 6,68 persen atau Rp200 ribu.
Disusul Kota Pasuruan rekomendasi wali kota naik 7,49 persen Rp212.600,66, penetapannya cuma naik 7,05 persen atau Rp200 ribu, dan Kota Batu rekomendasi naik 7,24 persen 205.042,91 penetapan Gubernur naik 7,07 persen atau Rp200 ribu.
"Dari sembilan kabupaten/kota tersebut terdapat tujuh kenaikan UMK-nya di bawah inflasi atau 6,80 persen, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang," ujar Jazuli.
Dengan ditetapkannya kenaikan UMK tahun 2023 tujuh daerah di bawah nilai inflasi ini, maka menurutnya kehidupan buruh akan semakin sulit.
Jazuli menyebut di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, BBM, serta masih dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19, upah buruh malah digerus inflasi.
"Kebijakan pengupahan Gubernur Khofifah ini memperpanjang catatan kelam rezim upah murah. Gubernur hanya berpihak kepada kaum pemodal untuk menggaet investor dengan mengeksploitasi keringat buruh melalui kebijakan upah murah," ucapnya.
Sejatinya, ucap dia, upah buruh di tujuh kabupaten kota itu bahkan tidak mengalami kenaikan, akan tetapi mengalami penurunan daya beli hingga 50 persen.
[Gambas:Video CNN]
"Karena itu kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10 persen-13 persen," tambahnya.
Jazuli juga mengajak kaum buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan besar-besaran, dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal.
"Selain itu kami juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkasnya.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022.
Dalam surat keputusan itu Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan angka UMK tertinggi di Jatim yakni sebesar Rp4.525.479,19. Sementara daerah dengan UMK terendah ialah Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27.
Lihat Juga :Elon Musk Nyaris Tersingkir Bernard Arnault Jadi Orang Terkaya Dunia |
Harga Emas Melesat Rp15 Ribu per Gram, Sedikit Lagi Jadi Rp1 Juta******
Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp999 ribu per gram pada Kamis (8/12). Harga emastercatat naik Rp15 ribu per gram dari perdagangan hari sebelumnya yang sebesar Rp984 ribu per gram.
Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp15 ribu per gram dari Rp882 ribu per gram menjadi Rp897 ribu per gram.
Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp549,5 ribu, 2 gram Rp1,93 juta, 3 gram Rp2,88 juta, 5 gram Rp4,77 juta, 10 gram Rp9,48 juta, 25 gram Rp23,58 juta, dan 50 gram Rp47,09 juta.
Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.
Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX justru turun 0,16 persen menjadi US.795,1 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot juga turun 0,24 persen ke US.781,9 per troy ons pada pagi ini.
Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal menguat di sepanjang perdagangan hari ini didukung oleh penurunan imbal hasil obligasi AS.
Lihat Juga :IHSG Diproyeksi Tertekan, Banjir Sentimen Negatif |
Selain itu, investor juga mengkhawatirkan The Fed akan berlanjutnya kenaikan suku bunga secara agresif setelah rilis sejumlah data perekonomian di AS.
"Investor diperkirakan cenderung wait and see dan emas akan range-bound dalam beberapa hari ke depan untuk petunjuk yang lebih jelas dari FOMC minggu depan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.770 per troy ons dan resistance US.795 per troy ons.
[Gambas:Video CNN]
Label:salamjp、harga voucher tri 3gb 30 hari、angka jitu malam ini untuk hongkong
Terkait:play vipbet88、slot gacor toto、slot gacor、ratupoker88、vava4d slot、olympus slot trik、voucher cashback gopay、sopi88、bocoran live rtp、ug slot link alternatif
bab terbaru:bus4d(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.
"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).
Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.
"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.
Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.
Lihat Juga :Hutama Karya Bakal Dapat PMN Bangun Jalan Tol Trans Sumatera |
Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.
Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.
Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.
Lihat Juga :Sri Mulyani Minta Menteri Basuki Ajari Pemda 'Cara Pakai Duit' |
Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.
Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.
Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.
Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.
Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.
Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.
"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.
"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).
"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.
Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.
Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.
"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.
Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.
"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.
"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).
Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.
Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.
"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.
Lihat Juga :OJK 'Pelototi' 13 Perusahaan Asuransi Bermasalah |
Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.
"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.
Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.
Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.
Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.
"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.
Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.
[Gambas:Video CNN]
Pekerja dan buruhdi Jawa Timur (Jatim) bakal melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka mendesak UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 naik 13 persen.
Aksi itu akan dilakukan 500 buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan serta beberapa perwakilan dari Tuban, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.
"Hari ini merupakan batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 di Jawa Timur," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.
Setibanya di Kantor Gubernur Jatim, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.
Buruh punya alasan kenaikan 13 persen tersebut. Angka ini didapat dari nilai inflasi sebesar 6,8 persen. Kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan penyesuaian akibat dampak kenaikan BBM serta naiknya harga kebutuhan pokok.
"Kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen merupakan tututan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh paska terdampak kenaikan harga BBM," ucapnya.
Lihat Juga :Daftar UMP 2023 Lengkap, Tertinggi DKI Jakarta Rp4,9 Juta |
Selain itu, menurutnya, selama tiga tahun terakhir buruh telah berkorban dengan kenaikan upah yang sedikit akibat pandemi covid-19, bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.
Buruh pun menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen.
"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker 18 Tahun 2022," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.
Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.
Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.
Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.
Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.
Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.
"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.
Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.
"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.
"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.
"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.
Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.
Lihat Juga :Canda Sri Mulyani soal Rambut Putih Basuki dan Undangan di Hotel |
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.
Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.
"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).
Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.
Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.
Lihat Juga :Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat |
Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.
Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.
Lihat Juga :ANALISISLayakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat? |
"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.
Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.
Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.
Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.
Lihat Juga :Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun |
Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.
"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.
Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Lihat Juga :KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi |
Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.
Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.
Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.
"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.
《asiahoky》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cendanabetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《asiahoky》bab terbaru。