jasa cicilan kartu kredit

Puncak Valoran

3.600 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Bali******

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan ada sekitar 3.600 Tenaga Kerja Asing(TKA) yang tercatat di sistem resmi bekerja di Bali.

Setiawan menyampaikan para TKA itu ada yang bekerja menjadi guru, marketing.

Meski demikian, kebanyakan mereka bekerja di dunia pariwisata.

"Ada sekitar 3.600 (TKA di Bali), paling banyak di dunia pariwisata, ada juga guru ada di marketing tapi paling banyak di hospitality," kata dia, saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (27/3).

Sementara, untuk asal negara, ia mengatakan cukup beragam.  TKA itu ada yang dari Eropa dan Asia.

Kemudian, untuk pengawasan para WNA di Bali yang bekerja secara ilegal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan orang asing yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali dan juga ada Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sebagai penindakan.

"Di Pemprov sudah membentuk (satgas) pemantauan orang asing. Leading-nya ada di Kesbangpol dan kita bagian dari tim dan kemudian Timpora itu, untuk penindakan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Aturan Baru Erick: Bos BUMN Rangkap Jabatan Tak Dapat Gaji Dobel Lagi******

MenteriBUMNErick Thohir memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. 

Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligibleterhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Armor Naga Pembunuh Langit

Pertamina: 3 Kru Kapal BBM yang Terbakar Lompat ke Laut******

PT Pertamina International Shipping (PIS) membantah tiga orang anak buah kapal (ABK) meninggal dunia dalam kebakaran Kapal MT Kristin pengangkut BBM di perairan Kota Mataram, NTB.

Humas PIS Roberth Marcelino mengatakan ketiga orang ABK itu masih dalam pencairan karena melompat ke laut saat peristiwa kebakaran. Sementara 14 ABK lainnya berhasil dievakuasi dibantu oleh nelayan setempat.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Dugaan Awal Kebakaran Kapal BBM di Mataram

Robert menjelaskan dugaan awal kebakaran terjadi karena api yang berasal dari forecastleatau mooring deckdepan saat kapal melakukan labuh jangkar.

Ia mengatakan Tim Emergency Response PIS terus berkoordinasi dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Pelindo, dan otoritas lainnya untuk proses evakuasi, penanggulangan kru kapal dan pemadaman.

"PIS menekankan perlunya mengutamakan dan menyerukan pentingnya aspek keselamatan dalam seluruh kegiatan operasional baik untuk kru kapal dan juga memastikan kargo muatan kapal," ujarnya.

Lihat Juga : TAIPANSuhail Bahwan, Taipan Muslim Berharta Rp40 T dari Oman

Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri yang saat ini tengah disewa oleh PIS untuk mengangkut BBM ke TBBM Ampenan dan TBBM Sanggaran.

Sebelumnya, informasi mengenai tiga orang ABK dikabarkan tewas dalam kebakaran Kapal MT Kristin disampaikan oleh Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Dady Sukmawan.

"Informasi yang saya terima ada tiga anak buah kapal yang meninggal dunia. Sebagian lagi sudah dievakuasi ke Pantai Ampenan. Total ada 17 anak buah kapal," kata Dady dikutip dari Antara.

Humas Kantor SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswananda mengatakan kapal pengangkut BBM Pertamina itu terbakar di perairan yang tidak jauh dari Terminal BBM Ampenan Kota Mataram, NTB, sekitar pukul 15.30 WITA.

Hingga sore tadi api masih terlihat menyala. Kapal juga sudah menjauh dari Depo Pertamina Ampenan untuk menghindari ledakan karena di sekitarnya juga ada perahu-perahu nelayan.

sistem perdagangan paksa

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

PVG Rilis Pembaruan Aplikasi Klikoo, Hadirkan Fitur Marketplace PPOB******

Perusahaan pengembang fintechPintar Ventura Group (PVG) merilis versi terbaru aplikasinya Klikoo beberapa waktu lalu. Pada versi teranyar ini, Klikoo menghadirkan fitur Klikoo Mart, marketplaceyang memudahkan para agen payment point online bank(PPOB).

"Kami meluncurkan pembaruan besar untuk Klikoo sebagai tanggapan atas saran dan masukkan dari komunitas kami," kata CBDO of PVG, Januar Parlindungan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3).

Januar mengatakan, dengan pembaruan aplikasi Klikoo ini, pihaknya dapat memenuhi kebutuhan para agen PPOB untuk mendapatkan harga dan kualitas layanan terbaik dengan menawarkan berbagai penyedia di fitur barunya.

"Selain itu, mereka tidak perlu menginstal, mengisi ulang, dan beralih diantara beberapa aplikasi seperti sebelumnya," ucapnya.

CEO PVG, Vlad Ayukaev menambahkan, melalui aplikasi Klikoo, PVG memberikan kebebasan kepada kedua pihak dengan solusi inovatif yang tak ditemukan di aplikasi serupa lainnya.

Menurutnya, di aplikasi Klikoo, UMKM memiliki kesempatan untuk memutuskan supplieryang mereka suka berdasarkan kecepatan transaksi, harga, dan tingkat keberhasilan.

"Dengan demikian agen PPOB mendapatkan lebih banyak pelanggan dari jaringan supplier Klikoo yang tersebar di seluruh negeri," ucap Vlad.

Dalam pembaruan besar di aplikasi Klikoo ini, PVG memberikan kemudahan untuk para agen PPOB lewat perubahan atau penambahan fitur. Misalnya, Klikoo mengubah User Interface(UI) dan User Experience(UX) menjadi lebih user-friendlydan cepat dioperasikan.

Selain itu, dalam pembaruan ini Klikoo juga memudahkan agen PPOB lewat pengintegrasian Qris untuk keperluan top upsaldo.

Kemudian ada juga fitur Klikoo Transfer Money. Dengan fitur ini, proses registrasi dan verifikasi yang cepat membuat agen dapat langsung menawarkan layanan tersebut beberapa saat setelah melewati proses verifikasi.

Untuk diketahui, sejak peluncuran pada Maret 2022 lalu, aplikasi Klikoo mendapat antusias yang cukup tinggi dari para agen. Hal itu terlihat dari 50 ribu agen telah mendaftar dengan total transaksi dari pelanggan mencapai 1,5 juta transaksi.

"Hingga saat ini Klikoo sudah membantu lebih dari 50 ribu UMKM dimana menawarkan lebih dari seribu produk digital. Klikoo Mart akan memberi mereka fleksibilitas dan keandalan yang selama ini mereka lewatkan," tutur Vlad.

Adapun dari survei yang dilakukan PVG selama 11 bulan, tercatat 97 persen agent PPOB di Indonesia memasang tiga atau lebih aplikasi PPOB di perangkat mereka. Hal itu menjadi perhatian besar PVG dalam menanggapi pain pointdari para agen PPOB.

Pertama, para agen memiliki masalah efisiensi yaitu harus membagi modal kerjanya untuk top upbeberapa aplikasi yang mereka gunakan, serta menyusun strategi aplikasi mana yang harus diprioritaskan dengan anggaran dan produk terbaik yang ditawarkan.

Kedua, rata-rata agen menggunakan ponsel pintar kelas menengah ke bawah. Dengan banyaknya aplikasi yang dipasang akan memakan banyak ruang penyimpanan, dan memperlambat kinerja ponsel pintar mereka, bahkan bisa menyebabkan kesalahan yang membuat agen harus mengulang transaksinya.

"Akibatnya, agen kehilangan pelanggan karena perangkat yang lambat atau kesalahan transaksi," ujar Vlad.

PVG sendiri berkomitmen untuk terus membantu UMKM di Indonesia. Menurut Vlad, UMKM di Indonesia membutuhkan fintechuntuk memodernisasi transaksi keuangan dan melayani penduduk pedesaan.

"PVG yakin, Klikoo akan membantu lebih banyak mereka untuk melek digital dan meningkatkan daya saing," pungkasnya.