ratu3388

cara pinjam uang di bri online 76Jutaan kata 555427Orang-orang telah membaca serialisasi

《ratu3388》

TGB Zainul Majdi minta Pemilu jangan jadi ajang saling mengumpat******

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi meminta masyarakat menjadikan momen Pemilu 2024 sebagai ajang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan.

"Pertarungan pemilu itu bukan perang saling menjatuhkan. Kita tidak boleh di media sosial menghujat, menjatuhkan kehormatan apalagi memfitnah calon yang lain," kata TGB saat menghadiri acara pengajian dan doa bersama untuk Ganjar-Mahfud di GOR Hamzanwadi, Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB, Sabtu.

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini melanjutkan, kontestasi Pilpres bukan ajang untuk saling menjatuhkan, termasuk saat berada di media sosial.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedsos.

Terlebih saat ini, kata TGB, telah memasuki bulan Rajab. Rajab adalah bulan Allah yang agung. Kemuliaan dan keutamaannya tak tersaingi oleh bulan-bulan lainnya. Di bulan ini diharamkan berperang atau bermusuhan dengan orang lain.

"Jadi ingat, paham kan? Jadi kalau ada orang yang mengumpat dan menghina itu biarkan saja. Dinasehati, kalau tidak bisa biarkan saja," ujarnya kepada seluruh hadirin.

Untuk itu Gubernur NTB periode 2008-2018 ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat perdamaian di Indonesia menjelang pencoblosan nanti.

Ia menyebut, Pilpres adalah ajang untuk adu gagasan dan visi-misi, bukan menjatuhkan satu sama lain.

"Kita rawat terus semangat perdamaian, karena itu kita jalani proses ini dengan kerja keras tanpa menjatuhkan, tanpa mengumpat apalagi memfitnah orang lain," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan atau masyarakat sekitar, khususnya anak-anak.

"Hal ini terkait dengan faktor keselamatan berkendara dan kehati-hatian. Pemasangan APK harus benar-benar memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi

Menurut dia, berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 26 menyebutkan metode kampanye Pemilu 2024 antara lain dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum.

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (4) huruf k disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat

Kemudian dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, antara lain dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Dengan demikian, substansinya harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya tidak mengeksploitasi anak atau hal lain," kata Nahar.

Baca juga: Bawaslu DKI imbau pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Mendagri, KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak yang telah ditandatangani pada 20 November 2023.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：idcoin88、kredit hp pelajar、ganas69

Terkait：daftar situs judi slot gacor、dewa judi 88、suhuslot88、situs slot gacor resmi terpercaya、luxury1288、slot89 bet、tante4d、paten4d、bo slot gampang menang、slot online pasti bayar

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：warnetslot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

buat channel youtube dapat uang

slot demo mahjong ways 1

pinjaman online yang masuk bi checking

situs slot gacor terbaik dan terpercaya

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Penyihir itu datang dari jauh

togel jangkrik

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK******

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Melbourne, andalkan cinta

mmbett

KPU buka layanan pindah memilih hingga malam hari******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka layanan pindah memilih hingga malam hari untuk Pemilu 2024 guna mengakomodasi warga yang punya hak pilih namun berada di tempat yang berbeda dari daftar pemilih tetap (DPT) awal.

"Ya tentu itu (pelayanan sampai malam hari) kebijakan KPU RI agar jangan sampai kemudian ada warga negara yang sebenarnya punya hak untuk memilih, dan memilihnya di tempat yang berbeda dari pada catatan awal di DPT. Namun memang harus melalui proses itu," kata Komisioner KPU August Mellaz, di Jakarta pada Minggu.

Ia mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, batas waktu pindah pemilih akan berakhir pada hari Senin (15/1), namun tidak menutup kemungkinan diperpanjang hingga tanggal 7 Februari 2024.

"Tenggang waktu untuk melakukan pindah memilih kan sebenarnya dalam konteks normal 30 hari kalau di KPU, meskipun ada putusan MK dengan situasi-situasi tertentu itu bisa tujuh hari, jadi sampai sekarang proses sosialisasi itu juga dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi terkait hak pilih dan ruang gerak bagi pemilih untuk melakukan pindah memilih telah dilakukan jauh-jauh hari, baik oleh KPU pusat maupun KPU di daerah.

"Kalau teman-teman perhatikan media informasi atau kanal-kanal informasinya KPU Provinsi dan kabupaten kota sedang berlangsung sosialisasi itu secara masif," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November 2023 antara lain pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar bahas ketahanan pangan saat tinjau UMKM di Senayan Park

Baca juga: Lari di Penguin Sliwerun, Ganjar: Saya senang ada UMKM pertanian

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pemilu di luar negeri masih "On the track"

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

asiahoky

Hujan deras, Jalan Jambore Cibubur banjir hingga 50 cm******

Jakarta (ANTARA) - Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta Timur menyebabkan Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Rabu, banjir setinggi 50 sentimeter (cm).

Banjir itu menyebabkan arus kendaraan dari Arundina hingga Mall Cibubur Junction mengalami kemacetan. Begitu pun sebaliknya.

Bahkan, tak jarang pengendara sepeda motor yang nekad menerobos banjir itu sehingga menyebabkan kendaraannya mogok dan didorong oleh petugas dan warga setempat.

Koordinator Satgas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Deby mengatakan, pihaknya masih menangani genangan air atau banjir di Jalan Jambore Cibubur.

Adapun penyebab banjir yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB hingga Rabu petang itu, kata dia, karena tidak ada buangan atau saluran air yang tidak mengalir.

Baca juga: SDA Jaktim bangun 85 saluran air baru selama 2023
Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di wilayah Cilandak Timur

Petugas Satgas SDA Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tengah memasang pompa apung untuk mengatasi banjir setinggi 50 sentimeter (cm) di Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.

Karena itu, dia meminta agar pengendara dan warga untuk bersabar saat melintas kawasan tersebut. Pihaknya mengerahkan 15 personel untuk penanganan banjir tersebut yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub), Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), SDA dan lainnya.

"Kami juga mengerahkan dua unit pompa apung yang dialirkan ke rawa dongkal dengan kapasitas 50 liter per detik agar banjir kembali surut," kata Deby.

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Cibubur, Heru Kristianto mengatakan, untuk penanganan banjir pihaknya mengerahkan 25 orang petugas PPSU.

Mereka dikerahkan ke lokasi banjir bergabung dengan satgas unit lain, seperti petugas SDA, Bina Marga dan Suku Dinas (Sudin) Perhubungan.

"Karena kondisinya memang di daerah cekungan dan saluran airnya kecil, sehingga setiap hujan deras selalu banjir," katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Yin dan Yang

bot slot online

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar******

Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Satu pedang untuk dimuliakan

gacor138 slot

Tim gabungan kembali ungsikan warga dari radius 4,5 kilometer Marapi******

Warga yang diungsikan ini bukan ke suatu tempat yang kami siapkan, namun ke rumah saudara-saudara mereka. Tapi, kebutuhan mereka telah dijamin pemerintah setempat.

Padang (ANTARA) - Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rayen Obersyl mengatakan tim gabungan kembali mengungsikan masyarakat yang masih berdomisili dalam radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

"Kemarin kita mendapatkan informasi masih terdapat 13 rumah yang berada di sektor wilayah Agam, dan hari ini akan kita ungsikan ke rumah saudara-saudaranya," kata Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl di Padang, Kamis.

Danrem mengatakan seluruh kebutuhan logistik warga yang diungsikan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Sebelumnya pada Rabu (10/1/2024) tim gabungan lebih dulu mengungsikan 24 kepala keluarga yang berada dalam radius 4,5 kilometer.

"Warga yang diungsikan ini bukan ke suatu tempat yang kami siapkan, namun ke rumah saudara-saudara mereka. Tapi kebutuhan mereka telah dijamin pemerintah setempat," ujar jenderal bintang satu tersebut.

Baca juga: Pemkab Tanah Datar salurkan bantuan bagi pengungsi erupsi Marapi

Baca juga: Antisipasi erupsi Marapi, Korem 032/Wb siapkan tiga titik evakuasi

Danrem menyampaikan berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) apabila masih terjadi kenaikan status Gunung Marapi dari level tiga (siaga) ke level IV (awas), maka areal yang akan disterilkan sejauh 7,5 kilometer.

Artinya, akan ada enam nagari atau desa yang terdampak langsung dan wajib diungsikan ke areal yang jauh lebih aman. Suka atau tidak seluruh warga harus dipindahkan demi mencegah jatuhnya korban jiwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Terakhir, Kepala Staf Korem (Kasrem) 042/Garuda Putih (2020-2021) tersebut telah memberikan masukan kepada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat untuk melakukan semacam latihan kepada warga dalam menyikapi bencana.

"Tujuannya agar masyarakat tahu dan apabila terjadi (erupsi) mereka sudah tahu mau kemana karena sudah diatur," ujarnya.*

Baca juga: 100 orang warga Bukit Batabuah Agam berada di zona merah Marapi

Baca juga: Pemkab Agam Sumbar dirikan dua posko siaga erupsi Gunung Marapi

Satu pukulan bagi kaisar

glory slot777

KPU Karawang berhentikan lima anggota PPK karena memainkan suara caleg******

Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberhentikan lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan karena diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif pada Pemilu 2024.

"Sampai sekarang sudah ada lima ketua dan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dinonaktifkan karena terindikasi melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Ikmal Maulana saat dihubungi di Karawang, Minggu.

Awalnya, KPU menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, kemudian dilakukan sanksi nonaktif terhadap satu anggota PPK Lemahabang, dan yang terbaru KPU Karawang menonaktifkan dua orang PPK Cikampek.

"Dua orang PPK Cikampek yang dinonaktifkan adalah ketua dan satu anggotanya," kata dia.

Ia mengatakan kelima anggota dan ketua PPK yang dinonaktifkan diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang.

Baca juga: KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024

Mereka melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.

Dia menjelaskan keputusan menonaktifkan lima anggota dan ketua PPK tersebut dilakukan setelah KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pergeseran perolehan suara dari satu caleg yang satu ke caleg lainnya.

KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan lima orang PPK karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

"Semua yang terindikasi bermain, kami nonaktifkan. Dan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik," katanya.

Seorang anggota dan ketua PPK Cikampek dinonaktifkan karena diduga melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di PKB yang mengakibatkan salah satu caleg dirugikan.

Seorang anggota PPK Lemahabang dinonaktifkan karena melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Golkar yang merugikan caleg lainnya dari partai yang sama.

Sebanyak dua anggota PPK Pakisjaya dinonaktifkan setelah mengaku telah melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Demokrat, yang mengakibatkan caleg lainnya merugi karena kehilangan perolehan suaranya.

Baca juga: Partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Lumajang capai 83,5 persen
Baca juga: Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat
Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

《ratu3388》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs judi online aman terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ratu3388》bab terbaru。