slot yang gacor malam ini

Sistem monster kekerasan paling kuat

Pengusaha Ritel Yakin Penjualan Tumbuh 20 Persen Selama Nataru******

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menargetkan penjualan ritel modern selama masa liburan natal dan tahun baru 2023 (Nataru) tumbuh 15 hingga 20 persen.

"Jadi Natal dan tahun baru antara 15 persen plus minus mendekati 20 persen," ujarnya di Superindo Intercon, Jakarta Barat, Rabu (8/12).

Target tersebut seiring dengan pulihnya industri ritel dari keterpurukannya saat pandemi covid-19. Ia memprediksi penjualan ritel modern akan tumbuh di level 3,5 persen hingga 4 persen sepanjang 2022.

Pada kesempatan tersebut, Roy menambahkan meski masih harus menghadapi tantangan pada 2023, pihaknya akan terus konsisten berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi.

Ia pun berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat, terlebih untuk kaum marjinal.

Menurutnya, salah satu upaya dalam menjaga daya beli adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kuartal 3 pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,39 persen dan berkontribusi 50,3 persen dari PDB masih konsumsi rumah tangga yang terbesar, jadi daya beli barus dijaga," kata Roy.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak bagi para pelaku ritel. Meski penjualan tumbuh, Roy menyebut ritel modern masih menambal 'kerugian' selama 2,5 tahun belakangan selama pandemi.

"Jadi dengan kata lain, mitigasi itu bagi pengusaha, stimulus dalam hal perpajakan, kebijakan fiskal, kemudian stimulus dalam hal biaya-biaya energi, biaya listrik misalnya, kami masih berharap tuh," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

galaksi yang luas

Respons Kemenhub soal KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak akan terburu-buru untuk mengabulkan permintaan PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) memperpanjang masa konsesi kereta cepatjadi 80 tahun.

"Masih dalam kajian dan pembahasan dulu. Kami tidak ingin buru-buru memutuskan (perpanjangan masa konsesi kereta cepat)," kata Juru Bicara (Jubir) Kemenhub Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/12).

Kendati demikian, Adita tidak merinci butuh waktu berapa lama untuk melakukan kajian di internal Kemenhub. Apalagi, surat permohonan dari PT KCIC baru disampaikan per 15 Agustus 2022.

"Ditunggu saja ya nantinya dan kami pasti akan komunikasikan langsung ke KCIC," pungkasnya.

KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal dalam rapat.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

[Gambas:Video CNN]

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Sandiaga Uno Terus Pikirkan Pemulihan Ekonomi Nasional Hingga Botak******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandiaga Salahuddin Uno, berkomitmen untuk terus mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang berkelanjutan.

Bahkan, dalam diskusi antara BRI Danareksa dan IZIN.co.id yang digelar Sandilogi di VOFFICE, Level 29 Centennial Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto KAV 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12), dirinya mengaku mengalami kebotakan karena terus mencari solusi menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 mendatang.

"Saya mikirinrakyat sampai botak," ujar Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (7/12).

"Kuncinya adaptasi, inovasi dan kolaborasi," tegas dia.

Sejumlah sektor pun dinilai Sandiaga akan bertahan, bahkan tumbuh pada tahun depan. Di antaranya sektor konsumsi, sektor perbankan, sektor teknologi digital hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Jadi kami optimis, karena tahun depan kita akan bertumbuh sekitar 5 persen akan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan tahun 2024 kita prediksi 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas," paparnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sektor ekonomi kreatif Indonesia pada 2021 memberikan kontribusi sebesar 6,98 persen, atau senilai Rp1.134 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut pun tumbuh signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 7,8 persen. Sehingga, menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

"Ini akan terus kita tingkatkan. Apalagi, nilainya (ekonomi kreatif) bertambah sampai Rp1.300 triliun, dengan jumlah lapangan kerja bertambah 700.000 tahun ini," beber Sandiaga.

Dia pun berharap, sesuai dari arahan Presiden RI Joko Widodo, pada tahun depan ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung ekonomi ke depan yang inklusi.

Berasal dari negeri asing

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Resort Mewah MNC******

Resort milik PT MNC Land Tbk yang dikelola oleh perusahaan mantan presiden ASDonald Trump, Trump International Resorts Bali, terbengkalai.

Mengutip France 24, Jumat (9/12), hotel bintang enam itu mulanya dibangun untuk menggantikan Resort Golf Nirwana. Nyatanya proyek tersebut gagal, lapangan golf yang dulu subur kini dipenuhi rumput liar.

Beberapa situs pun terlantar serat ditumbuhi tanaman. Selain itu, jalur ke lokasi pun mati.

Hal itu pun berdampak pada para pekerja. Mau tidak mau mereka diberhentikan.

"Tidak ada kejelasan tentang masa depan kami. Kami mendengar akan direkrut kembali tetapi itu tidak pernah terjadi," kata Ditta Dwi (26), mantan caddy di Trump International Resorts Bali yang kini terpaksa mengambil pekerjaan pramusaji.

Dwi mengatakan banyak pekerja Bali yang kehilangan pekerjaan akibat proyek mangkrak itu. Ia juga menyebut pekerja hotel diberi kompensasi setelah kehilangan pekerjaan. Namun, sekitar 150 caddy dengan status kontrak tidak menerima apapun.

"Sulit. Waktu saya kehilangan pekerjaan sebagai caddy itu sulit. Banyak orang yang marah," kata Dwi.

Saat masih bekerja di Resort milik Trump, Dwi menerima gaji sebesar Rp1,3 juta per bulan. Meski demikian, tip dari pegolf kaya membuat ia bisa menghasilkan sebanyak Rp15 juta per bulan.

Di tempat kerjanya sekarang, Dwi hanya menerima pemasukan bersih Rp1,3 juta saja. Namun, tanpa tip.

Trump Organization dan pengembang MNC Group Indonesia menutup resort bintang enam itu pada 2017 dan memberhentikan ratusan pekerja.

Kedua badan usaha itu bermitra untuk mengubah citra Nirwana menjadi resort yang menawarkan pemandangan Samudra Hindia yang indah.

Pembangunan resort itu sempat dijuluki sebagai 'proyek impian' oleh sang putra, Donald Trump Jr pada kunjungannya ke Jakarta 2019 lalu.

Kesepakatan Trump untuk melisensikan namanya ke resor baru dan membantu mengoperasikannya pada 2015 lalu itu pun ternyata menjadi impian bagi pekerja Indonesia.

Kepala MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebut pandemi covid-19 telah menghambat rencana pembukaan kembali resort tersebut.

Sementara itu, Direktur Divisi Properti MNC Edwin Darmasetiawan menolak untuk memaparkan berapa jumlah pekerja yang dipecat. Ia hanya menyebut masalah keuangan lah yang menjadi biang kerok terlantarnya resort tersebut.

Edwin pun tetap optimis proyek itu akan dilanjutkan dalam beberapa waktu mendatang.

"Saya tidak melihat proyek ini sebagai kegagalan, tetapi ditunda," katanya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang fokus pada proyek MNC Group dan Trump yang lain, yakni Trump International Hotel Lido yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami punya proyek lain di Lido, sekarang kami fokus ke sana," kata Edwin.

Di sisi lain, proyek di perbatasan Bogor-Sukabumi yang akan mencakup lapangan golf dan resort Trump itu telah menuai kontroversi. Pasalnya, pembangun resort itu diduga menggali kuburan leluhur Islam tanpa izin penduduk setempat.

[Gambas:Video CNN]

Secara terpisah, Direktur Utama MNC Land Budi Rustanto angkat bicara. Ia menjelaskan perusahaan akan membangun sejumlah fasilitas di kawasan tersebut mulai dari lapangan golf, golf club house , beach club, villa, wellness dan hotel.

"Luas tanah yang dimaksud sudah bertambah dan sekarang luasnya mencapai lebih kurang 110 hektar. Pada saat dibeli dari perusahaan Bakrie tahun 2012-2013 hanya seluas 84 hektar," ujar Budi melalui hak jawab yang disampaikan kepada redaksi pada Senin (12/12).

Ia juga menegaskan Trump Organization hanya operator dan branding saja. Sementara pemilik property adalah MNC Group.

Perusahaan juga sudah merobohkan hotel dan lapangan golf lama arena akan membangun ulang dengan desain baru yang jauh lebih bagus dan lengkap .

"Pembangunan akan mulai dilakukan pada tahun 2023 karena pandemi telah berakhir," ujar Budi.

Catatan redaksi: Judul berita diubah menjadi "Resort Mewah MNC-Trump di Bali Kini Terbengkalai" pada pukul 14.25 WIB, Senin (12/12), setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun******

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Perpanjangan konsesi itu pun telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Kedua, guna menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antar kedua negara," terang Risal.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambilalih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambilalih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra juga memprotes soal kenaikan masa konsesi kereta cepat. Ia menegaskan jangan sampai Indonesia 'dibohongi' terus-menerus.

Sumail juga menyinggung soal dana APBN yang digelontorkan ke dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jangan sampai kucuran Rp7,3 triliun itu sia-sia.

"Tadi konsesinya membengkak dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembalinya, bisa kembali nggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambilalih Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil di tahun itu?" kata Sumail.

[Gambas:Video CNN]