pastijp slot88

Saya tidak terkalahkan

Dirut Berdikari Minta Maaf Buntut Pistol Meletus di Bandara Hasanuddin******

Direktur UtamaPT Berdikari Harry Warganegara meminta maaf pistol miliknya meletus secara tidak sengaja di Bandara Sultan Hasanuddin, Senin (17/4) lalu.

"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).

Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.

Harry mengaku tidak berada di lokasi counter penitipan senjata api. Namun, ia sangat menyesali terjadinya insiden tersebut dan bersyukur tidak ada korban.

Menurut Harry, senjata api tersebut dibawa dalam rangka rencana sesi kegiatan latihan menembak bersama di fasilitas tembak resmi di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Harry berharap kejadian kecelakaan tersebut tidak terulang di lingkungan manapun juga dan menekankan pentingnya selalu menaati prosedur pembawaan senjata api sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kapolsek Bandara Sultan Hasanuddin Iptu Muh. Arsyad dan Kapolres Maros AKBP Awaluddin Amin memberikan keterangan bahwa pengecekan sebelum keberangkatan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bandara Sultan Hasanuddin.

Dalam hal ini, senjata tidak melekat pada pemilik, melainkan disimpan dalam kotak khusus yang dilengkapi pengaman dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Pengusaha Ancam Setop Jual Migor jika Utang Rp344 M Tak Segera Dibayar******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Lanjutnya, dalam aturan itu pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

Menhub Imbau Pemudik Tak Balik ke Jakarta 30 April dan 1 Mei******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimewanti-wanti masyarakat menghindari puncak arus balik kedua yang bakal terjadi pada Minggu (30/4) dan Senin (1/5) mendatang. Terlebih, saat ini ada 55,8 persen kendaraan pemudikyang belum pulang ke Jakarta.

"Kita masih ada 5 hari lagi sampai dengan 1 Mei 2023 nanti untuk menjaga kelancaran arus balik. Karena masih ada Lebaran Kupat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura yang jatuh di hari Minggu (30/4) nanti, maka kecenderungannya masyarakat akan melakukan perjalanan balik di hari Minggu atau Senin depan," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (27/4).

Budi mencatat 55,8 persen kendaraan belum kembali ke Jakarta melalui Tol Trans Jawa. Dengan begitu, ia mengimbau masyarakat pulang mulai 27-29 April demi menghindari kemacetan.

"Selama tiga hari ini, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol 20 persen. Manfaatkan tiga hari ke depan untuk perjalanan balik, jangan di hari Minggu atau Senin," tuturnya.

Imbauan kata Budi disampaikan karena  masih ada ujian yang harus dihadapi dalam mengawal arus balik ini. Jika lancar sampai 1 Mei mendatang, ia menyebut mudik Lebaran 2023 bisa menjadi momen yang aman dan berkesan.

Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengingatkan masyarakat agar tetap waspada selama berkendara saat arus balik. Firman berpesan agar pemudik tidak ngebut.

"Dengan lalu lintas yang cukup lancar menuju Jakarta agar jangan terlalu buru-buru ingin sampai dan perhatikan batas kecepatan kendaraan," saran Firman.

Pihaknya juga terus melakukan rekayasa lalu lintas, seperti contra flow, one way, serta rekayasa lain sampai akhir pekan. Firman mengatakan rekayasa lalu lintas ini tetap memperhatikan situasi dan kondisi lapangan.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Aturan THR yang Wajib Dibayar Pengusaha ke Pekerja******

Menjelang hari raya Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.

Memang, untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun, jika merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan THR pekerja sebelum 19 April 2023. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Keuntungan Spesial Pesan Kamar Langsung di Swiss******

Swiss-Belhotel Tuban sebagai upscalehotel yang ideal untuk liburan maupun perjalanan bisnis di Bali, memperkuat komitmen memberi pengalaman menginap yang mengesankan melalui berbagai keuntungan tambahan.

Keuntungan itu termasuk potongan harga 20 persen dari harga flexi terbaik, early check-inpada pukul 12.00 WITA dan late check-outhingga pukul 14.00 WITA, hingga kue yang disajikan saat tamu datang.

"Keuntungan tambahan bagi tamu yang melakukan pemesanan kamar secara langsung di website Swiss-Belhotel International untuk tiga malam sekaligus. Ketentuan ini berlaku untuk pemesanan semua tipe kamar," demikian keterangan tertulis pada Minggu (23/4).

(Foto: Arsip Swiss Bell Hotel)

"Seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas balkon, kunci elektronik, TV LCD 32 inci dengan siaran nasional dan internasional, kulkas mini, safety box, pengering rambut, coffeedan tea maker, meja kerja, multi plugdengan koneksi IT, serta akses internet WiFi," lanjut keterangan tersebut.

Swiss-Belhotel Tuban juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung yang dirancang untuk memanjakan tamu, termasuk kolam renang bagi dewasa dan anak, fitness centredan spa, sampai restoran dan loungeyang nyaman untuk bersantai.

Beberapa restoran dan loungeitu adalah Lila Bar, Bale Sunset Lounge, Skydeck Rooftop, serta Swiss-Café™ Restaurant yang terletak di lantai dasar hotel. Swiss-Café™ Restaurant menyediakan beragam menu, mulai dari olahan khas daerah, nusantara, hingga internasional.

Informasi lebih lanjut terkait Swiss-Belhotel Tuban, Bali, bisa diperoleh melalui akun Instagram @swissbelbelhoteltuban, WhatsApp 081246333733, atau situs resmi Swiss-Belhotel.

Di bawah pisau iblis

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]