petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mbah sukro

erek2 99 205Jutaan kata 562596Orang-orang telah membaca serialisasi

《mbah sukro》

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal
Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks  Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa. 
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) sebelum memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kode alam ular hijau

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
maxwin zeus
cara pengajuan kredit hp di akulaku
rtp mahadewa88
cara dapat uang online cepat
pinjaman online pengguna samsung
prediksi togel rusia
slot gacor 5000 pragmatic play
slot gacor deposit 25 bonus 25
slot828
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor freebet
Bab 2 situs slot 24 jam
Bab 3 situs link gacor hari ini
Bab 4 judi slot terbaik indonesia
Bab 5 ugslot900
Bab 6 slot online lengkap
Bab 7 cara menggunakan voucher di lazada
Bab 8 victoryqq
Bab 9 info slot gacor hari ini
Bab 10 erek71
Bab 11 gobanbet
Bab 12 undang teman dapat uang
Bab 13 inatogel login
Bab 14 situsslot gacor hari ini
Bab 15 slot gacor pasti maxwin
Bab 16 maxwin slot daftar
Bab 17 kredit laptop 24 bulan
Bab 18 m slot
Bab 19 erek2 2d bergambar
Bab 20 pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit tanpa slip gaji
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1708bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

pakaian wanita

esiabet
Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga
Pesawat milik Asean Air dengan nomor penerbangan PK-LTF , Jumat ditembak saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO/pri.
Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, Jumat pagi (16/2) KKB telah melakukan penembakan terhadap pesawat milik Asean Air dengan kode penerbangan PK LTF, saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar ada penembakan yang dialami pesawat milik Asean Air yang mendarat di lapangan terbang Beoga

"Penembakan yang dilakukan KKB itu tidak menimbulkan korban jiwa," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Dikatakan, dari laporan yang diterimanya pesawat yang membawa penumpang dari Timika itu, setelah menurunkan penumpangnya langsung terbang kembali ke Timika

Setelah dilakukan pengecekan guna memastikan badan pesawat yang terkena tembakan, pesawat dengan kode penerbangan PK- LTF terbang kembali ke Timika, Kabupaten Mimika.

"Pesawat tersebut terbang kembali ke Timika tanpa membawa penumpang," jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Penerbangan Timika-Beoga ditempuh sekitar 45 menit.

Beoga merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik dengan 206 kampung.
Baca juga: JDP: Penembakan pesawat Asian One di Papua harus diinvestigasi
Baca juga: Bandara Oksibil tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB
Baca juga: Polisi Nabire-Intan Jaya tangani kasus pembakaran pesawat MAF

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ketakterbatasan Wisatawan

gacor slot 168 login
Biden sebut kematian Navalny tunjukkan pentingnya AS bantu Ukraina
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di lokasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay/nym.
Washington (ANTARA) - Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Jumat (16/2) bahwa kematian tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny menjadi motivasi bagi Kongres AS untuk memberikan bantuan lebih lanjut untuk Ukraina.

"Tragedi ini mengingatkan kita akan pertaruhan yang terjadi saat ini. Mari kita sediakan dana agar Ukraina dapat terus mempertahankan diri,” kata Biden saat memberikan pernyataan mengenai kematian Navalny.

"Saya berharap kepada Tuhan ini membantu," lanjut Biden.

Sebelumnya, dinas penjara Rusia mengatakan bahwa Navalny meninggal saat dipenjara, dan menambahkan bahwa penyelidikan atas penyebab kematiannya sedang dilakukan. Biden dan pejabat AS lainnya menuduh Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas kematian Navalny.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan para pejabat AS harus "menahan diri" dan menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum mengomentari mengenai kematian Navalny.

Menariknya, Pemerintah AS menganggap kematian Navalny lebih penting daripada kematian jurnalis Gonzalo Lira, seorang warga negara AS di penjara Ukraina, kata kementerian tersebut.

Kemenlu Rusia menyatakan, para pemimpin asing dan media menyiapkan tuduhan serupa sebelum kematian Navalny, serta menyebut tindakan mereka sebagai oportunisme moral.

Kematian Navalny terjadi di tengah upaya Kongres AS untuk memberikan bantuan kepada Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan produk perundang-undangan yang lebih luas.

Senat AS meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran sebesar 95 miliar dolar AS (sekitar Rp1,48 kuadriliun) dengan bantuan untuk Ukraina dan Israel.

Namun, Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan bahwa dia tidak berencana mengadakan pemungutan suara mengenai undang-undang tersebut di DPR AS.

Sekelompok anggota DPR AS lintas partai juga siap mengeluarkan rancangan undang-undang pengeluaran sebesar 66 miliar dolar AS (sekitar Rp1,03 kuadriliun) dengan bantuan untuk Ukraina dan Israel, serta langkah-langkah keamanan perbatasan AS.

Namun, anggota DPR AS dijadwalkan baru akan melanjutkan pembahasan legislatif pada tanggal 28 Februari.

Biden berpendapat bahwa Anggota DPR seharusnya menyetujui bantuan Ukraina daripada menjalani "liburan selama dua pekan".

Sumber: Sputnik
Baca juga: Sekjen PBB minta penyelidikan transparan atas kematian Navalny
Baca juga: Tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny meninggal dunia di tahanan
Baca juga: Alexei Navalny derita sakit misterius karena diracun

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

rtp idcoin188
Anies sebut bertemu Surya Paloh bahas fakta pemilu
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers di posko pemenangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt/am.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan,"
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh, untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat.

Anies mengakui ada kesamaan pandangan, antara dia dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh (SP).

Dia mencontohkan, dia dan SP sepakat untuk memantau semua pelaksanaan Pemilu yang sudah selesai.

"Mengumpulkan fakta-fakta, sehingga nanti ketika kita berbicara, menyampaikan sikap, itu berdasarkan pada fakta," katanya menegaskan.

Terkait ajakan berbagai pihak, yang meminta dia untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran, Anies menegaskan jika penghitungan suara belum selesai.

"Penghitungan saja belum selesai. Tuntaskan dulu, satu-satu," katanya menegaskan.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Sangat pemburu

deluxe111
KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci Tertinggi

situs slot jp terus
PNM Mekaar salurkan Rp4,3 triliun pinjaman ke UMKM di Bekasi
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan kepada ribuan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di GOR Basket Stadion Pratiot Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Bekasi (ANTARA) - Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menyalurkan total Rp4,3 triliun lebih dana pinjaman bagi perempuan prasejahtera pelaku UMKM di Bekasi, Jawa Barat.

"Khusus untuk Kota Bekasi telah kami salurkan pembiayaan Rp1,4 triliun. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi total penyaluran sebesar Rp2,91 triliun," kata Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi saat menyampaikan laporan ke Presiden Joko Widodo pada acara pertemuan nasabah PNM Mekaar di Kota Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan dana tersebut diserap oleh 78.856 nasabah di Kota Bekasi serta 183.455 nasabah di Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Arief para nasabah itu terbagi atas 4.285 kelompok, yang menjadi bagian dari 3,1 juta nasabah PNM Mekaar se-Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi disiplin nasabah PNM Mekaar cicil pinjaman

Ia mengatakan pertumbuhan jumlah nasabah aktif PNM Mekaar itu merupakan parameter kesejahteraan nasabah yang dirintis melalui industri kreatif UMKM.

"Ini terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan usaha nasabah yang kami harap jadi parameter kesejahteraan nasabah melalui kreativitas ekonomi," katanya.

Secara nasional, kata Arief, jumlah nasabahnya telah mencapai 15,2 juta orang yang tersebar di seluruh daerah di tanah air.

"Sebuah keluarga besar yang jika disatukan energinya, motivasinya, cita-citanya, mimpinya menjadi pendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan uang yang beredar melalui program PNM Mekaar hingga sekarang mencapai Rp244 triliun untuk 15,2 juta nasabah.

Baca juga: Presiden Jokowi bingung dengan nama makanan seblak

Jumlah alokasi anggaran itu meningkat sejak kali pertama PNM Mekaar bergulir di 2015--2016 mencapai Rp800 miliar.

"Saya ingat di 2015--2016 nasabah Mekaar itu baru 400 ribu saat itu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Dunia monster

erek erek penjaga malam
Polisi gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh Fahira pada Senin
Seorang warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 di Pulau Kelapa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (14/2/2024) ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/aww.
sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat
Jakarta (ANTARA) - Polisi melakukan gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, pada Senin (19/2) mendatang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat pada Jumat (16/2).

"Gelar perkara akan dilaksanakan pada Senin (19/2)," kata Benny di Jakarta, Sabtu.

Dalam surat yang ditunjukkan Benny kepada wartawan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fahira Idris berupa penggunaan kapal milik Dishub DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

"Dalam melaksanakan kampanye, terlapor (Fahira Idris) menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan. Terlapor izin ke Dishub DKI Jakarta untuk sosialisasi peraturan atau serap aspirasi, namun pada faktanya terlapor melaksanakan kegiatan kampanye," kata Benny.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menelusuri dugaan sebanyak tiga pelanggaran kampanye jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ini semua masih ditelusuri kalau memang nanti ada pelanggaran dan bukti-buktinya kuat tentu kami akan menindak secara tegas," kata  Benny di Jakarta, Senin (12/2).

Benny menuturkan Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan sidang pembacaan temuan dan berikutnya pembacaan jawaban serta pemeriksa saksi-saksi. Pihaknya masih menelusuri dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Adapun dia merinci tiga dugaan pelanggaran yakni salah satu calon legislatif (caleg) yang menggunakan kapal Dinas Perhubungan untuk kampanye.

"Kan tidak boleh, pakai fasilitas pemerintah, namun masih kita telusuri apakah ini difasilitasi pemerintah atau bagaimana," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024