rans303

Catatan Jiwa Setan

Pengembangan Stasiun Tanah Abang, Bisa Tampung 300 Ribu Penumpang******

Pembangunan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, bakal segera dilakukan demi peningkatan kapasitas sehingga dapat menampung jumlah penumpang tiga kali lipat dari jumlah saat ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal melaporkan persiapan kegiatan Ground Breaking Pengembangan Stasiun Tanah Abang. Laporan ini disampaikan dalam rangka peninjauan yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi serta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Minggu (30/4).

Risal menyebut bahwa peningkatan Stasiun Tanah Abang termasuk peningkatan pada kapasitas penumpang stasiun dari 105 ribu menjadi 300 ribu penumpang.

Risal menyebut bahwa pembangunan ini akan dilakukan melalui tiga tahap. Ia juga menyebut bahwa konsep utama pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru mengambil dari budaya lokal Betawi dan memadukan unsur modern.

"Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, dan Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai investasi yang dialokasikan pada peningkatan Stasiun Tanah Abang di tahap pertama sekitar Rp380 miliar," lanjut Risal.

Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun dengan intensitas tinggi setelah Stasiun Manggarai dan Bogor. Dalam satu hari, Risal mengatakan, penumpang yang bertujuan ke Tanah Abang sekitar 48 ribu dan yang melintas sebanyak 105 ribu orang yang transit di Stasiun Tanah Abang.

"Peningkatan ini akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang dari Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya dengan moda lanjutan, dengan Transjakarta, ojek online, dan angkutan umum lainnya," ucapnya.

"Tanah Abang saat ini memiliki 4 jalur aktif dan 2 peron. Nantinya dengan peningkatan ini, akan menjadi 6 peron aktif hingga kapasitas penumpang stasiun yang dari 105 ribu jadi 300 ribu penumpang kapasitas yang kami siapkan."

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Didukung Menhub Budi Karya

istri yang penyayang

Sayurbox Kembali PHK Karyawan Karena Pasar Tak Tumbuh Sesuai Harapan******

Startup e-grocerySayurbox melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah karyawannya.

CEO & Co-Founder Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK terpaksa dilakukan kepada tim business to consumer (B2C)karena pasarnya tidak tumbuh seperti yang diperkirakan selama pandemi.

Oleh karena itu, Sayurbox telah menggabungkan beberapa gudang B2C, mengkonsolidasikan layanan pengiriman instan menjadi pengiriman pada hari yang sama (same day) untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami memahami bahwa ini adalah masa yang penuh tantangan bagi anggota tim kami dan keluarganya. Kami menghargai kontribusi mereka dan berkomitmen untuk memberikan dukungan selama masa transisi ini," ujar Amanda melalui keterangan resmi, Jumat (14/4).

Meski demikian, ia tak menyebutkan secara detil berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu.

Amanda hanya mengatakan PHK dilakukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari bisnis perusahaan. Dengan begitu, pihaknya dapat terus melayani pelanggan pasar, restoran, supermarket, channel exportserta channel belanja online tentunya dengan terus mendukung para petani dan produsen lokal.

Amanda menekankan pihaknya akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari keputusan ini, termasuk paket kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah program yaitu dengan menyediakan akses ke platform pencarian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan.

Tak hanya itu, Sayurbox juga menyediakan akses 'Sayur Alumni Support', di mana karyawan yang terdampak dapat mengunggah CV mereka. Setelah itu, CV akan diberikan ke potential employersseperti investor, partner,recruitment agencydan perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.

Amanda memastikan bisnis dan layanan business to business (B2B)dan B2C masih berjalan seperti biasa dan akan terus melayani pelanggan untuk layanan next daydansame dayuntuk wilayah Jabodetabek dan Surabaya.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan kualitas, dan sangat antusias untuk melanjutkan kemitraan kami dengan Anda serta menantikan kolaborasi dan peluang pertumbuhan di masa mendatang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

IHSG Diprediksi Perkasa Berkat Derasnya Aliran Modal Asing******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (4/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat inflasi Maret 2023 yang turun ketimbang bulan sebelumnya bakal memicu penguatan indeks saham. Momen penguatan juga bakal didukung rilis data kinerja emiten kuartal I 2023.

"Adanyacapital inflowyang mengalir deras masuk ke dalam pasar modal juga turut menopang kenaikan IHSG," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BMRI, JSMR, TLKM, ITMG, SMGR, AALI, dan AKRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat IHSG bergerak menguat dengan nilai transaksi yang sepi. Kendati, ia mengatakan fenomena ini sudah biasa terjadi setiap tahun.

"Transaksi baru akan ramai kembali setelah libur lebaran selesai. Hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak mixedcenderung menguat," jelasnya.

William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.668 dan resistance6.856.

IHSG menghijau ke level 6.827 pada Senin (3/4). Indeks saham menguat 21,89 poin atau plus 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,45 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,81 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Cikarang Listrindo Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan 2022******

Memasuki tahun ke-30, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) terus berkomitmen untuk 'Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan'. Hal ini sesuai dengan komitmen perseroan untuk menjadi 'Terang yang Membawa Kebaikan' kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2023, perseroan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Pada laporan tersebut, POWR tidak hanya menyesuaikan dengan ketentuan OJK dan standar GRI, tetapi juga mengacu pada rekomendasiTask Force on Climate Related Financial Disclosure(TCFD). Alhasil, perseroan mencatatkan kinerja positif pada aspek ekonomi.

Selain komitmen dalam aspek ekonomi, POWR juga menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).

Pada aspek lingkungan, perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan berupa bahan bakar nabati sebesar 37,4 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan kapasitas terpasang untuk PLTS Atap dari 3,2 MWp menjadi 12,5 MWp

"Kedua sumber energi terbarukan tersebut yang menghasilkan total energi terbarukan sebesar 47.128 MWh, meningkat 48,2 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga secara konsisten menjaga tingkat intensitas emisi Perseroan sebesar 0,64 GHGe/MWh pada tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,68 GHGe/MWh," bunyi keterangan tersebut.

Keberhasilan tersebut dicapai salah satunya dengan melakukan konservasi mangrove dan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan.

Konservasi mangrove dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi, sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 5.000 pohon.

"Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kiarapayung Blok 2 yang berlokasi di Kabupaten Sumedang dan merupakan rumah dari 1.184 pohon," lanjut keterangan resmi.

Sebagai salah satu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan, perseroan juga mendukung pemerintah Indonesia dalam rencana transisi energi dengan rancangan transisi jangka menengah yang dinyatakan dalam Sustainability Roadmap2030 Perseroan.

Kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan industri yang dilayani POWR. Pada 1 Maret lalu, POWR meresmikan pengoperasian SPKLU pertama di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Sebelumnya, POWR juga telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional sebagai dukungan menggalakkan industri mobil listrik guna mengurangi emisi. Hal itu sejalan dengan komitmen POWR untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 20 persen pada 2030 mendatang.

"Dalam merespons animo pelanggan industri terhadap penggunaan kendaraan listrik, pilot project SPKLU ini akan diteruskan pada tahun ini dengan terus menambah jumlah charging station di kawasan industri, dengan harapan bahwa setiap pelanggan perseroan akan menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya di masa depan," demikian pernyataan resmi POWR.

Dengan adanya komitmen dan kinerja yang baik pada aspek ekonomi dan ESG, perseroan berhasil meningkatkan peringkat risiko ESG oleh MSCI dari B menjadi BB, penilaian risiko ESG S&P Global meningkat dari 21 poin menjadi 43 poin, dan skor ESG Sustainalytics membaik sebanyak 9,3 menjadi 30,8 dari 40,1.

Sebagai informasi, sepanjang 2022, POWR telah merealisasikan dana kegiatan CSR sebesar US8.692, dan dari sejumlah inisiatif dan pencapaian di bidang lingkungan, perseroan berhasil meraih sertifikat PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari 170 penerima sertifikat PROPER Hijau pada tahun 2022, PLTGU Jababeka menduduki peringkat 10 teratas untuk sektor pembangkit listrik PLTG/PLTGU/PLTDG. Ini menjadi wujud kredibilitas perseroan dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Catatan Jiwa Setan

Aturan THR yang Wajib Dibayar Pengusaha ke Pekerja******

Menjelang hari raya Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.

Memang, untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun, jika merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan THR pekerja sebelum 19 April 2023. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita