bayar makan pakai kredivo

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di indonesia

Tampil sejak awal, Haye dan Oratmangoen antar timnya petik tiga poin******

Jakarta (ANTARA) - Dua calon pemain naturalisasi Indonesia Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sama-sama mengantarkan timnya SC Heerenveen dan Fortuna Sittard menang pada pekan ke-24 Eredivisie atau kasta tertinggi Belanda ketika keduanya tampil sejak menit awal.

Dimulai dari Haye, peran penuhnya di lini tengah kembali menbuahkan hasil manis untuk timnya Heerenveen ketika memetik kemenangan kesembilannya musim ini saat mengalahkan Zwolle dua gol tanpa balas di Stadion Abe Lenstra, Belanda, Minggu.

Gol kemenangan Heerenveen dicetak oleh penalti Anas Tahiri pada menit ke-45+2 dan juga Pelle van Amersfoort pada menit ke-67.

Pada laga itu, Haye yang menjadi komando lini tengah mencatatkan 61 sentuhan, melakukan 45 umpan dengan akurasi 78 persen, satu key passes, satu crossing sukses, empat umpan lambung sukses dari enam percobaan, satu tembakan tepat sasaran, dua tembakan tidak tepat sasaran, empat dribble sukses dari lima percobaan, delapan ground duels won dari 14 kesempatan, satu aerial duels won, dua interceptions, dan tiga tackles.

Penampilan melawan Zwolle menandai 24 penampilan The Professor pada musim ini yang juga telah menyumbang tiga gol dan tiga asis.

Kemenangan ini membawa Heerenveen mengoleksi 31 poin dengan berada di posisi sembilan klasemen sementara.

Baca juga: Thom Haye antar Heerenveen menang besar dengan satu gol dan satu asis

Pada laga lainnya, Oratmangoen diberi kepercayaan oleh pelatih Danny Buijs tampil sejak menit awal ketika membintangi kemenangan timnya Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda dengan skor 5-2 atas Excelsior di Stadion Offermans Jooesten, Belanda, Minggu.

Pesta lima gol Sittard dicetak oleh Justin Lonwijk (13'), hattrick Kaj Sierhuis (15', 29', 34'), dan Rodrigo Guth (68'). Sementara tim tamu, mendapatkan dua gol hiburan yang dicetak oleh Derensili Sanches (61') dan Richie Omorowa (82').

Bermain selama 72 menit, Oratmangoen mencatatkan 37 sentuhan, 27 umpan dengan akurasi 93 persen, satu key passes, dua umpan lambung sukses dari tiga percobaan, empat ground duels won dari enam kesempatan, dua aerial duels won dari tiga, dan satu interceptions pada laga ke-23-nya bersama Sittard musim ini.

Kemenangan ini membawa Sittard berada di posisi kesebelas klasemen sementara dengan koleksi 30 poin.

Sementara itu, beralih ke Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat atau kasta tertinggi di sana, calon kiper naturalisasi Indonesia Maarten Paes gagal memberikan kemenangan untuk FC Dallas saat takluk dengan skor tipi 1-2 dari Montreal di Stadion FC Dallas, Amerika Serikat, Minggu WIB.

Pada laga pekan kedua MLS itu, Petar Musa (45+1') menjadi satu-satunya pencetak gol tunggal Dallas yang gagal membantu tim meraih kemenangan kedua setelah tim tamu mencetak dua gol melalui Jules-Anthony Vilsaint (20') dan Josef Martinez (60').

Paes yang mengawal gawang pada laga itu melakukan empat penyelamatan, 18 umpan dengan 100 persen akurasi umpan, dan satu clearances. Hasil ini membuat Dallas berada di posisi keenam klasemen sementara wilayah barat dengan tiga poin.

Baca juga: Erick pastikan naturalisasi Thom Haye dan Oratmangoen selesai Maret

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

langit keputusasaan

bet10ribu

Pernikahan di Korea Selatan anjlok 40 persen selama 10 tahun terakhir******

Seoul, Korsel (ANTARA) - Jumlah pernikahan di Korea Selatan anjlok sebanyak 40 persen selama 10 tahun terakhir, menyebabkan penurunan angka kelahiran di negara tersebut, menurut data pemerintah pada Minggu (3/3).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, sebanyak 193.673 pernikahan dilaporkan pada tahun lalu, turun tajam dari 322.807 kasus pada tahun 2013.

Jumlah pernikahan pada tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan 191.690 pernikahan yang dilaporkan pada tahun 2022, tetapi jumlah pernikahan tahunan tersebut menurun selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2022.

Menurut survei yang dilakukan oleh Statistics Korea, hanya 15,3 persen dari mereka yang berusia 13 tahun ke atas mengatakan “pernikahan adalah suatu keharusan” pada tahun 2022, turun dari angka yang sama sebesar 20,3 persen pada 10 tahun lalu.

Proporsi mereka yang menjawab “menikah lebih baik” juga turun menjadi 34,8 persen, dari 42,4 persen pada periode yang sama.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen dari mereka yang berusia 20-an atau 30-an menyebutkan “kekurangan uang” sebagai alasan mereka tidak menikah.
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun

Sekitar 19 persen dan 14 persen dari mereka yang berusia 20-an dan 30-an mengatakan mereka “tidak merasa perlu” untuk menikah.

Lebih sedikitnya pernikahan juga menyebabkan penurunan tingkat kesuburan negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir, karena kebanyakan orang di Korea Selatan melahirkan bayi setelah mereka menikah.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan turun selama delapan tahun berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 230.000, turun 47,3 persen dari 436.455 pada tahun 2013,

Tingkat kesuburan total di Korea Selatan – jumlah rata-rata anak yang diharapkan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang hidupnya – turun ke titik terendah sepanjang sejarah triwulanan sebesar 0,65 pada periode Oktober-Desember tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat penggantian sebesar 2,1 yang akan menjaga populasi Korea Selatan tetap stabil di angka 51 juta.

Baca juga: Jumlah penduduk China menyusut dua tahun berturut-turut
Baca juga: Jepang catat rekor penurunan populasi pada 2023

Sumber: Yonhap

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qiao Qiling

bandarlotre

BPBD Lebak catat sembilan rumah warga diterjang longsor******

Dari sembilan rumah itu di antaranya lima unit rumah rusak berat dan empat rusak ringan

Lebak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mencatat sembilan rumah warga Desa Ciherang Kecamatan Cibeber diterjang longsor akibat curah hujan tinggi disertai angin kencang dan petir sepanjang Minggu (3/3). "Dari sembilan rumah itu di antaranya lima unit rumah rusak berat dan empat rusak ringan," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama dalam keterangan di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin. Pada bencana longsor tanah pada pukul 17:00 WIB itu tidak ada korban jiwa maupun luka -luka. Saat ini masyarakat yang terdampak bencana longsor itu mengungsi di rumah saudaranya di daerah tersebut. "Kami kini menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang terdampak bencana longsor untuk meringankan beban ekonomi mereka," katanya. Menurutnya, bencana longsor di Desa Ciherang Kecamatan Cibeber topografi alamnya perbukitan dan pegunungan, sehingga rawan bencana alam jika cuaca ekstrem.

Baca juga: BPBD Banten siapkan langkah penanggulangan bencana banjir
Baca juga: BPBD: Titik rawan banjir Kota Tangerang berkurang, tinggal 26 lokasi Bencana longsor yang menerjang sembilan rumah itu, karena di atas pemukiman warga terdapat kolam air dan kondisinya berada di dataran tinggi atau perbukitan. Kemungkinan debit air tinggi setelah diterjang hujan lebat disertai angin kencang dan petir sehingga menimbulkan longsoran tanah. "Kami sekarang melakukan pendataan rumah warga yang terdampak longsor untuk diajukan ke pemerintah daerah agar mendapat bantuan pembangunan rumah itu," katanya. Febby mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam agar meningkatkan kewaspadaan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung dan gelombang tinggi. Saat ini, cuaca di wilayah Lebak memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. "Kami minta warga meningkatkan kewaspadaan untuk mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material cukup besar," katanya.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang
Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem di Tangerang, Pandeglang, & Lebak hari ini

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Rekor pertempuran inti

nagaqq

Malaysia akan lanjutkan pencarian MH370 pada peringatan 10 tahun******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia pada Minggu (3/3) mengatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan pencarian Malaysia Airlines Penerbangan MH370 yang hilang dalam perjalanan ke Beijing hampir 10 tahun lalu.

Alasannya adalah adanya potensi kolaborasi dengan perusahaan eksplorasi laut Amerika Serikat.

Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook pada upacara yang diselenggarakan oleh anggota keluarga korban kecelakaan menjelang peringatan hilangnya Boeing 777, mengatakan dia akan mencoba membujuk Kabinet untuk menyetujui pencarian tersebut.

“Ini adalah misteri penerbangan terbesar di seluruh dunia. Kita harus memecahkan misteri ini,” ujar dia.

Pencarian tersebut diperkirakan akan dilakukan atas dasar "tidak ditemukan, tidak ada biaya", kata menteri tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihaknya menginstruksikan kementerian transportasi mengundang Ocean Infinity, robot laut asal AS, ke Malaysia untuk diberi pengarahan mengenai masalah tersebut.

Penerbangan MH370 menghilang dari radar kurang dari 40 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur tepat setelah tengah malam pada tanggal 8 Maret 2014, dengan 239 penumpang dan awak di dalamnya.

Berdasarkan komunikasi radar dan satelit, pesawat tersebut diperkirakan menyimpang dari jalur penerbangannya dan jatuh ke Samudera Hindia bagian selatan, sehingga memicu perburuan besar-besaran internasional yang dipimpin oleh Australia.
Baca juga: Malaysia minta bantuan Interpol usut komedian yang singgung MH370

Pencarian yang dipimpin Australia ini menghabiskan waktu hampir tiga tahun dan menghabiskan dana sebesar 200 juta dolar AS (Rp3 triliun) untuk menjelajahi 120.000 kilometer persegi salah satu lautan terbesar di dunia, sebelum pencarian tersebut diumumkan berakhir pada Januari 2017, dan tidak ada puing-puing signifikan yang pernah ditemukan.

Pada Januari 2018, Ocean Infinity mengambil alih operasi tersebut berdasarkan perjanjian "tanpa penanganan, maka tanpa biaya" dan menyisir area seluas 112.000 km persegi, yang juga tidak menghasilkan apa pun pada saat kontraknya berakhir pada Mei.

Tim investigasi internasional independen yang dipimpin oleh Malaysia menyimpulkan dalam laporannya yang dirilis pada tahun 2018 bahwa tidak ada cara untuk menentukan penyebab hilangnya pesawat tersebut, karena tidak ada reruntuhan besar atau informasi data penerbangan yang dapat diperiksa oleh tim.

Pada upacara peringatan tersebut, kerabat terdekat memberikan penghormatan kepada orang yang mereka cintai dengan pembacaan puisi, nyanyian dan tarian serta penyalaan 239 lilin, satu lilin untuk setiap nyawa yang hilang dalam Penerbangan MH370.

"Kami tidak ingin lebih banyak spekulasi. Kami ingin bukti dan kebenaran. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah Malaysia dan lembaga terkait untuk tidak menghentikan pencarian tetapi terus mencari kebenaran," kata Bai Shuan Fu, seorang pria China yang istrinya merupakan penumpang dalam penerbangan nahas itu.

Baca juga: Hoaks! Pesawat Malaysia MH370 ditemukan di dasar laut
Baca juga: Veteran Hollywood galang dana untuk filmkan tragedi MH370

Sumber: Kyodo

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri pertama

cara pasang togel pakai dana

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

cara menukarkan voucher domino's pizza shopee

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024