macam macam situs slot online

Siapa saya

cara dapat uang dari youtube short

Melihat proses rekrutmen politik dalam Pemilu AS******

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.

Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.

Sampaiprimaryatau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya jauh di bawah Trump dan Haley.

Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.

Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primarydan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan.

Proses primarydan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.

Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.

Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibu kota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Nothern Mariana, dan Guam).

Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.

Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan seorang petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak tahun 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.

Proses pemilihan calon presiden di Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.


Teruji

Mereka juga sangat abai kepada jajak pendapat yang mereka anggap sebagai rujukan untuk menaksir kecenderungan publik terhadap bakal calon.

Dengan panjangnya proses ini, maka calon-calon presiden Amerika Serikat, melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.

Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif, sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.

Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.

Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.

Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.

Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.

Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.

Banyak negara berusaha meniru proses rekrutmen politik di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, upaya melalui proses konvensi untuk memilih calon presiden pernah dicoba oleh Partai Demokrat pada 2013 guna memilih calon presiden dari partai ini pada Pemilihan Presiden 2014.

Dua tahun lalu Partai Nasdem juga berusaha mengadakan proses yang agak mirip dengan itu ketika mereka merekomendasikan sejumlah nama menjadi calon presiden, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pola rekrutmen politik di AS, tak cuma untuk pemilihan presiden, memang menarik ditiru oleh siapa pun. Tapi kendalanya adalah biaya politik yang sangat mahal yang akan sangat memberatkan bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.


Mendewasakan

Namun filosofi dan pesan paling menarik dari proses sepanjang itu adalah calon pemimpin digodok dalam sebuah proses yang membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas pandangan dan komitmen para calon.

Kedewasaan berpolitik masyarakat pun semakin besar, sehingga para politisi atau mereka yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, tak tergoda mengambil jalan pintas, seperti menggunakan politik uang dan pembiakan citra yang tak menyentuh kebutuhan pemilih.

Proses politik pun tak lagi merupakan proses elitis di mana suara rakyat hanya dipakai untuk mendapatkan tiket berkuasa.

Sebaliknya, rekrutmen politik menjadi proses yang memang benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga keterkaitan antara elite politik dengan pemilih tak hanya terjadi selama pemilu dan kampanye pemilu.

Hampir tak ada upaya untuk merendahkan suara publik ketika seorang calon kalah, kecuali Donald Trump. Tapi dalam kasus Donald Trump sendiri sebenarnya ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Republik yang tak berpandangan sama dengan Trump, terutama karena pendekatan yang memecah belah bangsa dan kecenderungan dirinya untuk otoriter.
​​
Uniknya, para pemimpin Republik yang bersuara lain dengan Trump itu tetap menghormati suara rakyat yang memilih Trump. Mereka tak mau terbuka menentang Trump, karena ingin menghormati pilihan rakyat.

Orang-orang yang dahulu mendampingi dan kemudian menyeberang dengan Trump seperti John Bolton yang mantan duta besar AS untuk PBB pun nyaris tak berbalik menyerang orang yang dulu satu perahu dengan mereka. Bukan hanya karena soal etika, tapi juga demi menghormati rakyat yang memilih Trump.

Demokrasi pun menjadi benar-benar dipahami sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Memang tak perlu meniru sistem politik yang dianut dan diterapkan sebuah negara, karena karakteristik dan kemampuan nasional masing-masing negara berbeda. Tetapi menarik pelajaran baik dari tatanan manapun adalah hal yang tidak salah.

Apalagi jika pelajaran baik itu adalah tentang rekrutmen politik yang transparan dan meninggikan rekam jejak, serta proses politik yang menghormati suara dan pilihan rakyat dalam kaitannya dengan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan rakyat.

Dengan semua hal itu, semua elemen bangsa, khususnya antara elite politik dan pemilih, justru terlihat berkomitmen saling mendewasakan diri dalam proses rekrutmen politik.

Baca juga: Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Baca juga: AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres
Baca juga: Muslim Amerika perluas kampanye #abandonbiden agar kalah pemilu

Copyright © ANTARA 2024

Dewa Tinju Xingyi

buku 1001 mimpi togel

Nintendo klaim Tears Of The Kingdom dibajak jutaan kali sebelum rilis******

Jakarta (ANTARA) - Nintendo mengatakan bahwa gim ‘The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom’ telah dibajak lebih dari satu juta kali dalam beberapa minggu sebelum rilis resminya.

Melansir NME pada Rabu (28/2), klaim tersebut merupakan bagian dari gugatan yang diajukan Nintendo terhadap Tropic Haze, yang mengembangkan emulator Switch populer Yuzu.

Yuzu diduga mengizinkan gamer untuk memainkan gim Switch bajakan di sistem Windows, Linux, atau Android dengan Tropic Haze sepenuhnya menyadari penggunaan Yuzu dalam memfasilitasi pembajakan dalam skala besar.

“Yuzu mengubah perangkat komputasi umum menjadi alat untuk pelanggaran kekayaan intelektual besar-besaran terhadap Nintendo dan karya berhak cipta lainnya,” demikian tertulis dalam gugatan.

Baca juga: Peluncuran konsol baru Nintendo dilaporkan diundur

Baca juga: Nintendo dan Sony akan buat film live action "Legend of Zelda"

Gugatan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Stephen Totilo dalam akun X, yang mengatakan salinan bajakan dari Tears Of The Kingdom telah diunduh lebih dari satu juta kali dalam sepuluh hari sebelum peluncuran resmi gim tersebut, dengan Patreon Yuzu menggandakan pelanggan di jendela yang sama.

"Dengan Yuzu di tangan, tidak ada yang menghentikan pengguna untuk mendapatkan dan memainkan salinan ilegal dari hampir semua gim yang dibuat untuk Nintendo Switch, semuanya tanpa membayar sepeser pun kepada Nintendo atau kepada ratusan pengembang dan penerbit game lain yang membuat dan menjual gim untuk Nintendo Switch,” kata gugatan itu.

Menurut VGC, Nintendo bahkan menuntut penutupan Yuzu.

Hal ini terjadi setelah pengembang demake Portal 64 yang dibatalkan mengatakan bahwa proyek tersebut “mungkin sudah gagal sejak awal karena bergantung pada properti milik Nintendo,” sementara Peretas Gary Bowser mengatakan hukuman penjara 40 bulan dan denda besar adalah sebuah peringatan untuk yang lainnya.

Bowser didakwa pada tahun 2021 atas keterlibatannya dengan kelompok peretas Team-Xecuter, yang menciptakan perangkat yang memungkinkan pengguna memainkan salinan game bajakan di Nintendo Switch dan 3DS.

Bowser diperintahkan untuk membayar
kembali 11,45 juta euro atau sekitar Rp 193 miliar meskipun dia mengaku hanya mendapatkan beberapa ratus dolar sebulan untuk memperbarui situs web Team-Xecuter dan mendapatkan umpan balik dari pengguna.

Dalam berita lain, Nintendo sepertinya telah mengonfirmasi bahwa Switch 2 akan dirilis pada tahun 2025, bertepatan dengan peluncuran Pokémon Legends Z-A.

Baca juga: "Red Dead Redemption" akan hadir di PlayStation 4 dan Nintendo Switch

Baca juga: Nintendo ubah karakter "Blackie" di "Super Mario Bros"
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan menjadi lajang

kredit cepat ojk

47 warga Rawa Terate mengungsi akibat banjir******

Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sebanyak 47 warga Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur mengungsi akibat terdampak banjir yang dipengaruhi curah hujan tinggi.

"Sebanyak 47 jiwa itu mengungsi di tenda BPBD tepatnya halaman PT United Tractors," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait hal itu, jelas Isnawa, BPBD DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan logistik berupa air mineral empat dus, biskuit 12 kaleng, selimut 20 lembar, mukena 10 buah, sarung lima buah, paket sandang sebanyak 20 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 11 paket, terpal lima buah, matras 20 buah, sabun 20 batang, dan barang-barang lainnya.

Isnawa menuturkan berdasarkan hasil pemantauan pada Jumat pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari tujuh menjadi enam ruas jalan dan empat RT atau 0.013 persen dari 30.772 RT yang terendam banjir.

Empat RT yang terendam banjir yakni satu di Semper Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 45 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Kemudian, tiga RT di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Adapun enam jalan tergenang yakni Jalan Manyar, Tegal Alur (Jakarta Barat) dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kelapa Hibrida, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, Jalan Cakung Cilincing Raya, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 30 cm.

Lalu, Pasar Sukapura, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 15 cm, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Belibis, Semper Barat (Jakarta Utara) dengan ketinggian 45 cm.

"Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT di Tegal Alur dan dua RT di Rawa Terate," tambahnya.

Adapun jalan tergenang yang sudah surut yakni Jalan Raya Prepedan, Kamal (Jakarta Barat), Jalan Komplek Green Garden (Duta Buah), Kedoya Utara (Jakarta Barat), Jalan Kamal Raya, Tegal Alur (Jakarta Barat), Jalan Muhajar, Sukabumi Utara, (Jakarta Barat) serta Jalan Percetakan Negara II, Johar Baru (Jakarta Pusat).

Jalan Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Cempaka Putih Barat (Jakarta Pusat), Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru (Jakarta Pusat), Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Timur (Jakarta Pusat), Depan Ruko ITC Cempaka Mas Letjen Suprapto, Sumur Batu (Jakarta Pusat), Jalan Rawamangun Selatan, Pisangan Timur (Jakarta Timur).

Jalan Pemuda (Arion Mall), Rawamangun (Jakarta Timur), Jalan Jendral Ahmad Yani, Kayu Putih, (Jakarta Timur), Jalan Cempaka Putih Timur 11, Kayu Putih (Jakarta Timur), Jalan Cipinang Baru, Cipinang, (Jakarta Timur), dan Jalan Yos Sudarso, Sunter Jaya (Jakarta Utara).

Jalan Danau Indah Raya, Sunter Jaya (Jakarta Utara), Jalan Raya MOI, Kelapa Gading Barat, (Jakarta Utara), Jalan Raya Gading Kirana (Depan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading), Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Gaya Motor II, Sungai Bambu (Jakarta Utara), dan Jalan Raya Cilincing Depan (NPCT 1), Kali Baru (Jakarta Utara).

Jalan Tanah Merdeka, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 1, Kali Baru, (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 4, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Agung Karya (Depan PT Dunex), Sungai Bambu, Jakarta Utara, dan Jalan Pegangsaan 2, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

Jalan Taman ST, Tanjung Priok (Jakarta Utara), Jalan Pelepah Elok, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara (Jakarta Utara), Gang 8 Blok R Rw. 07, Kel. Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Syech Nawawi Al Bantani Depan Halte Kebon Baru, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Raya Cipinang (Titik Kenal RS Persahabatan), Cipinang (Jakarta Timur), Jalan Krama Yudha, Rawa Terate (Jakarta Timur), Jalan Mindi, Lagoa, (Jakarta Utara), Jalan RE. Martadinata, Tanjung Priok (Jakarta Utara), dan Jalan Gading Putih Raya Utara, Kel. Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara).

Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Beulevard Raya (Depan MKG), Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), Jalan Boulevard Raya, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara), Jalan Biru Laut, Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), dan Depan Rusunawa RT019/RW04, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Gereja Tugu RW06 (samping PLN), Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Cacing Depan PT Justus, Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Sungai Brantas Raya, Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Mangga, Tugu Utara (Jakarta Utara).
Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta
Baca juga: Banjir juga landa kawasan perkantoran di Jalan Pangeran Tubagus Angke

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Orang Asing

spbolivescorewml

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan yang berbeda

situs slot paling sering menang

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Sistem boneka pamungkas

slot online hari ini

Pembalap F1 Powerboat Danau Toba jajal sirkuit jelang free practice******

Balige, Toba (ANTARA) - Para pembalap yang akan bertanding dalam seri pembuka F1 Powerboat Danau Toba 2024 mulai menjajal sirkuit di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjelang sesi latihan bebas (free practice). Para pembalap tampak sudah mulai menjajal sirkuit untuk mengecek kondisi mesin sejak Jumat, pukul 07.00 WIB. Kondisi air yang tenang membuat para pembalap semakin kencang memacu jet air itu. Pembalap dari Victory Team Erik Stark tampak bersemangat sebelum masuk dan duduk di bagian kemudi perahu motor super cepat itu. Para kru tim tampak silih berganti membantu para pembalap untuk memasuki powerboat masing-masing dan menyiapkan kebutuhan pembalap. Sebanyak dua unit cranejuga disiapkan untuk mengangkat jet air itu dari darat ke air. Juara seri Danau Toba 2023 Bartek Marszalek juga memacu jet airnya dengan kecepatan tinggi saat di tikungan sirkuit. Berdasarkan jadwal dari penyelenggara, free practice dijadwalkan pada Sabtu (2/3), pukul 07.00-08.30 WIB. Sedangkan balapan akan dilaksanakan pada Minggu (3/3), pukul 11.15-12.00 WIB.  

 Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Berdasarkan informasi dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, tim yang terkonfirmasi mengikuti balapan di Danau Toba ada sembilan, yaitu Team Binh Dinh-Vietnam (Swedia), Victory Team (Uni Emirat Arab), Team Abu Dhabi (Uni Emirat Arab). Kemudian, China CTIC Team (Prancis), F1 Atlantic Team (Portugal), Red Devil-SMC F1 Team (Finlandia), Sharjah (Uni Emirat Arab), Stromoy Racing (Norwegia), dan Maverick Racing (Prancis). Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu. Pada 2-3 Maret, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara dan menjadi seri pembuka untuk satu musim perlombaan ke depan.

Baca juga: Sembilan Tim F1 Powerboat Danau Toba 2024 mulai sibuk utak-atik mesin
Baca juga: ITDC: Jelang free practice F1 Powerboat Danau Toba kondisi terkendali

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024