tempat gacor

Wanita Pedang Cang Lei

Usai TikTok Shop, Teten Waspadai Aplikasi Baru dari China Bernama Temu******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimewaspadai platform digital baru dari Negara Chinayang bernama aplikasi 'Temu'.

Platform muncul tak lama setelah pemerintah melarang TikTok Shop. Aplikasi tersebut sudah masuk ke beberapa negara di Asia.

Ia sudah meminta kepada Presiden Jokowi agar platform digital Temu itu tidak masuk ke Indonesia

"Yang saya sebut tadi salah satu platform dari China namanya Temu, itu yang memang dari factory directatau pabrik langsung ke konsumen," jelasnya.

Ia mengatakan bila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia pasti akan menghilangkan banyak rantai distribusi yang pada ujungnya akan membuat banyak orang kehilangan lapangan kerja di Indonesia.

"Karena produknya akan lebih efesien sehingga juga produk-produk consumer goodskita tidak mungkin bisa bersaing. Nah ini, kan kita harus lindungi, karena kita sebelum bisa melahirkan ekonomi baru orang yang bekerja di sektor consumer goodskita harus proteksi. Jangan sampai mereka menjadi pengangguran, sebelum kita bisa menggantikan lapangan kerja baru," ujarnya.

Teten menyampaikan di era digital seperti sekarang ini setiap orang yang memiliki UMKM di pelosok desa bisa jualan secara online bahkan dalam skala pasar yang besar baik di level nasional dan bahkan global.

Tapi banyak juga yang harus diwaspadai.

"Tapi di sisi lain, kalau kita tidak punya produk yang unggul kita akan diserbu produk dari luar yang akan masuk ke pelosok-pelosok desa," kata Menteri Teten,

Ia juga menerangkan, seperti kejadian yang lalu dengan adanya aplikasi TikTok Shop bahwa barang-barang produk China akhirnya dijual ke Indonesia dengan harga murah oleh aplikasi itu.

"Kejadiannya kemarin, ketika kasus TikTok itu. Kebetulan China ekonominya sedang menurun, mereka terus memproduksi untuk menciptakannya lapangan kerja, barang-barang konsumsi akhirnya dijual ke Indonesia sudah didumping harganya murah lalu oleh platform digital mereka TikTok disubsidi kembali," ujarnya.

"Sehingga kemarin baju misalnya dijual Rp100 ribu, kosmetik Rp5.000   dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin kita bersaing, teriak semua kemarin, di industri pakaian, konveksi yang paling banyak menyerap lapangan kerja teriak semua asosiasinya. Karena itu, pemerintah kemarin mengambil keputusan," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa e-commerce platform digital terus berevolusi dan bermutasi dengan adanya platform digital TikTok Indonesia sudah kewalahan. Apalagi kalau benar platform digital baru dari China bernama Temu masuk.

"E-commerceplatform digital ini terus evaluasi, terus mutasi, dengan TikTok kita mulai kewalahan, (sekarang ) ada platform baru dari China juga yang lebih canggih dan efisien dia terhubung dengan 25 pabrik di China, ini lagi-lagi consumer goods (barang jadi) langsung dari China ke konsumen tidak lagi lewat reseller tidak ada lagi affiliator tidak ada distributor," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.

Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.

Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.

"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.

"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Dua Direktur Unilever Indonesia 'Resign' Susul Dirut******

Dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk kompak mengundurkan diri (resign) menyusul direktur utama Ira Noviarti yang sudah mundur lebih dahulu.

Ira angkat kaki dari Unilever Indonesia karena alasan pribadi pada 24 Oktober 2023. Kini, Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli juga kompak mundur dari posisi direktur di perusahaan berkode UNVR tersebut pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi, yang akan berlaku efektif sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Meski sudah ada tiga petinggi UNVR yang resign, Nurdiana mengatakan ini sama sekali tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Ia menegaskan tidak ada dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Unilever Indonesia.

Memang tidak dijelaskan apa alasan pribadi yang dimaksud dari mundurnya dua bos Unilever tersebut. Kendati, perusahaan ini menjadi salah satu yang terdampak gerakan boikot produk pro-Israel.

Salah satu pemantiknya adalah ketika perusahaan Unilever bernama Ben & Jerry's memutuskan berhenti menjual es krim di West Bank, Palestina saat pendudukan Israel di 2021 lalu. Sayang, niat Ben & Jerry's menghormati Palestina dimentahkan oleh bos Unilever.

CEO Unilever Alan Jope kala itu malah mengatakan Ben & Jerry's tengah menjajaki peluang kerja sama baru dengan Israel. Sontak, ucapan Jope menimbulkan perdebatan.

"Kami pikir yang terbaik adalah mereka tidak terlibat dalam perdebatan," petikan komentar Jope kala itu, dikutip dari Reuters.

Itulah pemicu kelompok gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) meradang. Unilever dianggap berupaya untuk menindas dewan independen Ben & Jerry's agar mempertahankan bisnis seperti biasa dengan Israel yang tengah menginvasi Gaza.

Eksistensi Unilever Indonesia pun terdampak. Terlihat dari harga saham emiten berkode UNVR ini yang terus mengalami tren penurunan.

Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menyebut tren penurunan saham Unilever Indonesia terjadi sejak awal 2023. Ia menilai laba yang dihasilkan perusahaan selalu negatif hingga bulan ke-9 2023 dan menjadi salah satu biang keroknya.

"Alhasil, dengan penurunan yang terjadi maka menggerus potensi nilai dividen yang dibagikan sehingga investor cenderung melepas saham UNVR. Karena UNVR termasuk yang hampir membagikan seluruh laba bersihnya sebagai dividen," kata Audi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/11).

"Betul (aksi boikot juga berdampak ke performa UNVR). Saya melihat investor langsung bereaksi atas respon boikot tersebut," tambahnya.

Ia meramal aksi boikot akan berdampak negatif terhadap penjualan produk-produk Unilever Indonesia. Pada akhirnya, investor yang lari berbondong-bondong meninggalkan UNVR tak terelakkan.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Kemnaker Ungkap Alasan Rumus Baru Jokowi Hanya Naikkan UMP Sedikit******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan alasan rumus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 relatif rendah.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana? kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah. Selain itu, UMP juga dinilai bisa menjaga daya beli pekerja.

Dengan begitu, kata Indah, roda ekonomi setiap daerah pun terus berputar.

Adapun rumus perhitungan UMP tahun ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

Rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berdasarkan catatan Indah, per sore ini baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi itu, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.163. Sementara, tertinggi adalah Maluku Utara Rp221.646.

Apabila dibandingkan tahun lalu, kenaikan upah tahun ini memang terbilang minim. Sebagai pembanding, UMP DKI Jakarta 2024 hanya naik 3,38 persen menjadi Rp5,06 juta. Sementara, tahun ini, kenaikan UMP ibu kota mencapai 5,6 persen.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jabar 2024 yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Di Jatim, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari tahun ini yang menanjak 7,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

UMP Buruh di Yogyakarta Naik Rp144 Ribu Jadi Rp2,12 Juta di 2024******

Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.

"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).

Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.

Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.

"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Mengorbankan gunung dan sungai

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]