cara menipu pinjol ilegal

Dao mendominasi dunia

Erick Janji Bakal Tutup Lagi Anak Cucu BUMN yang Tak Diperlukan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir berjanji bakal kembali menutup anak cucu perusahaan pelat merah, tidak hanya berhenti di 173 perusahaan.

"Tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak diperlukan. Jumlah 173 ini (yang sudah ditutup) saya rasa Pak Sesmen (Sesmen BUMN Rabin Indrajad Hattari) harus kita reviewlagi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

"Para wamen, saya rasa waktunya masih ada kalau kita bisa menutup lagi anak cucu (BUMN) yang kita sepakati jangan jadi gantolan dari perusahaan holdingsehat," imbuh Erick.

"Nanti saya coba commitke situ karena keterkaitan dari proyek-proyek itu kalau terus dianakcucukan tidak efisien juga. Kalau diperlukan oke, tapi kalau tidak sebaiknya kita kurangi ya pak sesmen," tutupnya.

Erick memang tengah bersih-bersih BUMN. Ia mengatakan anak cucu BUMN kerap mengandalkan proyek perusahaan induknya sehingga perputaran keuntungan hanya dirasakan di lingkup perusahaan pelat merah, tidak berdampak ke bisnis UMKM daerah.

"Jangan sampai jeruk makan jeruk lakukan ini yang suplainya BUMN juga. Ini yang kita terus mau dorong supaya pengusaha-pengusaha juga bisa tumbuh. Dia (anak cucu BUMN) ingin menjadi menara gading. Bikin jalan tol yang suplai aspalnya BUMN, pasirnya BUMN, jadi gak sehat akhirnya membunuh pengusaha daerah," kata Erick, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

IHSG Diprediksi Tertekan Akibat Dibayangi Aliran Modal Keluar******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Rabu (13/9) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks berada dalam level konsolidasi dengan potensi tekanan minor. Kondisi itu disebabkan terjadinya capital outflow.

"Namun peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam jalur uptrend," kata William dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi naik ke level 6.995 sebagai resisten Fibonacci.

"LevelsupportIHSG berada di 6.900, 6.869 dan 6.846. Sementara level resistennya di 7.020, 7.058 dan 7.128," kata Ivan.

IHSG ditutup di level 6.933 pada Selasa (12/9) sore. Indeks saham melemah 29,42 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 286 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Jiehou tidak untuk dijual

Emil Salim: Perhubungan dan Pariwisata Kunci Persatuan Indonesia******

Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 1973-1978, Emil Salim, mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan dan pengembangan sektor pariwisata untuk mempersatukan Indonesia. Pesan ini disampaikannya dalam acara Hub Space x KAI Expo 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9).

Dia pun bercerita sejarah dan tantangan dalam membangun sistem perhubungan yang menyatukan seluruh negeri. Ia mengungkapkan, pada lima puluh tahun yang lalu Presiden Soeharto memberikan tugas untuk mempersatukan Indonesia melalui perhubungan.

"Lima puluh tahun yang lalu Bapak Soeharto memberikan tugas mempersatukan tanah air Indonesia melalui perhubungan, tugas itu kami terjemahkan di dalam membangun satu sistem komplikasi satelit domestik yang bisa menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan seluruh penjuru tanah air," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Kemudian, tugas berikutnya adalah menjadikan udara sebagai faktor pemersatu, yang mencakup upaya mengembangkan kapal udara perintis di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan harapan dapat mencapai daerah terpencil.

Selain itu, Emil Salim juga menekankan pentingnya menjaga karakter bangsa dalam pengembangan sektor pariwisata, sesuai dengan permintaan Soeharto. Ini melibatkan penerapan konsep Tri Hita Karana.

"Pariwisata harus menjaga Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang utuh antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Hubungan ketiga ini tidak boleh rusak oleh pariwisata," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Emil Salim berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam bidang perhubungan dan berharap agar mereka diberikan kesuksesan oleh Tuhan.

Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan tidak hanya menjadi departemen teknis yang mengurus hal-hal teknis, tetapi juga menjadi alat pemersatu wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Emil sambil mengingatkan refleksi penting tentang peran pembangunan infrastruktur dalam menyatukan Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan permintaan Presiden Soeharto, yang tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai informasi, sambutan Emil Salim tersebut terjadi dalam kesempatan rangkaian acara apresiasi penghargaan dedikasi kepada Menteri Perhubungan dari masa ke masa yang telah berkontribusi dalam pelayanan perhubungan di Tanah Air. Penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

legenda kosong

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]