hobispin

Ada pintu ke ruang bawah tanah

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Daftar Mudik Gratis BUMN Tahun Ini Dibuka 1 Maret, Bagaimana Caranya?******

Sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMNmenggelar program mudik gratispada Lebaran 2024 ini.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Selasa (5/3) mengatakan mudik gratis BUMN ini sejatinya merupakan agenda rutin.

"Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia." ungkap Erick dalam keterangan resminya Selasa (5/3).

Pemudik tersebut akan terbagi ke dalam tiga moda transportasi. Pertama, 1.225 unit bus. Kedua 60 unit kereta api. Ketiga, 15 unit kapal laut.

Sementara untuk tujuan ada 200 kota yang dilayani mudik gratis di seluruh Indonesia. 

Lalu bagaimana cara mendaftarnya?

Pendaftaran Mudik Bersama BUMN telah dimulai sejak 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui platform masing-masing BUMN tanpa dipungut biaya apa pun.

Untuk mudik gratis yang dilakukan Jasa Raharja misalnya, masyarakat bisa mengakses melalui halaman mudik.jasaraharja.co.id.

Informasi lanjutan juga bisa bisa diakses di media sosial resmi Kementerian BUMN dan BUMN.

[Gambas:Video CNN]

999 kali sistem pelatihan

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Tiket Kereta Lebaran KAI Masih Tersedia 1,7 Juta Kursi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat hingga hari Minggu (10/3) penjualan tiket KeretaApi (KA) jarak jauh pada masa angkutan Lebaran masih tersedia lebih dari 1,7 juta kursi.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan untuk masa angkutan lebaran 2024, pihaknya menyediakan sebanyak 3.009.733 kursi. Namun, yang terjual baru sebanyak 1.230.754 kursi sehingga masih tersisa 1.778.979 kursi.

"Berdasarkan pantauan data pada Minggu (10/3) pukul 07.30, tiket KA Jarak Menengah/Jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) s.d H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.230.754 tiket atau 41 persen dari total tiket yang disediakan," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (10/3).

Berikut 10 KA favorit untuk periode angkutan lebaran kali ini:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP)
3. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)
4. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)
5. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)
6. KA Matarmaja relasi Pasarsenen - Malang (PP)
7. KA Kertajaya relasi Pasarsenenen - Surabaya Pasarturi (PP)
8. KA Progo relasi Pasarsenen - Lempuyangan (PP) 9. KA Dharmawangsa relasi Pasarsenen - Surabaya Pasarturi (PP)
10. KA Brantas relasi Pasarsenen - Blitar (PP)

Update penjualan tiket KA lebaran per Minggu (23/3) hingga pukul 8.30 WIB:

31 Maret 2024 (H-10): 30.875 tiket
1 April 2024 (H-9): 23.460 tiket
2 April 2024 (H-8): 25.113 tiket
3 April 2024 (H-7): 38.517 tiket
4 April 2024 (H-6): 57.881 tiket
5 April 2024 (H-5): 73.724 tiket
6 April 2024 (H-4): 82.186 tiket
7 April 2024 (H-3): 78.700 tiket
8 April 2024 (H-2): 78.121 tiket
9 April 2024 (H-1): 67.674 tiket
10 April 2024 (H1): 56.061 tiket
11 April 2024 (H2): 66.968 tiket
12 April 2024 (H+1): 74.850 tiket
13 April 2024 (H+2): 82.668 tiket
14 April 2024 (H+3): 84.950 tiket
15 April 2024 (H+4): 77.326 tiket
16 April 2024 (H+5): 62.260 tiket
17 April 2024 (H+6): 50.088 tiket
18 April 2024 (H+7): 37.942 tiket
19 April 2024 (H+8: 30.143 tiket
20 April 2024 (H+9): 29.029 tiket
21 Apr 2024 (H+10): 22.218 tiket.

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]