slot tergacor di dunia

Perhatikan iblis seperti ini

Maskapai Ajukan 756 Extra Flight di Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Sejumlah maskapai mengajukan 756 penerbangantambahan atau extra flightdi bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP IIpada mudik Lebaran tahun ini.

Jumlah extra flightitu diajukan per 30 Maret 2023 dan akan bertambah.

"Maskapai sudah meminta 756 extra flightdan jumlah ini akan terus bertambah pada periode Angleb 2023 (angkutan lebaran). Ini menandakan moda transportasi udara telah menjadi pilihan favorit para pemudik dalam arus mudik maupun arus balik," ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

Menurut, Awaluddin ada lima hal yang menjadi keunggulan moda transportasi udara. Pertama, pesawat menjadi moda transportasi tercepat saat ini. Contohnya, perjalanan dengan pesawat untuk rute Jakarta - Surabaya bisa ditempuh sekitar 1 jam 30 menit, lalu rute Jakarta - Medan (Kualanamu) sekitar 2 jam 15 menit.

Kedua,moda transportasi udara menawarkan berbagai kemudahan. Misalnya kemudahan mendapatkan tiket penerbangan yaitu dengan memesan lewat beberapa alternatif seperti agen perjalanan, situs maskapai dan agen perjalanan online, dengan metode pembayaran yang juga beragam.

Saat memproses keberangkatan, pemudik juga bisa memilih alternatif yang paling mudah dan sesuai, misalnya check-insecara onlineatau check-indi kios check-in yang tersedia di bandara AP II.

Ketiga,moda transportasi udara memiliki jaringan penerbangan domestik yang luas sehingga bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Keempat,moda transportasi udara memiliki kelebihan dalam hal kapasitas. Maskapai dapat mengoperasikan extra flightuntuk mengakomodir tingginya permintaan.

"Misalnya dibutuhkan 10 atau 20 extra flight, maka sistem akan langsung berjalan di mana AP II sebagai operator bandara, lalu AirNav, kemudian ground handling, sudah siap untuk mengakomodir extra flight tersebut," kata Awaluddin.

Keunggulan kelima,AP II sebagai pengelola 20 bandara disebut memiliki beragam fasilitas bagi pemudik, seperti aplikasi Travelin yang menyediakan beragam informasi terkait penerbangan, transportasi darat, layanan kebandarudaraan, check-indan lain sebagainya.

"Bandara AP II dilengkapi sejumlah fasilitas ibadah, fasilitas komersial dan fasilitas umum untuk tetap membuat pemudik nyaman di saat periode sibuk angkutan lebaran," kata Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Total Pendapatan Petrosea Naik US8,21 Juta di Kuartal I 2023******

PT Petrosea Tbk (PTRO) mencatatkan kinerja solid pada kuartal pertama tahun 2023. Di tengah kondisi cuaca yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, Petrosea tetap berhasil mendapatkan total pendapatan sebesar US8,21 juta.

Angka itu menunjukkan kenaikan sebesar 33,84 persen dari pendapatan sebesar US.79 juta pada periode yang sama tahun 2022.

Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan mengatakan, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebanyak 41,63 persen dari US,09 juta menjadi US,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Romi menjelaskan, selain membiayai kegiatan pengembangan melalui akuisisi dan investasi aset pertambangan, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.

Kaisar Abadi

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Jueji

Tutup Kantor Sementara, McDonald's AS Bakal PHK Karyawan******

Restoran cepat saji McDonald's menutup sementara kantornya di Amerika Serikat(AS) pada pekan ini. Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah bersiap mengumumkan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Mengutip Reuters,Senin (3/4), melalui email McDonald's meminta karyawannya yang di AS dan beberapa staf internasional untuk bekerja dari rumah dari Senin hingga Rabu ini.

Di saat yang sama, perusahaan akan memberikan keputusan kepegawaian atau PHK tadi secara virtual. Meski demikian, tidak disebut secara jelas berapa karyawan yang akan terkena PHK.

McDonald's juga meminta karyawan untuk membatalkan semua pertemuan langsung dengan vendor dan pihak luar lainnya di kantor pusatnya.

Gerai makanan cepat saji ini pada Januari 2023 akan meninjau tingkat kepegawaian perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan PHK di beberapa area dan ekspansi di tempat lain.

McDonald's sendiri diperkirakan mulai mengumumkan keputusan penting pada Senin ini.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

IHSG Berseri ke 6.762 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger 6.762  di pada Jumat (24/3) ini. Indeks saham menguat 70 poin atau 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 344 saham menguat, 207 terkoreksi, dan 166 saham lainnya stagnan.

Tak berbeda jauh, bursa saham Eropa mayoritas terpantau di zona merah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,89 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,11 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,04 persen.

Sedangkan, bursa saham Amerika mayoritas berada di zona hijau. Indeks S&P 500 naik 0,30 persen, indeks NYSE turun 0,33 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 1,01 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.