promo situs slot

Putri tertua dari keluarga terkenal

Ritel di Jakbar Mulai Kebanjiran Beras Bulog******

Ritel modern di bilangan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat mulai dibanjiri berasBulog di tengah ajakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke masyarakat untuk beralih dari beras premium yang langka.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Alfamart Kamboja, pengunjung yang masuk langsung disuguhkan dengan beras di rak khusus. Tumpukan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) itu terlihat di sisi kanan dari arah pintu masuk.

Ada sekitar 7 pack beras SPHP yang tersedia pada pukul 11.30 WIB di ritel tersebut serta 5 pack beras premium Alfamart Setra Pulen. Beras itu masih dibanderol sesuai harga eceran tertinggi (HET) per pack alias kemasan 5 kg, yakni Rp54.500 untuk beras Bulog dan Rp69.500 bagi beras premium.

"Kemarin masuk 4 atau 5 karung gitu, sekarungnya isi 5 pack beras, campur (beras SPHP dan premium)," kata Andi kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Andi menegaskan stok beras itu langsung diburu oleh warga sekitar. Ia menyebut beras SPHP hingga premium gampang ludes.

Oleh karena itu, Alfamart di tempatnya berjaga menerapkan kebijakan pembatasan pembelian. Bahkan, kini seorang konsumen hanya boleh memboyong 1 pack beras, dari yang sebelumnya maksimal 2 pack alias 10 kg.

"Memang masuknya ndut-ndutan (jarang). Sekarang pembeli dibatasi cuma beli satu pack saja per orang, biar yang lain (konsumen lain) kebagian," tandasnya.

Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Indomaret Kamboja yang berada tepat di seberang minimarket berwarna merah tersebut. Rudi, penjaga Indomaret tersebut, mengaku beras saat ini sedang kosong.

Ia menuturkan beras Bulog Cs sempat dijual dua hari yang lalu. Namun, saat ini sudah habis dan belum ada barang baru masuk dari gudang.

"Dua hari yang lalu sempat ada (beras), masuk dari gudang, tapi cuma sedikit. Masuknya cuma sekarung gitu, campur ada yang beras Bulog, ada yang premium," tuturnya.

Rudi mengaku barang kiriman dari gudang biasanya masuk setiap dua hari sekali ke toko yang dijaganya. Namun, ia menegaskan bahwa itu tidak selalu dibarengi dengan pasokan beras.

Bahkan, kondisi bagai bumi dan langit terjadi di sesama ritel modern berwarna merah. Apa yang terjadi di Alfamart Kamboja tak senada dengan Alfamidi Kamboja, meski jaraknya hanya sekitar 250 meter.

Alfamidi adalah ritel modern dengan ukuran lebih besar dari minimarket, tetapi tak seluas supermarket. Ia menempati kelas menengah ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

"Beras di sini lagi gak ada, kosong. Terakhir ada itu seminggu lalu, masih sempat masuk 1 karung-2 karung," aku Angela selaku karyawan di Alfamidi tersebut.

"Biasanya beras dipajang di rak sini (menunjukkan ke salah satu display rak). Kalaupun ada, itu juga dibatasi belinya dua pack doang per orang," sambungnya.

Memang benar beras nihil di rak yang ditunjukkan Angela. Hanya ada gula pasir, tepung, dan selembar kertas bertuliskan 'Informasi. Mohon maaf pembelian beras dan gula pasir maksimal 2 pcs per konsumen,'.

Meski jarak ketiga minimarket itu berdekatan, stok berasnya tak merata. Ada yang melimpah, tetapi ada juga yang kering kerontang.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas mengimbau masyarakat membeli beras SPHP buatan Perum Bulog. Beras kelas medium ini diklaim bisa jadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," kata Zulhas saat meninjau beras di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, dikutip dari Antara.

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau. Beras tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

Pria yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan stok beras SPHP cukup, yakni 1,3 juta ton di Bulog. Akan tetapi, ia mengakui bahwa penyalurannya memang harus dipercepat sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Bepergian melintasi surga

Pejabat di IKN Tak Dapat Mobil Dinas, Wajib Naik Transportasi Umum******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut para pejabat pemerintah di IKN tidak akan mendapatkan mobil dinas. Mereka harus naik transportasi umum.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan kebijakan ini dikeluarkan sebagai komitmen bahwa IKN dibangun sebagai kota ramah lingkungan dengan 80 persen transportasi publik dan 100 persen kendaraan listrik.

"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi," ujar Silvia dalam agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2).

"Inti pesannya adalah memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," lanjutnya.

Namun demikian, ia menjelaskan memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas, dua di antaranya adalah menteri dan presiden.

"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.

Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan ini masih digodok. Agar kebijakan ini terwujud, Silvia mengatakan ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai.

IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development (TOD). TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan (residential), perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi.

"Inilah guna konsep kota 10 menit dan transit oriented development di IKN," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Biografi pejabat wanita Dayun

Kemendagri Sindir 97 Daerah 'Terlena' Pemilu sampai Lupa Urus Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyindir 97 kabupaten/kota yang tampak 'terlena' euforia Pemilu 2024sehingga tak memperhatikan harga pangan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pada minggu ketiga Februari 2024 ini terjadi sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Ada kenaikan harga cabai merah di 230 daerah, minyak goreng di 203 kabupaten/kota, serta telur ayam ras di 182 daerah.

Data yang diungkap Tomsi didapat dari informasi para pejabat masing-masing daerah yang dilaporkan secara harian setiap pekan. Lalu, didiskusikan setiap Senin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

"Nanti akan kita evaluasi di minggu depan, apakah setelah diumumkan daftar kabupaten/kota ini, terjadi perubahan atau tetap (tidak menyampaikan laporan harian kepada Kemendagri). Kalau tetap, berarti kepala daerahnya tidak memiliki perhatian," tegasnya.

Tomsi paham mungkin perhatian para kepala daerah terpecah dengan proses Pemilu 2024, yang pencoblosannya berlangsung pada Rabu (14/2) lalu. Namun, ia menegaskan bahwa perkara harga bahan pokok dan inflasi tidak boleh ditinggalkan.

Ia mengimbau para pejabat 97 pemerintah daerah itu bisa segera berbenah dan kembali fokus mengurus masalah gejolak harga pangan di Indonesia.

"Oleh sebab itu, kepada seluruh teman-teman saya imbau untuk kembali lagi bekerja normal, mengecek lagi, memantau lagi harga dan stok, serta melaksanakan langkah-langkah sesuai yang sudah kita sepakati bersama. Diharapkan, pada minggu depan kegiatan pengendalian inflasi ini sudah bisa berjalan normal," tandas Tomsi.

Berikut daftar 97 daerah yang ditegur Kemendagri:

1. Kabupaten Lingga
2. Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Jembrana
4. Kabupaten Bengkayang
5. Kabupaten Kayong Utara
6. Kabupaten Sekadau
7. Kota Bitung
8. Kabupaten Buru
9. Kabupaten Buru Selatan
10. Kabupaten Kepulauan Aru
11. Kabupaten Maluku Barat Daya
12. Kabupaten Maluku Tenggara
13. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
14. Kabupaten Seram Bagian Barat
15. Kabupaten Seram Bagian Timur
16. Kabupaten Biak Numfor
17. Kabupaten Boven Digoel
18. Kabupaten Deiyai
19. Kabupaten Dogiyai
20. Kabupaten Intan Jaya
21. Kabupaten Keerom
22. Kabupaten Lanny Jaya
23. Kabupaten Mamberamo Jaya
24. Kabupaten Mamberamo Tengah
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Merauke
27. Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Nabire
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Paniai
31. Kabupaten Pegunungan Bintang
32. Kabupaten Puncak
33. Kabupaten Sarmi
34. Kabupaten Supiori
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Yahukimo
37. Kabupaten Yalimo
38. Kabupaten Kerinci
39. Kabupaten Brebes
40. Kabupaten Magelang
41. Kabupaten Pekalongan
42. Kabupaten Tegal
43. Kabupaten Alor
44. Kabupaten Belu
45. Kabupaten Flores Timur
46. Kabupaten Kupang
47. Kabupaten Malaka
48. Kabupaten Manggarai Timur
49. Kabupaten Ngada
50. Kabupaten Rote Ndao
51. Kabupaten Sabu Raijua
52. Kabupaten Sumba Barat
53. Kabupaten Sumba Tengah
54. Kabupaten Sumba Timur
55. Kabupaten Timor Tengah Selatan
56. Kabupaten Timor Tengah Utara
57. Kabupaten Berau
58. Kabupaten Paser
59. Kabupaten Banggai
60. Kabupaten Banggai Laut
61. Kabupaten Donggala
62. Kabupaten Morowali
63. Kabupaten Morowali Utara
64. Kabupaten Tojo Una-una
65. Kabupaten Toli-toli
66. Kabupaten Kepulauan Sula
67. Kabupaten Halmahera Timur
68. Kabupaten Pulau Taliabu
69. Kabupaten Fakfak
70. Kabupaten Kaimana
71. Kabupaten Manokwari
72. Kabupaten Manokwari Selatan
73. Kabupaten Maybrat
74. Kabupaten Pegunungan Arfak
75. Kabupaten Raja Ampat
76. Kabupaten Sorong Selatan
77. Kabupaten Tambrauw
78. Kabupaten Teluk Bintuni
79. Kota Sorong
80. Kabupaten Rokan Hilir
81. Kabupaten Bima
82. Kabupaten Lombok Barat
83. Kabupaten Lombok Utara
84. Kabupaten Bulungan
85. Kabupaten Malinau
86. Kabupaten Nunukan
87. Kabupaten Bulukumba
88. Kabupaten Enrekang
89. Kabupaten Kepulauan Selayar
90. Kabupaten Pinrang
91. Kabupaten Sidenreng Rappang
92. Kabupaten Tana Toraja
93. Kabupaten Kolaka Timur
94. Kabupaten Labuhanbatu Utara
95. Kabupaten Nias
96. Kabupaten Nias Barat
97. Kabupaten Padang Lawas Utara

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Pemerintah Kaji Peluang Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Setelah Juni******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan berupaberas10 kg sedang dipertimbangkan akan dilanjutkan setelah Juni 2024 atau hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Keberlanjutan, kata Airlangga, program ini bergantung pada hasil panen April hingga Mei mendatang.

"Kita lihat juga hasil panen kita di bulan April-Mei nanti," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

"Ya kita sekarang sampai bulan Juni 2024 nanti tentu akan ada evaluasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) setelah Juni 2024.

Program itu awalnya cuma digelar pada Maret sampai Mei 2023. Namun, pemerintah memperpanjang pemberian bantuan hingga Juni 2024.

"Kalau pemerintah punya kemampuan, akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi, janji saya ya sampai Juni dulu," kata Jokowi di Gudang Bulog, Bekasi, Jumat (16/2).

Jokowi mengatakan pemerintah sudah merencanakan pembagian bansos beras hingga pertengahan tahun. Sebanyak 20,66 juta keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan.

Program ini menjadi sorotan selama Pemilu Serentak 2024. TPN Ganjar-Mahfud sempat meminta Jokowi menghentikan bansos sementara karena dugaan politisasi.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos, dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul******

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024