foto kakek zeus hd

Klan Badai

PT Air Bersih Gandeng Perbankan dalam Pengadaan Air Bersih Rp8,87 T******

PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan meneken perjanjian fasilitas sindikasi kredit untuk pengadaan air bersih senilai Rp8,87 triliun, Senin (20/2).

Adapun pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), KB Bukopin, dan China Construction Bank Indonesia (CCB).

CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim selaku pengendali PT Air Bersih Jakarta mengatakan proyek ini merupakan tonggak Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota.

"InsyaAllahkalau tidak ada halangan berarti di April kami akan mulai pekerjaan ini," ungkap Selim di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank BCA Antonius Widodo Mulyono yang mewakili pihak perbankan mengatakan proyek ini merupakan proyek strategis. Sebab, seluruh penduduk DKI Jakarta memerlukan air bersih dan berkualitas.

Selain itu, proyek ini juga bisa mengurangi penggunaan air tanah. Dengan begitu, kata dia, bisa ikut mencegah penurunan tanah di DKI Jakarta yang menurut riset Kementerian ESDM turun 18 cm per tahun.

"Kalau kemudian proyek ini lancar dan bisa dieksekusi dengan baik sesuaitimeline, penduduk Jakarta akan menikmati kualitas air yang lebih baik," ucapnya.

Adapun dari total pembiayaan Rp8,8 triliun, BCA mendapat porsi sebesar Rp2,5 triliun. Ke depannya, proyek ini akan terus berlanjut dan diperkirakan total pembiayaannya bisa mencapai Rp26 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Setan Panah

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Garuda Menang Gugatan Atas 2 Lessor Pesawat di Pengadilan Prancis******

PT Garuda Indonesia Tbk melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) memenangkan gugatan judicial releaseatas langkah hukum yang ditempuh dua kreditornya; lessor pesawatGreylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachmentatau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Ia menambahkan sebelum gugatan ini, dua kreditor itu juga mengajukan rangkaian upaya hukum di berbagai negara termasuk Indonesia dan Australia. Namun, upaya hukum itu ditolak oleh otoritas hukum masing-masing negara tersebut.

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan. Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

Sebelumnya, Garuda menggugat dua krediturnya; Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company sebesar Rp10 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 30 Desember 2022 lalu.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

KAI Obral Tiket Kereta Mulai Harga Rp25 Ribu ke Sejumlah Rute******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menjual tikettarif khusus di sejumlah rute dengan harga mulai dari Rp25 ribu. Tarif itu berlaku untuk kelas ekonomi hingga eksekutif.

Namun, tarif itu hanya bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal dua jam sebelum keberangkatan atau secara go show.

Adapun tarif khusus tersebut untuk kelas eksekutif diberikan mulai dari harga Rp35 ribu sampai Rp185 ribu, untuk kelas bisnis mulai dari Rp30 ribu sampai Rp150 ribu, dan kelas ekonomi mulai dari Rp25 ribu sampai Rp120 ribu rupiah.

- Gambir/Pasar Senen - Cirebon (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Pagaden Baru (PP)
- Gambir/Pasar Senen - Bekasi (PP)

"Beragam fasilitas di stasiun maupun di atas kereta akan terus ditingkatkan seperti peremajaan kereta, percepatan waktu tempuh, penambahan face recognition, dan inovasi pelayanan lainnya sehingga masyarakat akan semakin nyaman saat menggunakan kereta api," ujar Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Ribuan Karyawan Amazon Bikin Petisi Tolak Kebijakan Kerja dari Kantor******

Ribuan karyawan Amazonmendesak CEO Andy Jassy untuk mempertimbangkan kembali perintah kembali bekerja di kantor (work from office/WFO). Mereka membuat petisi untuk menolak kebijakan ini.

Jassy mengumumkan Amazon meminta kepada seluruh pegawainya untuk bekerja dari kantor setidaknya tiga hari dalam seminggu mulai 1 Mei mendatang.

Dilansir dari CNBC, Jassy dan timnya atau biasa disebut Tim-S memutuskan lebih mudah untuk karyawan berkolaborasi jika mereka bekerja dari kantor. Termasuk untuk memperkuat budaya perusahaan.

Sejumlah staf membuat channel di Slack untuk mengadvokasi kebebasan bekerja dari mana saja. Setidaknya, hampir 14 ribu karyawan telah bergabung dengan channel ini.

Mereka juga menyusun petisi yang ditujukan kepada Jassy dan Tim-S untuk membatalkan kebijakan baru itu. Menurut mereka, kebijakan itu berlawanan dengan posisi Amazon selama ini berkaitan dengan keragaman, inklusi, perumahan yang terjangkau, keberlanjutan, dan fokus menjadi perusahaan terbaik di dunia.

"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, meminta Amazon untuk melindungi peran dan statusnya sebagai pemimpin ritel dan teknologi global dengan segera membatalkan kebijakan RTO dan mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh atau lebih fleksibel. Jika mereka memilih untuk melakukannya, sebagaimana diizinkan oleh tim dan peran pekerjaan mereka," menurut draf petisi tersebut.

Namun, juru bicara Amazon merujuk kembali ke posting blog Jassy tentang panduan kembali ke kantor.

Para karyawan pun merujuk pernyataan Jassy yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang, Jessy pun sempat memuji keuntungan bekerja dari jarak jauh.

"Banyak karyawan mempercayai pernyataan ini dan merencanakan kehidupan di mana perusahaan mereka tidak akan memaksa mereka untuk kembali ke kantor. Perintah RTO menghancurkan kepercayaan mereka pada para pemimpin Amazon," bunyi draf petisi tersebut.

Banyak karyawan yang pindah selama pandemi atau dipekerjakan untuk peran jarak jauh khawatir tentang bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi mereka.

Terlebih, jumlah pekerja Amazon membengkak selama tiga tahun terakhir, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di luar pusat teknologi utamanya seperti Seattle, New York, dan California Utara. Hal ini dilakukan untuk distribusi tenaga kerja yang lebih baik.

Namun, Amazon belum membahas ketentuan soal perpindahan karyawan jarak jauh agar sesuai dengan aturan ini. Meskipun, Jassy mencatat bahwa akan ada minoritas kecil pengecualian terhadap kebijakan baru tersebut.

Petisi tersebut juga mengutip data internal yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan lebih suka bekerja dari jarak jauh, tetapi disertai dengan opsi sinkronisasi bulanan di kantor. Paling tidak, karyawan lebih suka bekerja di kantor paling banyak satu hingga dua hari seminggu.

Ini juga menunjukkan penelitian soal pekerjaan jarak jauh meningkatkan produktivitas, memungkinkan perusahaan seperti Amazon untuk mengurangi biaya, dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

[Gambas:Video CNN]