slot demo 138

Darah yang membakar jiwa

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Negara Liliput dunia nyata

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

PPATK Bongkar Anak SD hingga Ibu Rumah Tangga Ikut Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan marak terjadi judi onlinemenggunakan dompet digital (e-wallet) yang nilainya mencapainya puluhan juta rupiah.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut pelaku judi online menyetorkan uangnya di e-wallet yang kemudian ditampung oleh bandar.

Jumlah uang para pelaku judi online yang biasanya ditampung oleh bandar tersebut mencapai miliaran rupiah. Bandar lalu mentransfer uang itu kepada atasan atau agen yang ada di luar negeri. Sebab, kebanyakan situs judi online basisnya ada di luar negeri.

Meski tidak mudah mendeteksi para agen yang ada di luar negeri, Natsir mengungkapkan PPATK pernah menemukan bandar besar judi online yang ada di Indonesia. Sebagian bandar itu berbasis di luar negeri.

"Itu mereka sebagian terdeteksi itu ada base di luar negeri, seperti di Kamboja, kemudian merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja di sana," kata Natsir.

Sementara itu, PPATK mencatat penyebaran uang melalui transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun. Pelakunya pun beragam, dari ibu rumah tangga hingga anak SD.

Lihat Juga : PPATK Catat 11 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di 2022

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," ujar Natsir.

Ia melanjutkan judi online juga membuat banyak rumah tangga menjadi bermasalah. Sebab, penghasilan yang tidak seberapa yang harusnya digunakan untuk kebutuhan, justru dipakai untuk judi online.

"Karena orang lebih banyak waktu di rumah dan berharap sesuatu lebih. Harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Jadi banyak juga rumah tangga yang hancur akibat judi online," jelasnya.

Pedang Peri dan Berita Aneh

Jokowi Targetkan Jalan Tol Balikpapan******

Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

"Tadi Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) menyampaikan kepada saya sudah tembus. Artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan Pak Menteri PU? Juli 2024 akan sudah selesai jalannya," kata dia saat memberikan sambutan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

Jokowi mengklaim kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit.

"Bandara juga segera dimulai. Kalau bandara nanti di sini selesai, bapak ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini," imbuhnya.

Sama seperti Jalan Tol Balikpapan-Nusantara, bandara di IKN juga diharapkan bisa selesai pada Juli 2024 atau maksimal di awal Agustus 2024.

Ketika seluruh proyek infrastruktur di IKN selesai, Jokowi yakin akan ada semakin banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN.

"Ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini, bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara," tutur dia.

Jokowi juga mengungkapkan pembangunan kawasan inti IKN dimulai sejak 2022, yakni Istana Presiden dan Wakil Presiden, bersama infrastruktur dasar dan gedung kementerian.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran yang tak terkalahkan

Arti Objek Vital Nasional yang Disandang Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional(Obvitnas).

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Obvitnas, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal.

Eva juga mengatakan KCJB memerlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya. Hal ini dibutuhkan agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik.

"Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva melalui keterangan resmi, Senin (28/8).

Mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Obvitnas merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Dengan ditetapkannya KCJB sebagai obvitnas, kepolisian pun berkewajiban memberi bantuan pengamanan. Kemudian, kepolisian dan KCIC selaku pengelola juga perlu melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi pasal 7 Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tersebut.

Lebih lanjut, Eva menuturkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas. Apalagi, moda transportasi itu akan digunakan oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.

"Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar

Catatan Gadis Emas

Yuk ke Transmart Besok, Diskon Seharian Sampai Jam Tutup Toko******

Transmart Full Day Sale hadir lagi besok, Selasa (15/8). Pesta diskon seharian hari ini bakalan nggak kalah heboh lho dari sebelum-sebelumnya meski digelar saat hari kerja (weekdays).

Soalnya, Transmart kasih diskon hingga 50%+20% untuk berbagai macam produk, mulai dari jam buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat!

Lihat Juga : Bisa Belanja Sekarang Bayar Nanti di Transmart Full Day Sale

Diskon tersebut berlaku untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank, ya.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di sejumlah gerai Transmart.

Jika Anda belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadsaja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Siap-siap serbu Transmart Full Day Sale besok, mumpung ada diskon sampai 50%+20%! Diskon digelar secara serentak sehari penuh di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!