pinjaman online dana rupiah

Pelarian Tuan Giveta

Kubu Anies******

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengkritik keras aturan yang akan melarang ojek online (ojol) beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan langkah itu akan mematikan pekerjaan ojol. Padahal, menurutnya ojek online adalah layanan jasa yang dibutuhkan banyak orang.

"Setuju (larangan ojol di IKN mematikan pekerjaan orang). Kita harus realistis, justru sektor jasa seperti ojol yang mau kita dukung," tegas pria yang akrab disapa Tom itu selepas Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Tom menegaskan jika Anies-Muhaimin terpilih di Pilpres 2024, mereka akan menggenjot pekerjaan di sektor jasa. Menurutnya, sektor jasa bersama dengan industri tekstil dan alas kaki lebih utama ketimbang industri mobil listrik.

Ia menyebut industri mobil listrik lebih banyak menggunakan robot ketimbang tenaga manusia. Pada akhirnya, lapangan pekerjaan hingga penghasilan warga Indonesia akan terancam.

"Seperti Pak Anies pernah sampaikan, pandangan bahwa harta utama sebuah bangsa adalah kekayaan alam itu adalah pandangan kolonial. Harta atau aset utama sebuah bangsa adalah manusianya, jadi manusianya harus dibangun. Bukan proyek mercusuar, tapi bangunlah manusianya. Juga bangunlah sistemnya, termasuk sistem hukum," tandasnya.

Lihat Juga : Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa

Larangan ojol beroperasi di kawasan inti ibu kota baru Indonesia ini dikemukakan oleh Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah. Ia menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro Mobility merupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

Jokowi juga ingin IKN menjadi '10 minutes city', di mana cukup 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. Selain tak memperbolehkan ojol di kawasan inti, IKN diklaim bakal memprioritaskan pejalan kaki.

Para pejabat publik di IKN juga akan didorong menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Kendati, akan ada pengecualian untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," tutur Resdiansyah.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Merugikan, Italia Hengkang dari Program 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia secara resmi meninggalkan program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/BRI) yang dijalankan China.

Perjanjian BRI Italia dengan China akan berakhir pada Maret 2024. Namun, pemerintah Italia sudah mengirimkan surat kepada Beijing bahwa mereka tidak akan memperbarui perjanjian tersebut.

"Kami mempunyai niat untuk menjaga hubungan baik dengan China meskipun kami tidak lagi menjadi bagian dari Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (Belt and Road Initiative)," kata sumber di pemerintahan Italia, dikutip Reuters Rabu (6/12).

Pada 2019, Italia menjadi negara Barat pertama dan satu-satunya yang bergabung dalam program perdagangan dan investasi itu. Italia mengabaikan peringatan dari Amerika Serikat bahwa China mungkin bisa mengambil kendali atas teknologi sensitif dan infrastruktur penting di negara tersebut.

Mantan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengharapkan keuntungan perdagangan ketika mendaftar program BRI pada 2019 silam. Namun perusahaan-perusahaan China tampaknya justru menjadi penerima manfaat utamanya.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Dilansir dari China BRI Investment Report 2022 yang diterbitkan Green Finance & Development Center, pembiayaan dan investasi dari program jalur sutera ini mencapai US,8 miliar atau setara Rp1.068 triliun (asumsi kurs Rp15.752 per dolar AS) pada 2022.

Dana tersebut tersebar di 147 negara dengan lebih dari 200 kesepakatan.

Adapun sepanjang 2013 hingga 2022 investasi China dalam BRI secara total mencapai US2 miliar atau setara Rp15.152,3 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Menhub Kejar Bandara Dhoho Kediri Beroperasi Awal 2024******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Internasional Dhoho Kediridapat beroperasi komersial pada awal tahun depan.

Ia mengatakan saat ini Ditjen Perhubungan Udara tengah melakukan proses kalibrasi bandara tersebut.

Kalibrasi adalah tahap awal dari assesmentsuatu bandara, yang akan dilanjutkan dengan sejumlah assessmentlainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

Budi menjelaskan pada pekan depan akan dilakukan pra operasi Bandara Dhoho dengan mengadakan tes take off landingbeberapa pesawat.

Adapun setelah seluruh penilaian selesai, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pihak pengelola bandara.

Setelah semua rekomendasi ditindaklanjuti, langkah selanjutnya adalah pengajuan dari pihak maskapai untuk melayani penerbangan dari dan ke Bandara Dhoho. Kemudian, akan ditetapkan maskapai serta rutenya oleh Kemenhub.

"Bandara Dhoho ditargetkan bisa beroperasi secara komersial pada akhir Januari atau Februari 2024," tutur Budi seperti melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Ia pun mengharapkan peran aktif pemerintah daerah di Kediri untuk turut mempromosikan keberadaan Bandara Dhoho. Budi meyakini bandara itu akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kediri.

Menurutnya, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Wilayah tersebut pun membutuhkan bandara di sisi selatan.

"Apa yang dibangun ini sangat signifikan, dengan runwaysepanjang 3300 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati segala jenis pesawat," ujar Budi.

Bandara Dhoho, kata dia, juga potensial untuk melayani penerbangan umrah dan haji. Budi pun akan memberikan izin penerbangan Umroh dan Haji di bandara tersebut.

Ia juga mengatakan di sekitar bandara sudah memiliki fasilitas penunjang, seperti hotel dan fasilitas lainnya.

Lebih lanjut, Budi memberikan apresiasi kepada PT Surya Dhoho Investama (SDHI), anak usaha dari PT Gudang Garam, yang telah berinvestasi untuk membangun Bandara Dhoho Kediri, dengan total investasi mencapai Rp13 triliun.

Budi menuturkan ini adalah proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited(pemrakarsa dan pendanaan dari pihak swasta/non APBN) pertama di Indonesia.

"Ini adalah satu contoh bahwa Indonesia memiliki pihak swasta yang punya komitmen untuk membangun konektivitas di Indonesia. Ini juga bisa jadi contoh swasta yang lain untuk berinvestasi di bandara," kata dia.

Pada tahap awal, saat ini Bandara Dhoho memiliki kapasitas terminal 1,5 juta penumpang per tahun. Pembangunan tahap dua, kapasitas akan meningkat mencapai 4,5 juta penumpang per tahun.

Sementara, kapasitas ultimate mencapai 10 juta penumpang per tahun. Nantinya, Bandara Dhoho kediri akan dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Kemenkop UKM Ungkap Modus Plafon Kriting, Cara Bank Curangi Aturan KUR******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membongkar modus plafon kriting yang dilakukanbanknakal untuk mengakali kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan modus ini melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Pasalnya, KUR dengan maksimal pinjaman Rp100 juta seharusnya tidak boleh dikenakan jaminan atau agunan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," imbuh Yulius.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta itu tidak boleh dikenakan agunan.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Kemenkop UKM enggan merinci bank mana saja yang diduga melanggar. Hanya saja, pihaknya bakal menegur bank-bank yang terindikasi berbuat curang.

"(Nama) bank-bank kami sudah ada, tapi mohon maaf kami tidak bisa sebutkan karena terkait kode etik. Tapi kami sudah akan bersurat ke bank-bank yang ada, kami akan lakukan peneguran," tutur Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani.

"Dalam survei 187 bank, tetapi yang melanggar hanya beberapa persen, itu di data ada 16,1 persen. Merata (BUMN dan swasta), pelanggaran di semua bank ada," imbuhnya.

Yulius kemudian menimpali penjelasan asistennya soal bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

"Yang jelas penyalur (KUR) terbesar adalah BRI, 70 persen," tandas Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Mendag Ajak ICC Perkuat Kolaborasi untuk Maksimalkan Potensi Kelapa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak International Coconut Community (ICC) untuk memperkuat kolaborasi. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menilai, kolaborasi merupakan faktor kunci agar potensi olahan kelapa dapat dimaksimalkan.

Demikian dikatakan Zulhas dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting, Bandar Lampung, Selasa (5/11). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, perwakilan pengusaha industri kelapa dari sejumlah negara, jajaran Kemendag, dan Pemprov Lampung.

"ICC dan seluruh negara anggota harus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang transfer teknologi, dan program sektor kelapa berkelanjutan serta implementasi berkelanjutan," kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas berharap pertemuan 59th ICC Session & Ministerial Meeting ini dapat menghadirkan strategi untuk pengembangan sektor kelapa.

"Pertemuan ini harus mampu memberikan masukan strategis bagi inovasi dan pengembangan sektor kelapa," tutupnya.

Sebagai informasi, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa. Organisasi ini diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Jingfangnian

Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir menjawab tuduhan DPR soal rotasi petinggi perusahaan pelat merah yang dianggap hanya mementingkan kroni atau teman dekatnya.

"Untuk pergantian direksi (BUMN), saya rasa tadi disampaikan, sama ketika membuka hal-hal yang sensitif di BUMN saya rasa lillahi ta'alasaya enggak ada kepentingan," tegas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Karena itu saya konsisten sampai hari ini saya terus memperbaiki BUMN tanpa konflik kepentingan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini pasti itu menjadi koreksi dari kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menerima saran dan kritik dari para wakil rakyat. Erick juga berjanji akan mengecek langsung nama-nama direksi BUMN yang dicurigai tersebut.

"Saya sudah lihat beberapa nama karena saya juga dapat dari kanan kiri (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari), namanya ini ini, nanti coba kita lihat. Tetapi saya yakin, saya tidak ada kepentingan ngangkat turunindireksi, tapi kalau saya selalu menjaga Key Performance Indicator (KPI)," tandas Erick.

Pada raker itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi melontarkan tudingan kepada Erick soal rotasi direksi dan komisaris BUMN. Ia keheranan dengan dasar penunjukkan beberapa petinggi perusahaan pelat merah tersebut.

Bahkan, Khilmi membandingkan proses penunjukkan yang dilakukan Erick dengan menteri pendahulunya, yakni Rini Soemarno.

"Kalau waktu Bu Rini dulu, kita ngingetin, 'Bu, orangnya ini tidak bagus'. Ini (di zaman Erick Thohir) tidak ada. Apakah ini karena kroni-kroninya harus ditarik orang itu semua? Kita ini harus menempatkan orang itu harus lebih bagus untuk memegang perusahaan (BUMN) itu," kritik Khilmi.

"Saya kaget, wongini kita telepon suruh selesaikan masalah yang kecil saja enggak bisa, eh pindahnya lebih bagus. Jadi kayak begini-begini yang susah," sambungnya.

Kendati, Khilmi enggan menyebut siapa sosok direksi yang dimaksud. Ia mendesak Erick untuk menelusurinya lebih lanjut.

Politikus Gerindra itu juga mengkritisi sosok petinggi BUMN yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya usai. Khilmi keheranan dengan sikap Erick yang malah melantik bos BUMN yang resign itu di perusahaan pelat merah lain.

"Ada lagi orang mengundurkan diri dari BUMN, eh bapak tunjuk lagi ke BUMN. Permasalahan ini harus dihadapi semua, susah senang selesaikan. Jangan buat surat mundur ke Pak Menteri (Erick), habis itu Pak Menteri angkat lagi di BUMN," ucap Khilmi kesal.

"Jadi, saya berharap Bapak (Erick) ini kalau menunjuk direksi, ini saya sampai bingung. Kemarin saya sampai WhatsApp Pak Sesmen (Rabin), masa orang menyelesaikan permasalahan di perusahaan ini belum selesai tapi Bapak tunjuk ke direksi (posisi) yang lebih tinggi. Asesmennya bagaimana?" tandasnya.

Di lain sisi, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menaruh curiga dengan bersih-bersih di internal BUMN era Erick. Herman mempertanyakan mengapa sejumlahfraudtersebut baru terungkap belakangan ini.

Herman menyebut padahal penjahat di internal BUMN itu berkutat pada orang yang itu-itu saja. Ia mencontohkan kasus PT Asabri hingga PT Asuransi Jiwasraya yang diklaim tersangkanya berada di lingkaran serupa.

"Jiwasraya pelakunya itu, Asabri pelakunya juga tidak jauh-jauh dari itu, kemudian dana pensiun (dapen) menurut saya pemainnya di lingkaran situ juga. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, restrukturisasi keuangan BUMN juga tidak terlepas dari para pemain-pemain yang menurut saya tidak terungkap seluruhnya," ucap Herman.

"Saya yakin Pak Erick menyimpan banyak misteri dalam situasi BUMN yang sampai saat ini tidak terungkap kepada publik. Yang terungkap Jiwasraya, Asabri, sekarang dapen terungkap. Mungkin BUMN-BUMN lain yang hancur pun sebetulnya dalam pikiran saya pasti ada penjahat atau pelaku kriminalitasnya. Oleh karena itu, restrukturisasi terhadap BUMN semestinya juga berbarengan dengan penegakan hukum," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]