erek2 57

go 138 slot 518Jutaan kata 251229Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek2 57》

Polri mutasi sejumlah kabid humas dalam rangka pengembangan karir******

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2024 Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 211 personel di antaranya sejumlah kepala bidang hubungan masyarakat (kabid humas) dari sejumlah Polda.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago di Jakarta, Kamis, menyebut mutasi dan rotasi 211 personel Polri ini dalam rangka pengembangan karir, serta meningkatkan kapasitas personel.

“Ya benar mutasi dan rotasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel Polri, pengembangan karir, tour of areadan tour of duty," kata Erdi.

Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengeluarkan empat telegram surat telegram mutasi dan rotasi dengan total 211 personel.

Keempat surat telegram tersebut, yakni ST/170/I/KEP./2024 sebanyak 14 personel, ST/171/I/KEP./2024 sebanyak 87 personel, ST/172/I/KEP./2024 sebanyak 91 personel, dan ST/173/I/KEP./2024 sebanyak 19 personel. Seluruhnya ditandatangani As SDM atas nama Kapolri pada tanggal 23 Januari 2024.

Adapun sejumlah kabid humas yang dimutasi, di antaranya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo dimutasi menjadi Penata Kehumasan Polri Madya TK I Divisi Humas Polri.

Jabatan Kabid Humas Polda Jawa Barat digantikan oleh Kombes Pol. Jules Abraham Abast yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan (Anjak) Penmas Divisi Humas Polri.

Kemudian Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Komang Suartana dimutasi menjadi Kabagyaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri. Adapun penggantinya, Kombes Pol. Didik Supranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Akpol.

Selain kabid humas, Polri juga melakukan mutasi sejumlah Kapolres, di antaranya Kapolres Pesisir Selatan Polda Sumatera Barat AKBP Novianto Taryono Putranto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Sumbar.

Jabatan Kapolres Pesisi Selatan digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat.

Adapun jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Agung Tribawanto yang sebelumnya menjawab sebagai Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumatera Barat.

Selanjutnya, Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat AKBP Agung Basuki diangkat dalam jabatan sebagai Kapolres Tanjab Barat Polda Jambi.

Jabatan Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat diisi oleh AKBP Andreanaldo Ademi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumatera Barat.

Baca juga: Polri mutasi dan rotasi 483 personel termasuk pamen-pati
Baca juga: Puspen TNI-DivHumas Polri perkuat sinergitas amankan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

BPPTKG: Gunung Merapi alami letusan dengan tinggi kolom tidak teramati******

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso menyebut Gunung Merapi di perbatasan D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat mengalami satu kali letusan dengan tinggi kolom tidak teramati pada Minggu.

Agus Budi dalam keterangan resmi BPPTKG di Yogyakarta, menyebutkan, satu kali letusan Gunung Merapi itu teramati pada periode pengamatan Minggu (21/1) pukul 12.00-18.00 WIB.

"Teramati satu kali letusan, tinggi kolom dan luncuran tidak teramati," kata dia.

Selama periode pengamatan itu, kata Agus, angin di Gunung Merapi bertiup lemah hingga sedang ke arah timur.

Agus menjelaskan erupsi di gunung api bisa berupa erupsi efusif berwujud guguran lava atau awan panas guguran maupun erupsi eksplosif atau letusan.

"Untuk event tadi yang pukul 14.12 WIB ada indikasi ke arah eksplosif. Namun karena di kategori kegempaan di laporan MAGMA tidak ada kategori erupsi, sehingga kami klasifikasikan menjadi letusan," ujar dia.

Selain teramati satu kali letusan, pada periode itu BPPTKG juga mencatat dua kali awan panas guguran meluncur dari Gunung Merapi ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali

Gunung Merapi juga disebutkan mengalami satu kali gempa letusan dengan amplitudo 70 mm selama 239,64 detik, dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 42-70 mm selama 150,1-214,4 detik, 58 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-34 mm selama 25,28-147,16 detik, dan 11 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-11 mm selama 5,92-9,12 detik.

Agus menyatakan hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," kata dia.

Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (sejauh maksimal tujuh kilometer).

Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal tiga kilometer dan Sungai Gendol lima kilometer. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak.

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：demo slot zeus maxwin、dewawin、astonslot

Terkait：buku mimpi 2d 62、halilintar 707、kalkulator prediksi togel、bunga di easycash、pundi 88 slot、situs online、elangwin rtp、cara pinjam uang tunai di kredivo、taiwan paito warna、jumbo89

---

---

bab terbaru：pinjaman online tidak ribet（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09