trik bermain slot

hukum ilahi

Waskita Jual 5 Ruas Tol Tahun Ini, Termasuk Pemalang******

PT Waskita Karya(Persero) bakal menjual atau mendivestasikan (melepas aset) dari lima ruas jalan tol nya pada 2022. Salah satunya Tol Pemalang-Batang untuk mengurangi beban utang.

Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Karya Septiawan Andri Purwanto mengatakan kemitraan strategis yang diusung BUMN konstruksi tersebut akan dilakukan dilakukan hingga 2025 nanti.

Salah satunya, ruas tol Cimanggis-Cibitung atau Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). "Jadi ada lima ruas, kalau boleh saya sebutkan, tol Pemalang-Batang, Depok-Antasari, Pasuruan-Probolinggo, hingga Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)," ujarnya, dilansir Antara, Senin (14/11).

"Dengan harapan ruas tol tersebut bisa kita selesaikan dan dilihat seberapa jauh lalu lintas harian rata-ratanya sesuai dengan perencanaan di awal, sehingga kita punya keyakinan jalan tol tersebut bisa kita lakukan kemitraan strategis," papar Septiawan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno menyebut kemitraan strategis terhadap lima ruas tol akan mendorong dekonsolidasi utang perusahaan sekitar Rp23 triliun.

"Kalau dari proyeksi lima ruas tol ke depan, kami proyeksikan akan terjadi dekonsolidasi utang di Waskita yang mencapai sekitar Rp23 triliun. Sejak 2021 sampai dengan tahun ini, Waskita sudah berhasil melakukan dekonsolidasi kurang lebih Rp18 triliun," terang Wiwi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat memuji upaya transformasi yang dilakukan Waskita Karya. Menurutnya, upaya tersebut telah berada di jalur yang tepat, sehingga dapat mempercepat pengembalian investasi.

Erick optimistis Waskita Karya bisa mencapai target transformasi tahun 2025 mendatang, yaitu pertumbuhan market cap dua kali dan EBITDA tiga kali.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Ahli alkimia

Bank Muamalat Lelang Hotel Milik Menteri Era SBY di Bandung Rp314 M******

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melelang aset properti milik Menteri Perdagangan era SBY, Gita Wirjawan. Aset tersebut yakni THE MAJ Collection Hotel & Residences, Bandung yang dilelang mulai dari Rp314,21 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji pun membenarkan hal tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan pelelangan.

"Terkait informasi lelang properti THE MAJ Collection Hotel & Residences di Bandung, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa properti tersebut benar sedang dalam proses lelang oleh Bank Muamalat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (24/11).

Adapun penyelenggara lelang adalah KPKNL Bandung dengan nilai yang ditawarkan untuk aset properti tersebut sebesar Rp314,21 miliar secara tertutup (closed bidding). Sementara jaminan yang ditetapkan sebesar Rp62,842 miliar dengan batas akhir pembayaran jaminan untuk bisa ikut lelang ditetapkan hingga 30 November 2022.

Sementara itu, batas akhir penawaran atau lelang pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di mana penawar harus telah membayar jaminan hingga batas waktu yang ditetapkan.

Berikut empat aset tanah serta bangunannya yang dilelang tersebut:

1. Luas : 1433 m2

Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0194 tanggal 15 Maret 2018

2. Luas : 332 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0195 tanggal 15 Maret 2018

3. Luas : 1193 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0196 tanggal 15 Maret 2018

4. Luas : 3152 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0197 tanggal 15 Maret 2018

[Gambas:Video CNN]

Jenderal itu terlalu mendominasi

Bank Muamalat Lelang Hotel Milik Menteri Era SBY di Bandung Rp314 M******

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melelang aset properti milik Menteri Perdagangan era SBY, Gita Wirjawan. Aset tersebut yakni THE MAJ Collection Hotel & Residences, Bandung yang dilelang mulai dari Rp314,21 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji pun membenarkan hal tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan pelelangan.

"Terkait informasi lelang properti THE MAJ Collection Hotel & Residences di Bandung, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa properti tersebut benar sedang dalam proses lelang oleh Bank Muamalat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (24/11).

Adapun penyelenggara lelang adalah KPKNL Bandung dengan nilai yang ditawarkan untuk aset properti tersebut sebesar Rp314,21 miliar secara tertutup (closed bidding). Sementara jaminan yang ditetapkan sebesar Rp62,842 miliar dengan batas akhir pembayaran jaminan untuk bisa ikut lelang ditetapkan hingga 30 November 2022.

Sementara itu, batas akhir penawaran atau lelang pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di mana penawar harus telah membayar jaminan hingga batas waktu yang ditetapkan.

Berikut empat aset tanah serta bangunannya yang dilelang tersebut:

1. Luas : 1433 m2

Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0194 tanggal 15 Maret 2018

2. Luas : 332 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0195 tanggal 15 Maret 2018

3. Luas : 1193 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0196 tanggal 15 Maret 2018

4. Luas : 3152 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0197 tanggal 15 Maret 2018

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia ikan besar

Minat Investasi di IKN Diklaim Meroket 39 Kali Lipat******

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengklaim jumlah investoryang ingin ikut serta dalam membangun ibu kota baru membludak. 

Hal itu terutama untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia mengatakan sebelum pemerintah melakukan market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan itu, minat investor sudah mencapai 25 kali lipat dari apa yang disediakan pemerintah di kawasan tersebut.

Setelah pemerintah melakukan market sounding, minat itu melonjak menjadi 39 kali lipat.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan langsung membuka penawaran investasi di daerah pengembangan ibu kota negara.

Investasi yang dibuka nantinya akan fokus pada pariwisata, pusat keuangan atau ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Intinya tadi arahan beliau membuka seluas-luasnya  bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini. Saya kira itu intinya tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Pemerintah Siap Gugat PTTEP Rp23 T Lagi Buntut Tumpahan Minyak Montara******

Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menegaskan pemerintah bakal mengajukan gugatan perdata Rp23 triliun ke perusahaan migas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) lagi atas kerugian lingkungan hidup imbas tumpahan minyak di Montara.

Langkah ini merupakan upaya hukum lanjutan yang pernah mereka lakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2018 lalu

"Kalkulasi awal kami dulu, kerugian kita estimasi hampir Rp23 triliun," kata Alue dalam konferensi pers, Kamis (24/11), dikutip dari Antara..

Selain itu, gugatan perdata, pemerintah juga meganjukan gugatan terkait biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak Montara dengan estimasi sekitar Rp4,4 triliun.

Gugatan itu bakal dilayangkan pada semester pertama 2023. Alue mengatakan pihaknya sudah berniat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi ditarik kembali karena menghormati proses class actionyang sedang dilakukan para petani rumput laut.

Keputusan class action katanya, akan menjadi tambahan bukti kuat bahwa secara legal PTTEP mengakui perbuatannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Alue menambahkan pihaknya terus mengumpulkan data dengan melibatkan para ahli yang nanti bakal menghitung luas spasial berdasarkan hitungan secara ilmiah. Itu akan memperkuat kalkulasi biaya kerusakan lingkungan maupun biaya pemulihannya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim PTTEP setuju membayar ganti rugi kasus tumpahan minyak montara senilai Rp2,02 triliun atau 192,5 dolar Australia.

"Atas putusan pengadilan, mereka akan membayar AUD 192,5 juta, atau US9 juta," katanya dalam Konferensi Pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11), dikutip dari detik.com.

Luhut mengatakan uang Rp2,02 triliun itu di luar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Uang tersebut merupakan ganti rugi bagi nelayan dan petani rumput laut yang terdampak tumpahan minyak.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PTTEP hanya mau membayar kepada satu orang dengan nominal ratusan dolar. Namun, PTTEP kalah di pengadilan hingga mau berunding dengan Indonesia.

"Di sana PTTEP mau berunding dengan kita, itu nggak gampang juga. Kita ancam juga kalau pemerintah ikut campur, pasti bayarnya tiga kali lipat. Untungnya mereka takut sedikit," jelasnya

Sebelumnya, kasus tumpahan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 sempat membuat geger. Saat itu, anjungan minyak di lapangan Montara milik PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia.

Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor, mencemari wilayah di sekitarnya. Akibatnya lebih dari 15 ribu petani dan nelayan rumput laut terkena dampaknya.

Purbaya sebelumnya memperkirakan kerugian dari kasus ini menyentuh angka hingga 500 juta hingga 600 juta dolar Australia atau sekitar Rp5,35 triliun-Rp6,42 triliun (kurs Rp10.700). Itu pun baru kerugian yang terjadi di dua kabupaten yang melakukan class action ke Pengadilan Federal Australia.