rtp janda4d

Kronik Lima Benua dan Bangsa

marettoto

Kemenperin latih industri kecil pakai bahan baku halal bagi batik haji******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melatih industri kecil menggunakan bahan baku halal dalam rangka mendukung batik haji nasional.

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin Mohammad Ari Kurnia Taufik mengatakan dalam regulasi UU 33/2014, disebutkan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal termasuk produk tekstil yang salah satunya berupa batik.

Sebab, salah satu titik kritis yang bisa menyebabkan terhalangnya kehalalan pada produk batik, antara lain adalah penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang bersumber dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam.

“Oleh karena itu, pada 29 Februari - 1 Maret 2024, kami telah menyelenggarakan bimtek pembuatan malam dan kuas halal untuk batik,” ujar Ari di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenperin: Prinsip industri hijau utamakan efisiensi dan efektivitas

Kegiatan ini merupakan wujud kerja sama antara PPIH dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Yogyakarta.

Bimtek tersebut untuk membantu pemenuhan dan percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku industri kecil batik. “PPIH hadir untuk memberikan pendampingan dan kemudahan akses dalam fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil,” kata Ari.

Dalam rangkaian kegiatan bimtek, Kapus PPIH menyerahkan secara simbolis lilin malam dan kuas halal kepada Nur Giri Indah Batik perwakilan industri kecil batik di Yogyakarta yang menjadi peserta, dengan disaksikan Kepala BBSPJIKB Budi Setiawan. Para peserta bimtek ini selanjutnya akan difasilitasi mendapatkan sertifikasi halal secara gratis oleh Kemenperin melalui pendaftaran di Sistem Informasi Pendataan Industri Halal (Saliha).

Kemenperin proaktif untuk memfasilitasi pelaku industri kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga produknya dapat berdaya saing di ranah domestik hingga global. Upaya strategis ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca juga: Kemenperin: Industri makanan-minuman penopang ekonomi Indonesia

“Sertifikasi halal merupakan instrumen wajib yang telah ditetapkan pemerintah melalui UU 33/2014 tersebut. Pelaku industri kecil juga terus kami dorong untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal,” kata Ari.

Ari berharap, melalui bimtek ini para pelaku industri kecil batik mampu mandiri untuk menyediakan dan membuat bahan baku malam secara halal dan bahan penolong kuas halal secara berkelanjutan. Ke depannya, PPIH Kemenperin juga turut mendukung program penyediaan batik haji halal secara nasional.

“Kami optimis, kerja sama berkelanjutan ini dapat mendorong Indonesia menuju produsen tekstil terbesar dunia dan mendorong program pemerintah dalam menyelenggarakan batik haji halal nasional,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri batik yang tergolong dalam kelompok industri tekstil dan produk tesktil (TPT), memiliki peranan penting dalam mendongrak ekonomi nasional.

Ini terlihat dari capaian nilai ekspor batik dan produk batik sepanjang tahun 2022 menembus 64,56 juta dolar AS atau meningkat 30,1 persen dibanding capaian tahun 2021. Sementara itu, pada periode Januari-April 2023, nilai ekspor batik dan produk batik sebesar 26,7 juta dolar AS.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Monster di Dunia Elf

slot gacor indonesia

Tim SAR lakukan penyelaman cari satu warga dilaporkan hilang******

akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua

Ambon (ANTARA) - Tim SAR gabungan melakukan penyelaman pada kedalaman 25-30 meter di sekitar Perairan Pantai Pintu Kota, Dusun Air Louw (Negeri Eri) Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk mencari seorang warga yang tenggelam pada Sabtu dinihari.

"Dalam operasi SAR hari pertama, tim SAR gabungan dibagi dalam dua SRU dan SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban sementara SRU II yang dibantu warga melakukan pencarian korban di permukaan air," kata Kepala Basarnas Ambon, Maluku Muhammad Arif Anwar di Ambon, Sabtu malam.

Identitas korban yang dilaporkan tenggelam dan masih dalam pencarian tim SAR adalah Josy Balubun yang merupakan mantri kesehatan dan menjadi ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Menurut dia, korban bersama tiga rekannya antara lain Yongker Diaz (almarhum), Stevy Hattu, dan Jeky Uneberua menyewa sebuah perahu fiber glass untuk memancing ikan, namun perahu mereka akhirnya terbalik akibat arus laut yang kencang.

Commando Centre Basarnas Ambon sekitar pukul 08.30 WIT, menerima informasi dari Aiptu Tony Lesnussa Anggota Polsek Nusaniwe melaporkan, bahwa sekitar pukul 03:00 WIT, empat orang terjatuh dari perahu saat melaut di sekitar lokasi kejadian.

Baca juga: Basarnas Ambon selamatkan 18 ABK MT Koan yang tenggelam
Baca juga: Basarnas Ambon evakuasi nelayan Desa Tawiri yang ditemukan tewas

Peristiwa naas tersebut menyebabkan Yongker meninggal dunia, Josy Balubun dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR, sementara Jeky yang merupakan pegawai RSUD Haulussy Ambon dan rekannya Stevy berhasil diselamatkan warga.

Pukul 08.45 WIT, satu tim Rescuer Basarnas Ambon dikerahkan menuju lokasi kejadian guna melaksanakan Operasi SAR pada koordinat 3° 46' 13.95 " S - 128° 9' 9.47 " E, jarak kurang lebih 31.6 KM, dan Heading 340.96° arah Barat Laut dari Kantor Basarnas Ambon.

Tiba di lokasi kejadian, dua SRU pun dibentuk guna melaksanakan Operasi SAR diantaranya SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban.

Sedangkan SRU II yang menggunakan Rubber BoatBasarnas Ambon dan beberapa longboatmasyarakat melakukan pencarian dari permukaan air.

Begitu juga dengan tim yang melakukan pencarian dari permukaan air sejauh kurang lebih 5 NM hingga sore hari belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

"Tim SAR Gabungan menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua," ujarnya.

Baca juga: Seorang pemancing tenggelam di Pantai Otan Kabupaten Kupang
Baca juga: Basarnas Lampung temukan dua pemancing yang tenggelam di laut
Baca juga: Tim SAR mencari pemancing yang hilang di Bima
 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

slot gacor 2023

Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menilai hasil pertandingan yang diperoleh Macan Kemayoran selama Februari tidak baik namun para pemain bisa bangkit dengan memutus tiga kekalahan.

Persija mengakhiri rentetan hasil buruk setelah menghajar Dewa United  4-1 pada pekan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu.

"Bulan Februari ini bukanlah bulan terbaik untuk Persija tapi saya senang karena para pemain bisa bangkit dari dari kekalahan," kata Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dalam konferensi pers seusai laga.

"Selain itu, selama sesi latihan para pemain selalu menunjukkan performa yang bagus, pada malam ini kalau kami tidak melakukan banyak kesalahan akhirnya kami bisa menang juga."

Lemenangan Persija Jakarta dalam laga Sabtu itu tercipta berkat dua gol Marko Simic dan Ryo Matsumura, sementara Dewa United membalas lewat penalti Risto Mitrevski.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1

Menurut mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut, kemenangan atas Dewa United memang bisa menjadi titik balik untuk mengembalikan mental Persija. 

Namun Thomas Doll mengungkapkan para pemainnya harus tetap waspada karena akan menantang seteru berat, Persib Bandung, pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia.

"Namun kami akhirnya bisa kembali lagi ke Jakarta dengan suasana yang menyenangkan karena dua kali tanding di Bali, kami tidak mendapatkan hasil yang menyenangkan ," ujar pelatih berkebangsaan Jerman tersebut.

Kemenangan ini mengantarkan Persija naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama.

Baca juga: Ajak Riak optimistis PSS Sleman mampu rebut tiga poin dari Persebaya
 

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Iblis ada di sekitar

voucher ikuti toko shopee

Fikri Rajab menangi Endurance Heat sesi 1 dalam AIC******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap jetski Fikri Rajab memenangi kategori Endurance Heat sesi 1, dalam ajang Menpora Cup Aquabike Indonesia Championship (AIC) yang diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu. Pria berumur 28 tahun itu meraih 400 poin pada sesi pertama kategori balap ketahanan tersebut dengan durasi 45 menit. Dalam sesi itu, Fikri tampil trengginas dengan meliuk-liuk di lintasan guna membelakangi 17 pembalap lain dan mengumpulkan jumlah lap paling banyak. Di belakang dia, pembalap lain yaitu Muhammad Gibran Kartiko berumur 18 tahun menguntit pada posisi kedua dan berhasil meraih 380 poin. Pada posisi ketiga, pejetski Makaio Wimylie berhasil mendapatkan 368 poin.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024 Panitia menjadwalkan untuk menyelenggarakan Endurance Heat sesi 2 dan 3 pada Minggu (3/3). Sementara itu, Direktur Olahraga Balap Air Ikatan Motor Indonesia (IMI), Randi Wibawa, Sabtu, mengatakan kejuaraan itu merupakan langkah awal guna mendorong keikutsertaan atlet asal Indonesia dalam Kejuaraan Dunia Jetski 2024 seri Danau Toba. "Rencana kami akan membuat empat seri. Yang pertama di Balige, Danau Toba, kedua di Samosir Danau Toba, ketiganya di Sulawesi Utara, dan keempatnya di Sulawesi Selatan," kata Randi. Setelah itu, lanjut dia, tiga pembalap terbaik yang mengumpulkan poin terbaik yaitu posisi satu, dua, dan tiga, nanti akan masuk ke World Championship yang juga digelar di Danau Toba pada November 2024. Menpora Cup AIC baru pertama kali digelar di Danau Toba dan diikuti sebanyak 18 pembalap. Kejuaraan itu merupakan side event dari penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 dan digelar di tempat yang sama. Kegiatan itu merupakan hasil kerja sama antara Kemenpora dan Ikatan Motor Indonesia (IMI), guna meningkatkan prestasi olahraga jetski di Indonesia.

Baca juga: Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

cara daftar adakami

Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik******

Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Sabtu menekankan bahwa negara-negara Eropa harus mengakui negara Palestina untuk mencapai solusi terhadap perang yang sedang berlangsung.

“Negara-negara seperti itu (negara-negara Eropa) harus mengambil inisiatif sendiri dan mereka harus mulai dengan mengakui negara Palestina,” kata al-Maliki saat konferensi pers di Forum Diplomasi Antalya di Turki.

Al-Maliki mencatat bahwa Irlandia harus menjadi yang terdepan dalam melakukan hal ini.

Ia mengatakan rakyat Irlandia telah menuntut hal tersebut, begitu juga parlemen Irlandia telah mengadopsi hal itu, dan saat ini bergantung pada pemerintah Irlandia untuk mengambil inisiatif tersebut.

Pejabat Palestina itu juga menekankan bahwa satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan akan terus beroperasi di Gaza adalah Otoritas Palestina.

“Netanyahu bukan warga Gaza dan bukan pemimpin terpilih rakyat Palestina di Gaza, agar (dia) dapat memutuskan dan menentukan siapa yang akan memerintah Gaza,” ujar Maliki.

Al-Maliki juga meminta agar dunia Muslim dan komunitas internasional untuk mengambil sikap yang jelas, dan menggagalkan upaya Israel selama berabad-abad untuk mengubah situasi.
Baca juga: Kebencian anti-Muslim di Eropa naik dampak konflik Israel-Palestina

ia mengatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Ankara pada Selasa mendatang. Kunjungan tersebut, dikatakannya, merupakan “refleksi dari hubungan kerja yang sangat baik yang terjalin antara kedua negara.”

“Turki telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan hal ini sangat kami hargai,” ujar Al Maliki, sambil memuji tentang posisi politik Turki sebelumnya yang mengutuk kekejaman, kejahatan, dan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.

Setidaknya 30.320 warga Palestina telah terbunuh dan 71.533 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Ribuan pendemo di Prancis, Swiss, Jerman tuntut gencatan senjata Gaza
Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Iblis Dahonglou

slot gacor setiap hari

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024