jam gacor kakek zeus 791Jutaan kata 325261Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs jual beli online paling aman》
Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi******
"Akibat aktivitas Gunung Merapi yang terjadi siang ini pukul 13.55 WIB, telah terjadi awan panas guguran mengarah ke barat atau barat daya, namun angin mengarah ke timur," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten Nurcahyo di Solo, Jawa Tengah, Minggu.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah wilayah Klaten terdampak abu vulkanik namun tidak terlalu signifikan.
"Langsung tersapu air hujan, ini terjadi di Dukuh Pajegan, Desa Tegalmulyo dan di Girpasang," katanya.
Ia mengatakan erupsi ini terlihat dari berbagai wilayah di kawasan rawan bencana (KRB) III, yakni Balerante, Tegalmulyo, dan Sidorejo.
Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas
Baca juga: Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 meter
Baca juga: Gunung Merapi luncurkan awan panas guguran beruntun pada Jumat pagi
"Namun tiga daerah ini dalam kondisi aman terkendali. Sementara untuk abu vulkanik sempat terpantau di Tegalmulyo, khususnya di Girpasang dan Pajegan," katanya.
Ia mengatakan saat ini BPBD Kabupaten Klaten sedang melakukan koordinasi dan juga pemantauan serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang.
"Karena semua informasi berasal dari BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi). Sejauh ini dampak langsung di KRB III Kabupaten Klaten belum signifikan," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, tetap perlu ada kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari seluruh relawan, pemerintah desa, kecamatan, dan para pemangku kepentingan.
Sementara itu, hujan abu juga terjadi di Kabupaten Boyolali. Bahkan, hujan abu terjadi hingga wilayah kota yang berjarak sekitar 17 km dari puncak Gunung Merapi.
Baca juga: Erupsi Gunung Merapi belum memperlihatkan tanda berakhir
Baca juga: Gunung Merapi semburkan awan panas sejauh 1,8 kilometer
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******
Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.
Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.
Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.
Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.
Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.
Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.
Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.
Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.
Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.
Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.
Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.
Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.
Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.
Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.
Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.
Inovasi layanan publik
Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).
Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.
"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya
Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.
Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Label:rtp visa4d、game slot indonesia terpercaya、mantap 21 slot
Terkait:batik77 rtp、demo slot odin、99 slot link alternatif、cara login kredivo、slot zeus server thailand、betwing88、prabujitu、kredit hp mudah dan cepat、sbobet365、qqalfa 888
bab terbaru:ligabwin(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Fatwa MUI Nomor 83 memunculkan kesadaran masyarakat, sehingga produk lokal sudah bisa menggantikan brand globalJakarta (ANTARA) - Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch, menilai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina memunculkan kesadaran dari masyarakat untuk membeli produk lokal dan yang tak terafiliasi Israel. "Fatwa MUI Nomor 83 memunculkan kesadaran masyarakat, sehingga produk lokal sudah bisa menggantikan brandglobal," kata Pendiri Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah di Jakarta, Selasa. Ikhsan mengatakan, kesadaran masyarakat untuk tidak membeli produk terafiliasi Israel terlihat dari data penelitian yang dilakukan Indonesia Halal Watch pada 2023. Indonesia Halal Watch melakukan kuesioner dengan responden sebanyak 700 orang di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dari data yang berhasil dikumpulkannya, kata Ikhsan, sekitar 87 persen responden mendukung Fatwa MUI tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina. Para responden juga mengubah kebiasaan belanja mereka. Jika sebelumnya membeli produk secara sembarang, kini responden akan mempertimbangkan produk tersebut apakah terafiliasi dengan Israel atau tidak.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
《situs jual beli online paling aman》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cicilan bunga 0Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs jual beli online paling aman》bab terbaru。