petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara cicil hp di shopee

akun demo slot kakek zeus 654Jutaan kata 201628Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara cicil hp di shopee》

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif******

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif
Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan. ANTARA/HO-Humas MPR RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.

Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan******

AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:nagasaon prediksi togel

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
bomjudi
slot gacor online 24 jam
link gacor maxwin
link main slot terpercaya
pinjol ilegal yang cepat cair
bonus 100 di depan
panen33
boom 55 slot login
surya777
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek erek 2d 77
Bab 2 slot gacor terbaru
Bab 3 sgp slot 4d
Bab 4 tips kredit hp
Bab 5 bigoslot
Bab 6 slot mudah menang maxwin
Bab 7 usaha yang cepat menghasilkan uang banyak
Bab 8 slot paling gacor di dunia
Bab 9 green slot 88
Bab 10 cara supaya dapat uang
Bab 11 slot5000 akun demo
Bab 12 dragon88
Bab 13 ug5000 slot
Bab 14 asli777
Bab 15 madu303
Bab 16 pragmatic88 bet
Bab 17 ebobet
Bab 18 slot kakek zeus offline
Bab 19 nusa365
Bab 20 mandalatoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2735bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Gelombang naga di zaman makmur

rtp mpo777
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif
Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan. ANTARA/HO-Humas MPR RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.

Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

jam gacor duofu duocai
Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

berbaris menuju kekaisaran

tidak usah bayar pinjaman online
Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan
Menhan Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Menhan sekaligus Wakil PM Australia Richard Marles (kiri) saat melakukan pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym/aa.
Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meyakini tidak ada kejutan untuk hubungan Indonesia dan Australia ke depannya.

Prabowo menjelaskan Pemerintah RI tetap menerapkan hubungan baik kepada semua negara, apalagi negara-negara tetangga termasuk Australia.

“Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat. Kami ditakdirkan menjadi tetangga dekat dan kami berkomitmen untuk berhubungan baik satu sama lain,” kata Prabowo saat diminta pendapatnya soal ide-ide baru mengenai hubungan RI-Australia dalam sesi jumpa pers selepas pertemuan Prabowo dan Wakil PM Australia Richard Marles di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo soal itu melanjutkan terlepas dari sejarahnya ada naik-turun dalam hubungan Indonesia dan Australia, secara umum hubungan dua negara itu baik. Indonesia pun, menurut Prabowo, selalu menilai Australia sebagai sahabat.

“Kami pun berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan hubungan ini. Jadi, saya tidak berpikir akan ada kejutan, tetapi kami berniat untuk menumbuhkan hubungan baik ini di banyak sektor, pendidikan, ekonomi, budaya, militer,” kata Prabowo.

Dia menekankan pendidikan juga menjadi prioritas utama pemerintah.

“Fokus utama kami menyediakan pendidikan untuk rakyat kami dan kami melihat Australia adalah mitra yang tepat,” kata Prabowo.

Wakil PM Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Oleh karena itu, Marles menekankan selepas pertemuannya dengan Prabowo, dia meyakini kedua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru yang lebih lengkap.

Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir.

“Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.

Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.

“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.

Dalam jumpa pers yang sama, Menhan RI Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.

“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan, dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Menhan Prabowo saat jumpa pers selepas pertemuannya dengan Marles di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo dalam pertemuannya dengan Marles, didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.


Baca juga: Australia pastikan naiknya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Baca juga: Wakil PM Marles tegaskan Australia tak dukung separatis di Papua
Baca juga: Wakil PM Australia temui Prabowo sepakat teken kerja sama pertahanan

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Keadilan One Piece

aplikasi kredivo bisa pinjam uang
Klasemen Serie A: Kemenangan Roma dan Fiorentina jaga asa zona UCL
Foto arsip - Romelu Lukaku merayakan gol pertama timnya pada pertandingan sepak bola leg pertama babak 32 besar Liga Eropa UEFA antara Feyenoord Rotterdam dan AS Roma di stadion De Kuip di Rotterdam pada 15 Februari 2024. ANTARA/AFP/OLAF KRAAK/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kemenangan AS Roma dan Fiorentina di pekan ke-26 Liga Italia atau Serie A menjaga asa persaingan memperoleh tiket UEFA Champions League (UCL).

Di pekan ke-26, AS Roma mengatasi perlawanan Torino dengan skor 3-2 berkat trigol yang dicetak oleh Paulo Dybala pada pertandingan yang berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Selasa dini hari WIB.

Sedangkan, Fiorentina berhasil menekuk tim tamu Lazio 2-1 di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Selasa dini hari WIB.

Baca juga: Hasil Serie A: trigol Dybala menangkan AS Roma, Fiorentina tekuk Lazio

Dua pertandingan yang menjadi penutup pekan ke-26 Liga Italia tersebut membuat persaingan perebutan zona Liga Champions semakin memanas. AS Roma kini menempati peringkat ke-6 dengan koleksi 44 poin sedangkan Fiorentina berada di urutan ke-7 dengan memperoleh 41 poin.

Baik Roma maupun Fiorentina, masih berpeluang untuk mengkudeta Bologna yang saat ini berada di peringkat keempat dan masuk ke dalam zona Liga Champions. Bologna kini memperoleh 48 poin dari 26 pertandingan yang dimainkan.

Di posisi kelima, Atalanta yang mengoleksi 46 poin akan memainkan pertandingan tunda pekan ke-21 menjamu pemuncak klasemen sementara Inter Milan pada Kamis (29/02) dini hari WIB. Selain pertandingan antara Atalanta menghadapi tim tamu, Inter, pada pekan ke-21 akan melangsungkan pertandingan tunda antara Sassuolo berhadapan dengan juara bertahan Napoli di hari yang sama.

Baca juga: Klasemen Liga Italia: AC Milan makin tertinggal dari Juve dan Inter

Hasil Liga Italia pekan ke-26, Selasa:

AS Roma 3-2 Torino
Fiorentina 2-1 Lazio

Klasemen Liga Italia hingga pekan ke-26:
NoKlubMainSelisih golPoin
1.Inter Milan255166
2.Juventus262257
3.AC Milan261853
4.Bologna261648
5.Atalanta252446
6.AS Roma261644
7.Fiorentina26941
8.Lazio26440
9.Napoli25537
10.Torino26036
11.Monza26-336
12.Genoa26-333
13.Empoli26-1825
14.Lecce26-1924
15.Udinese26-1523
16.Frosinone26-2123
17.Sassuolo25-1720
18.Hellas Verona26-1320
19.Cagliari26-2320
20.Salernitana26-3313

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

kebangkitan orang mati

slot yang lagi gacor saat ini
KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto  telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini  sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Menantikan kedatangan Anda kembali

hiu4d
Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dengan Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di rumah Prabowo di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024). ANTARA/Dokumen Aminuddin Ma'ruf/am.
Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan pasangannya yakni Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka selama setengah jam, Jumat.

Pertemuan itu terjadi di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan foto yang didapat dari Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma'ruf, terlihat Prabowo mengenakan kemeja panjang berwarna biru muda sedangkan Gibran mengenakan kemeja panjang bermotif kotak-kotak warna hitam.

Keduanya diketahui sudah bertemu sejak sore hari. Mulanya Gibran terpantau datang ke rumah Prabowo sekitar pukul 17.00 WIB. Selang beberapa lama kemudian, Prabowo datang ke rumahnya sekitar pukul 17.51 WIB.

Setelah itu, Gibran terlebih dahulu meninggalkan kediaman Prabowo sekitar pukul 18.33 WIB. Selang beberapa lama kemudian, tepatnya pukul 18.55 WIB, giliran Prabwo yang keluar dari kediamannya.

Pertemuan mereka terpantau terjadi kurang lebih selama setengah jam. Saat keluar, keduanya kompak tidak berbicara kepada awak media yang sudah menunggu di depan pintu rumah Prabowo.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Gibran mengantongi suara 58,92 persen. Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,09 persen. Sedangkan di posisi ke tiga ada Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara mencapai 16,99 persen.

Data tersebut dikutip pada Kamis (23/2) pukul 21.00 WIB dari situs resmi https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Erdogan ucapkan selamat kepada Prabowo atas perolehan suara terbanyak

Baca juga: Dari Vladimir Putin hingga Rishi Sunak ucapkan selamat ke Prabowo

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024