akun demo slot kakek zeus 654Jutaan kata 201628Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara cicil hp di shopee》
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif******Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.
Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.
Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan******Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.
“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.
Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.
AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.
“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.
AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.
“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.
AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.
Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.
Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi
Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:nibung88、123 situs slot、gaming303
Terkait:macau 1001slot、cairin ojk atau tidak、situs slot pasti jp、situs slot gacor terbaik、paito 2023 sdy、cheat slot gacor、paito amsterdam、cara memakai voucher lazada、pinjaman koperasi online、info slot gacor malam ini
bab terbaru:nagasaon prediksi togel(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《cara cicil hp di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bumi4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara cicil hp di shopee》bab terbaru。