voucher sushi tei

Tuhan tanpa Batas

Astra Tol Cipali Sanksi Rumah Makan Getok Harga di Rest Area******

Astra Tol Cipalimenjatuhkan sanksi terhadap rumah makan di rest areaKM 86 yang memberikan harga tak wajar kepada pemudik.

Juru bicara PSI Sigit Widodo sebelumnya mengaku digetok harga Rp150 ribu untuk dua porsi ayam dan minuman saat makan di sebuah rumah makan di rest areatersebut.

Corporate Communication ASTRA Tol Cipali Asri Fajarwati Ridwan membenarkan peristiwa tersebut terjadi rest area Tol Cipali dan dilakukan oleh oknum penjaga kios.

Ia menjelaskan sanksi yang diberikan adalah penutupan sementara kios mulai hari ini hingga tujuh hari ke depan.

"Waktunya masih kami pertimbangkan, namun kemungkinan bisa sampai 7 hari ke depan," katanya.

Lebih lanjut, Asri juga mengatakan pembayaran di rest area Tol Cipali termasuk kM 86 sebenarnya sudah bisa dilakukan secara online. Mulai dari pengecekan menu, harga hingga pemesanan.

"Ke depannya kami berharap tidak terjadi lagu hal seperti ini karena dengan pembayaran iseller ini kami bisa mengecek transaksi setiap tenant," katanya.

Sebelumnya, pengalaman yang dialami Sigit itu ia bagikan lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya @sigitwid.

[Gambas:Twitter]

Dalam cuitan itu, ia bahkan menyarankan warga yang ingin berhemat untuk tak makan di rumah makan tersebut.

"Buat yang sedang istirahat di rest area KM 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. Dua porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan harganya Rp155 ribu dan penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Tapi kalau sedang mau beramal saat lebaran, ya boleh aja," cuit Sigit di akun Twitternya seperti dikutip, Minggu (23/4).

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Deretan Harta Capres PDIP Ganjar Pronowo Rp11,7 M, Bebas Utang******

Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

"Pada Hari Kartini ini 21 April 2023, sekaligus tonggak perjuangan perempuan Indonesia yang nondiskriminatif, setara, dan dijamin konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahimmenetapkan saudara GanjarPranowo--sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah--sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman yang juga disiarkan secara langsung oleh saluran Youtube PDIP, Jumat (21/4).

Selain sebagai kader PDIP, Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sejak 2013.

Per akhir 2021,harta dan kekayaan Ganjar terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp2,62 miliar yang tersebar di delapan lokasi, mulai dari Bogor, Purbalingga, sampai Sleman.

Kemudian, ia juga memiliki enam jenis transportasi dengan total nilai Rp1,62 miliar. Lalu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp705,86 juta.

Harta dan kekayaan Ganjar paling banyak di kas dan setara kas sebesar Rp6,82 miliar. Ia juga tidak memiliki utang, sehingga total harta bersih yang ia laporkan mencapai Rp11,77 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan capres PDIP Ganjar Pranowo:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.625.827.000

1. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp665.827.000
2. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/21 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp47 juta
3. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp615 juta
4. Tanah seluas 278 m2 di Kab / Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp147 juta
5. Tanah seluas 1.178 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, warisan Rp68 juta
6. Tanah dan bangunan seluas 658 m2/56 m2 di Kab / Kota Purbalingga, warisan Rp63 juta
7. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta 8. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.620.000.000

1. Mobil, Nissan Teana Minibus tahun 2013, hasil sendiri Rp200 juta
2. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2018, hasil sendiri Rp535 juta
3. Motor, Viar Scooter Tahun 2018, hasil sendiri Rp10 juta
4. Motor, Kawasaki ER-6N Tahun 2012, hasil sendiri Rp65 juta
5. Mobil, Toyota Crown Tahun 2008, hasil sendiri Rp190 juta
6. Mobil, Hyundai Ioniq EV Signature AT Tahun 2021, hasil sendiri Rp620 juta

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp705.861.750

D. SURAT BERHARGA Rp0
E. KAS DAN SETARA KAS Rp6.823.379.630
F. HARTA LAINNYA Rp.0

G. UTANG Rp0

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Bulog Salurkan Bansos Beras Hingga H******

PerumBulogbakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras hingga H-1 Lebaran. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, sampai mendekati Lebaran Bulog tidak libur agar target distribusi bansos tahap pertama diterima seluruh KPM sebelum Lebaran.

"Kita pastikan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog masih terus berjalan sampai dengan H-1 Idulfitri. Langkah ini untuk mendorong pemenuhan target pendistribusian untuk tahap pertama ini, sehingga diharapkan seluruh KPM bisa mendapatkan bantuan pangan beras sebelum Idulfitri," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (18/4).

Hingga Senin (17/4) kemarin, Bulog telah merealisasikan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 131.271.300 kg atau sekitar 61 persen dari total penyaluran sebanyak 213,5 juta kg. Berdasarkan jumlah tersebut, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras ini kepada sekitar 13,1 juta KPM yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Arief mengatakan 4 provinsi telah menyelesaikan penyaluran bantuan, yaitu Jambi, Sumatrra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Beberapa provinsi yang sudah di atas 90 persen, seperti DKI Jakarta yang penyalurannya sudah 98 persen dan Aceh yang sudah 95 persen. NFA (Bapanas) mendorong agar dilakukan percepatan pendistribusian termasuk di daerah terdepan dan terluar," ungkap Arief.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan beras ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat serta menekan lonjakan inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Bansos pangan ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Puncak Mudik, 163 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol******

PT Jasa Marga Tbk mencatat 163.829 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada puncak arus mudik H-3 Lebaran atau Rabu (19/4).

Angka tersebut merupakan rekor tertinggi pelayanan lalu lintas oleh perusahaan tol pelat merah itu selama periode mudik Lebaran di Indonesia.

Berdasarkan data perseroan, kendaraan tersebut melintas di kilometer (Km) 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Timur (Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya dan sekitarnya).

Menurutnya, meskipun lonjakan volume lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek signifikan, kondisi lalu lintas dapat dikendalikan dengan sangat baik. Di tahun ini, dengan perencanaan yang lebih matang, kesiapan teknologi yang lebih baik dan koordinasi yang jauh lebih intensif dengan Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, tidak terjadi kepadatan khusus di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Terdapat tiga manajemen kunci manajemen arus lalu lintas mudik yang kami lakukan di tahun ini," imbuhnya,

Pertama, kesiapan dari infrastruktur jalan tol dengan penambahan satu lajur di Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk kedua arahnya.

Kedua,penggunaan teknologitraffic countingsebagai 'decision support system' yang mendukung keputusan pimpinan puncak di Kepolisian dan Jasa Marga dalam memutuskan penanganan volume lalu lintas yang jumlahnya luar biasa.

Ketiga,memperkuat koordinasi lintas sektoral yang intensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif.

Secara rinci, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas di Ruas Tol wilayah Jabotabek dan Jawa Barat terhitung H-7 (15/4) sampai H-3 (19/4) adalah sebagai berikut:

A. Lalu Lintas Jabotabek

Total kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 450.053 kendaraan atau lebih rendah 1,89 persen dibanding volume lalu lintas harian normal sebanyak 458.714 kendaraan. Adapun lalu lintas terdistribusi melalui dua Gerbang Tol (GT) dengan rincian sebagai berikut:

1. GT Cengkareng Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Soedijatmo
Penurunan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 2,63 persen atau sebanyak 335.572 kendaraan dibanding dari lalu lintas harian normal sebanyak 344.646 kendaraan.

2. GT Benda Utama 2 Jalan Tol Kunciran-Cengkareng
Terpantau peningkatan volume lalu lintas di GT Benda Utama 2 sebesar 0,36 persen atau terealisasi 114.481 kendaraan dari volume lalu lintas harian normal sebanyak 114.068 kendaraan.

B. Lalu Lintas Jawa Barat

Terpantau sebanyak 164.439 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju selatan melalui GT Kalihurip Utama, meningkat 11,95 persen dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 146.882 kendaraan. Adapun distribusi lalu lintas menuju Jawa Barat sebagai berikut:

1. GT Cileunyi Ruas Tol Padaleunyi

Jasa Marga mencatat sebanyak 167.311 kendaraan keluar menuju wilayah Rancaekek, Garut, Sumedang dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT Cileunyi meningkat 26,71 persen dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 132.045 kendaraan.

Sedangkan volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang menuju arah Bandung/Jakarta melalui GT Cileunyi tercatat 157.378 kendaraan atau lebih tinggi 9,92 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 143.178 kendaraan.

2. GT Pasteur Jalan Tol Padaleunyi
Sementara itu, volume lalu lintas transaksi di GT Pasteur (keluar) menuju Kota Bandung tercatat 167.209 lebih rendah 2,20 persen dari lalin normal sebanyak 170.979 dan volume lalu lintas transaksi yang meninggalkan Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat 142.036 kendaraan atau lebih rendah 4,17 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 148.213 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI