taipan77

pinjam uang mudah dan cepat 370Jutaan kata 354355Orang-orang telah membaca serialisasi

《taipan77》

Kemenparekraf peringkat A dalam pengawasan kearsipan elektronik ANRI******

Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih nilai sebesar 88,89 dengan kategori A (memuaskan) dalam pengawasan terhadap pengelolaan arsip elektronik dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Senin, mengapresiasi hasil penilaian pengawasan yang dilakukan oleh ANRI.

“Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Sandiaga.

Baca juga: Menparekraf meraih penghargaan dari Baznas kategori Muzakki Teladan

Kemenparekraf/Baparekraf juga mendapatkan nilai sebesar 90,01 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) untuk hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh ANRI.

ANRI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan kementerian/lembaga non-kementerian sepanjang 2023 guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Sandiaga menyampaikan bahwa prosedur pengelolaan kearsipan yang sistematis, juga membantu Kemenparekraf/Baparekraf dalam mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang berjalan, termasuk dalam hal ketepatan sasaran, manfaat, hingga waktu.

“Semoga hasil pengawasan ANRI ini menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada publik,” kata Sandiaga.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang******

Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Label：rumusan angka jitu、buku tafsir mimpi 2d bergambar、pola maxwin zeus hari ini

Terkait：web slot gacor、permainan slot 88、link koi365、tafsir mimpi 3d abjad bergambar lengkap、tanganslot、sonic 138 slot、bisnis yang bisa menghasilkan uang、bisaqq、bejo88、duyung303

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gacor368（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

kampusBacaan TerkaitMore+

Angin adalah riak dedaunan

situs judi slot paling gacor

PSI: "Kaesang effect" dapat tingkatkan suara di daerah ******

Ada 'Kaesang effect' di sini, tapi terutama semangat para caleg dan kepemimpinan PSI di daerah

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Barat, Purwanto, mengatakan pengaruh sang ketua umum Kaesang Pangarep atau "Kaesang effect" berdampak pada meningkatnya perolehan suara di daerah.

Salah satunya di Papua Barat dimana perolehan suara itu mampu membawa PSI mendapatkan tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Ada 'Kaesang effect' di sini, tapi terutama semangat para caleg dan kepemimpinan PSI di daerah," kata dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi magnet sendiri bagi masyarakat dan para calon legislatif serta kader PSI.

Pengaruh Kaesang dinilai dapat meningkatkan semangat para kader untuk berkampanye. Begitu pun masyarakat juga yang akhirnya mau memberikan suaranya untuk PSI karena sosok Kaesang.

Kondisi itu, lanjut Purwanto sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu. Saat itu PSI yang tidak mendapatkan kursi DPRD karena perolehan suara tidak cukup.

Kini dengan perolehan suara dari hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU), PSI berpotensi mendapatkan tujuh kursi.

"2019 kita 0 kursi DPRD. Sekarang kita potensi dapat tujuh kursi kabupaten dan bahkan provinsi," jelasnya.

Purwanto mengemukakan, tujuh kursi tersebut tersebar di Kaimana, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari, Teluk Bintuni dan Fak Fak. Purwanto pun memastikan akan mengerahkan kader-nya untuk mengawasi perolehan suara tersebut.

Baca juga: PSI sebut jumlah suara meningkat karena dukungan dari daerah

Baca juga: KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama

Baca juga: PSI klaim peroleh 42 kursi DPRD kabupaten/kota di Papua

Dengan banyaknya dukungan dari masyarakat, dia memastikan para kader dan calon legislatif PSI akan bekerja untuk melayani masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace Natalie dalam siaran resmi PSI di Jakarta, Sabtu (2/3).

Dia menambahkan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU masih merekapitulasi suara para pemilih dalam Pemilu 2024.

Rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI, partai yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI per-Sabtu pukul 12.00 WIB. Dalam periode waktu itu, suara yang terhitung mencapai 65,73 persen.

Dengan demikian, PSI hanya membutuhkan kurang dari satu persen suara, tepatnya 0,87 persen suara, untuk dapat mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen. Jika berhasil mencapai ambang batas, maka untuk pertama kalinya, PSI dapat menduduki kursi DPR RI di Senayan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan mutlak

recehan slot

Masa kontrak Ken dan Leo VIXX dengan Jellyfish Entertainment berakhir******

Jakarta (ANTARA) - Masa kontrak dua anggota grup idola VIXX, Ken dan Leo, dengan agensi Jellyfish Entertainment berakhir pada 4 Maret 2024.

Jellyfish Entertainment pada Senin menyampaikan pernyataan resmi tentang berakhirnya masa kontrak dengan Leo dan Ken di akun X agensi.

"Kami ingin menginformasikan bahwa periode kontrak Jellyfish dengan Leo dan Ken VIXX telah berakhir. Kami menghargai setiap momen yang dihabiskan Leo dan Ken bersama kami," kata agensi.

"Kami sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua anggota VIXX yang telah menghabiskan waktu 11 tahun lebih bersama kami...," kata mereka.

Menurut siaran Soompi, Leo dan Ken memulai debut sebagai anggota VIXX pada 2012 dan merupakan anggota terakhir yang berpisah dengan Jellyfish Entertainment.

Anggota VIXX yang lain telah meninggalkan Jellyfish Entertainment dan pindah ke agensi yang baru.

VIXX pada November 2023 merilis album mini kelima bertajuk CONTINUUM dan sekarang sedang sibuk melakukan tur konser CONTINUUM ke sejumlah negara.

Baca juga: Ravi hengkang dari VIXX
Baca juga: N VIXX susul Hongbin dan Ravi tinggalkan Jellyfish Entertainment

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

togel55

KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk mendorong anak-anak yang menjadi korban dan pelaku kasus perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau, agar tetap dapat bersekolah.

"Anak-anak (sebagai) pelaku dan korban ternyata tidak sekolah. Untuk itu, disamping memastikan pendampingan anak korban dalam pemeriksaan, dan pemeriksaan psikologis, kami juga mendorong agar mereka dapat sekolah kembali," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Nahar mengatakan mendapatkan pendidikan merupakan hak anak meskipun anak terlibat suatu kasus, baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Pada Senin, UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Dalam kasus ini ada dua anak perempuan berinisial SR (17) dan ER (14), yang menjadi korban perundungan.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku yang terdiri dari seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Baca juga: RMI-PWNU Jatim lakukan pendampingan kasus kekerasan santri di Kediri

Terlahir untuk menjadi raja

pinjol resmi limit besar

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Bunga mekar di Jinxiang

pinjol cepat cair

MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, sepakat untuk menjalin kerja sama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan.

Dikutip dari laman resmi MA di Jakarta, Senin, kerja sama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, hak aasi manusia (HAM), hukum pidana, proses peradilan, dan pembaruan peradilan.

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Letter of Intent(LoI) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen pada Kamis (29/2).

Dalam sambutannya, Ketua MA Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut kerja sama tersebut melalui rencana untuk meningkatkan kerja sama ke tingkat lebih tinggi, yakni memorandum of understanding(MoU) yang akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan.

"Ke depan, kerja sama ini diharapkan bisa ditingkatkan menjadi kerja sama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan memorandum of understanding," kata Syarifuddin.

Ia juga berharap agar para hakim di Indonesia bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di San Fransisco, AS, Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental.

"Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia," ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Mahkamah Agung ke California. Dalam kesempatan itu, delegasi MA mengunjungi beberapa instansi peradilan, penegak hukum, dan pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di kawasan California Utara dan Selatan.

Di Universitas Stanford, delegasi MA mengadakan dialog terkait berbagai isu di beberapa pusat studi, salah satunya mengenai keadilan restoratif, yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lewat proses dialog dan mediasi.

Dalam dialognya, Syarifuddin menekankan isu tersebut mengingat saat ini MA tengah mempersiapkan kerangka kebijakan keadilan restoratif di peradilan sehingga ragam ide dan pemikiran mengenai isu itu akan membantu pimpinan MA dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum.

Delegasi MA juga melaksanakan dialog dengan US Marshall Service serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Northern California Federal District Court di San Fransisco dan Southern California Federal District Court di Los Angeles.

Isu-isu yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi keadilan restoratif, pelaksanaan kepailitan, dan benturan kepentingan, serta melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan.

Desainer game serba bisa

link slot kakek merah

MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis******

《taipan77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，suara4d slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《taipan77》bab terbaru。