juragan178

Kotak peralatan dewa super

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

kebangkitan orang mati

Erick Thohir Buka Suara Soal Laporkan Podcast Tempo ke Dewan Pers******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai laporannya ke Dewan Pers terkait konten podcast Tempo berjudul 'Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)'.

Menurut Erick, langkah yang ditempuh adalah bagian dari demokrasi karena menganggap konten tersebut tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Sebab, tidak ada hak jawab dari dirinya dalam podcast itu.

"Saya ke Dewan Pers, kan tetap bolehlah namanya demokrasi, itu kan bagian dari keseimbangan. Demokrasi itu kita jaga, apalagi dengan sosial media begini kan kita musti saling jaga," ujarnya dalam siaran Youtube Tempo, Selasa (8/8).

"Kita harus ciptakan juga pers yang beramanah dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Jadi waktu itu saya arahnya ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, saat ini ia meyakinkan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi dendam kepada Tempo karena konten podcast yang sebelumnya dinilai menyudutkan dirinya.

"Jadi sekarang kita nggak ada isu kan. Hak jawabnya ini saja, kita sudah ketemu kan selesai," pungkas Erick.

Sebelumnya, Erick melalui Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Nezar Patria, didampingi asisten pribadi, Ratna Irsana mengadukan Tempo ke Dewan Pers.

Menurut Nezar, Erick Thohir merasa konten tersebut merugikan lantaran tidak memenuhi prinsip kerja dan kode etik jurnalistik, dengan sebagian besar konten tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

"Menurut Pak Erick konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan beliau sebagai narasumber sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang," kata Nezar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Nezar menyampaikan konten berdurasi 37 menit itu berisikan percakapan tiga orang wartawan Tempo.

Ia menyebut informasi yang dipaparkan dalam konten tersebut lebih banyak berisikan gosip yang seharusnya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi.

Namun, konten itu justru ditayangkan untuk konsumsi publik. Sehingga laporan pun dilayangkan oleh tim Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Membangun Ekonomi dan Selamatkan Rugi Rp100 T dengan LRT******

Masyarakat ibu kota mendapatkan pilihan transportasimassal baru yang nyaman, aman dan cepat; LRT Jabodebek.

Setelah menunggu hampir 8 tahun, proyek bernilai Rp32 triliun itu akhirnya selesai juga. Jika tidak ada aral melintang, proyek sedianya akan diresmikan pada 28 Agustus mendatang.

Presiden Jokowi menggadang-gadang proyek ini. Usai menjajal LRT beberapa kali, ia mengatakan sarana transportasi massal baru ini cukup nyaman dan cepat. 

Hal itu tentunya akan berbeda jauh jika ditempuh dengan mobil. Bila macet, jarak 9 km bisa ditempuh berjam-jam bergantung dengan keparahan tingkat kemacetannya. 

Nah, berkaitan dengan macet ini, Jokowi memang mengatakan bahwa masalah ini sudah sangat serius dan karena itu perlu segera diatasi.

Pasalnya, berdasarkan perhitungan yang ia dapat, kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar; Rp100 triliun per tahun. Kerugian itu akibat macet di Jabodetabek dan Bandung.

Dari jumlah itu, Rp71,4 triliun kerugian ekonomi terjadi di Jakarta. Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.  

Makanya, ia berharap hadirnya LRT bisa memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan mereka sehari-hari. Ia berharap setelah ada LRT, masyarakat mau pindah dari sarana transportasi pribadi seperti mobil dan motor ke alat transportasi massal.

 "Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," ujarnya.

Lalu berapa besar kapasitas angkut LRT?

LRT Jabodetabek akan melayani masyarakat di lintasan sepanjang 44,3 kilometer yang membentang dari Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyatakan moda transportasi ini bisa mengangkut 137 ribu orang per hari pada tahap awal beroperasi. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah 5 persen setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan penumpang itu, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 27 trainset dengan kapasitas maksimal 1.300 penumpang. Kemudian frekuensi kereta per hari mencapai 434 perjalan pulang-pergi. Dengan begitu, LRT Jabodebek bisa menampung 137 ribu orang per hari.

"Semua peningkatan (penumpang) itu sudah kami antisipasi. Secara kondisi per rangkaian kereta LRT ini bisa menampung 740 penumpang. Namun maksimalnya 1.380 pengguna jasa Dari hitungan itu kami sudah menghitung bahwa jumlah trainset yang ada mencukupi menampung pengguna jasa," kata Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Jadi 1.380 (penumpang) dikali 434 perjalanan per hari. Targetnya sekitar 10 tahun ke depan 500 ribu penumpang. Kalau saat ini baru 137 ribu per hari," lanjutnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dengan kapasitas angkut itu, sekitar 140 ribu orang yang selama ini menjejali jalanan ibu kota dengan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan LRT.

Dengan hal itu, ia berharap kemacetan lalu lintas yang selama ini membebani gerak ekonomi di Jakarta dan daerah penyangganya bisa dikurangi.

Nah, agar hal itu terwujud Kementerian Perhubungan secara intensif terus melakukan serangkaian pengujian LRT Jabodebek. Pengujian dilakukan baik dari sisi kesiapan sarana, prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk prasarana, pengujian dilakukan terhadap stasiun, rel, persinyalan, dan lain-lain. Pengujian sarana juga dilakukan terhadap rangkaian kereta api.

Sementara terkait sumber daya manusia (SDM), pengujian dilakukan terhadap train attendant, penyelia, pengawas stasiun, pengendali operasi terpusat kereta otomatis, petugas pemeriksaan, dan petugas perawatan sarana dan prasarana. 

Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan dan kenyamanan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan.

Seorang karyawan swasta di Jakarta bernama Akbar merespons positif hadirnya LRT Jabodebek tersebut. Ia mengatakan memang bukan pengguna angkutan umum sejati.

Pasalnya, mobilitas kerjaannya yang cukup tinggi menyulitkannya untuk memanfaatkan sarana transportasi publik seperti LRT. Maklum, mobilitasnya ke daerah yang memang jarang dilewati angkutan umum. 

Dan pergerakan itu tidak hanya dua sampai tiga titik, tapi lebih dari itu

" Kalau untuk sehari-hari mungkin saya tetap pakai motor. Tapi untuk perjalanan jauh seperti ke Bekasi atau Depok dengan tujuan satu titik saja, mungkin saya tertarik mencoba," katanya. 

Akbar mengatakan agar orang-orang seperti dia ke depan bisa beralih ke transportasi massal seperti LRT, ia berharap pemerintah ke depan bisa mengkombinasikannya dengan integrasi ke sarana transportasi publik lain. 

"Harus diperhatikan juga transportasi penyanggahnya apa sudah tersedia apa belum. Kalau ada itu akan menarik," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Alasan Bapanas Kerek Harga Gula di Tingkat Petani dan Konsumen******

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan harga gulaRp1.000 per kilogram (kg) di tingkat petani dan konsumen masing-masing menjadi Rp12.500 dan Rp14.500 per kg.

Menurutnya, kenaikan dilakukan untuk mendorong petani meningkatkan produktivitas. Selain itu, kenaikan harga juga ditetapkan untuk memastikan keseimbangan harga di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen tetap terjaga sesuai harga keekonomiannya.

Lihat Juga : Erick Thohir Akan Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

"Presiden Joko Widodo selalu minta harga pangan di tingkat produsen senantiasa baik, lalu harga di pedagang wajar sampai di tingkat konsumen juga wajar. Tentunya, apabila petani kita menerima harga yang bagus, dapat meningkatkan pula indeks nilai tukar petani," jelasnya.

Berdasarkan data Bapanas per 20 Agustus 2023, harga gula konsumsi rata-rata nasional di tingkat konsumen sebesar Rp14.803 per kg dan rata-rata di Pulau Jawa Rp13.954 per kg.

Karenanya, dengan kehadiran Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dan produsen gula yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023 dalam membuat harga stabil.

Lihat Juga : ANALISISCuriga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan-Sukanto Tanoto Dalam IKN

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan HAP gula konsumsi Rp12.500 per kg di tingkat produsen, Rp14.500 per kg ditingkat konsumen, dan Rp15.500 per kg khusus untuk wilayah Indonesia timur dan daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).

"Tentunya, kami sangat berharap baik BUMN maupun swasta tidak membeli gula dari petani di bawah HAP tersebut. Komitmen kita hari ini pun akan turut didukung Satuan Tugas Pangan Polri," pungkas Arief.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

Daftar 13 KA Keberangkatan Gambir yang Berhenti di Jatinegara Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memberlakukan pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) pada Minggu (20/8).

Sebanyak 13 kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta, bakal berhenti di Stasiun Jatinegara untuk menaikkan penumpang.

Lihat Juga : Jokowi: RI Bisa Masuk 5 Besar Negara Ekonomi Terkuat Dunia

Terkait jadwal dan perjalanan kereta api, masyarakat bias menghubungi Contact Center KAI.

Berikut daftar 13 kereta api dari keberangkatan Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara:

1. Argo Semeru (KA 18) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB
2. Argo Parahyangan (KA 38) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 06.30 WIB
3. Argo muria (KA 14) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 07.00 WIB
4. Argo Parahyangan (KA 52) kebrangkatan Stasiun Gambir pukul 07.25 WIB
5. Argo Parahyangan (KA 34) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.05 WIB
6. Argo Bromo Anggrek (KA 2) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB
7. Argo Cheribon (KA 26) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.30 WIB
8. Argo Dwipangga (KA 10) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.50 WIB
9. Taksana (KA 68) kebrangkatan Stasiun Gambir pukul 09.20 WIB
10. Argo Parahyangan (KA 44) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 09.30 WIB
11. Argo Cheribon (KA 22) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 09.45 WIB
12. Sembrani (KA 62) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 10.20 WIB
13. Manahan (80F) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 10.30 WIB

Lihat Juga : Daftar Perusahaan RI yang Siap Keroyokan Bangun IKN

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.