cara menggunakan akulaku kredit

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

DPR Usul Erick Thohir Ambil Alih Proyek Food Estate******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Sarmuji mengusulkan pengelolaan lumbung pangan (food estate) diambil alih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

Sarmuji menyebutfood estatesangat strategis untuk ketahanan pangan Indonesia. Ia menegaskan sepakat dengan semangat Presiden Joko Widodo menggarap megaproyek ini.

"Tapi harus jelas ukurannya. Kalau dilaksanakan oleh satu kementerian, menurut saya itu susah untuk pertanggungjawaban bisnis. Memang tujuan bukan bisnis, tapi kalau ini (food estate) bisa diambil BUMN, nanti takarannya bisa lebih kita kalkulasi," jelasnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Jika Erick beserta jajarannya mengambil alih megaproyek tersebut, Sarmuji yakin DPR dan pemerintah akan lebih mudah berdiskusi. Ujungnya, pertanggungjawaban food estatedapat lebih terukur.

"Rencana juga jelas, misal mau memberikan penyertaan modal negara (PMN), itungannya bisa ngomong leverage, kapitalisasi, dan sebagainya. Saya usul food estate ditangani BUMN," tutupnya.

Erick tidak secara khusus merespons usulan tersebut. Namun, ia ikut menyoroti masalah pangan yang dihadapi Indonesia.

Ia menyebut sedang diskusi intens dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya terkait subsidi pupuk bagi petani.

"Memang ini menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkeu (Sri Mulyani) waktu itu bahwa ini memang ada tagihan subsidi hampir Rp29 triliun yang belum dibayarkan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Raja Makanan

Si Kecil Tampil Modis dengan Sandal Baru di Transmart, Banyak Diskon******

Bunda lagi cari sandal dan sepatu baru buat si kecil? Bunda bisa beli di Transmart aja. Soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale: September Ceria yang ngasih banyak diskon!

Pesta diskon ini cuma digelar hari ini, Selasa (12/9). Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon ini, ya.

Lihat Juga : Daging Sapi dan Ayam Diskon 20 Persen di Transmart Full Day Sale

• Sandal dan sneakers merek Dr. Kevin Shoes, diskon 50 persen.
• Phylon Justice League + Disney Princess, beli dua harganya cuma Rp100 ribu.

Selain itu, dapatkan diskon tambahan 20 persen bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kalau belum punya, gampang! Langsung aja unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai untuk transaksi di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Selain produk sandal anak, ada juga baju dan mainan anak, bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik yang didiskon.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya Bunda bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Phoenix tidak akan kembali

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Sandiaga Uno Tak Setuju TikTok Shop Dilarang Total di RI******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unoangkat bicara mengenai wacana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Pria yang akrab disapa Sandi itu kurang setuju jika TikTokShop dilarang total di tanah air.

Sandi mengatakan pihak pemerintah saat ini masih membahas regulasi tentang TikTok di Indonesia. Kemenparekraf bersama Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak ingin TikTok Shop merugikan pelaku UMKM di tanah air.

Ia pun meminta masukan dari para pelaku UMKM terkait regulasi tersebut.

Sandi sendiri dalam beberapa pelatihan UMKM di berbagai daerah mendorong agar UMKM memanfaatkan media sosial termasuk TikTok untuk mengembangkan usaha. Ia khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Ia menyebut beberapa pelaku UMKM merasa dirugikan dengan keberadaan media sosial asal China tersebut. Mereka mengeluhkan persaingan harga yang tidak sehat setelah TikTok meluncurkan platform jual-belinya. Regulasi terkait TikTok nantinya diharapkan dapat mencegah dampak negatif tersebut.

"Regulasinya sedang digodok, tapi tentunya berpihak kepada UMKM. Regulasi ini harus mampu memberdayakan UMKM dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi ekonomi Indonesia," katanya.

"Bagaimana media sosial yang bisa kita gunakan sebagai sarana promosi ini tidak membunuh UMKM kita karena nilai penjualannya semakin menurun, persaingan dari produk impor semakin tinggi," katanya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan Kemenparekraf sudah menandatangani kerja sama dengan pihak TikTok untuk mempromosikan produk-produk UMKM dari Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa TikTok membantu promosinya dan juga membantu peningkatan omset dari pelaku UMKM yang menggunakan platform TikTok Shop," katanya.

Wacana pelarangan TikTok Shop dibahas saat Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (11/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Rapat tersebut terkait revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas menyebut banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air akibat keberadaan TikTok SHop. Menurutnya, tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut.

"Banyak sekali yang datang ke saya. Beauty (industri kecantikan) datang, UMKM datang, fesyen juga datang katanya diserbu besar-besaran (produk impor) dari luar sekarang. Jadi, ini akan kita tata lagi, lagi ditata," jelas Zulhas.

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Mengapa India Berpenduduk 1,4 Miliar Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Tidak?******

India merupakan salah satu eksportir beras dunia. Dengan penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa, negara yang berganti nama menjadi Bharat ini mampu mencatat surplus berassekitar 7 juta ton per tahun.

Hal itu membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran. Sebab, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tak mampu melakukannya.

Karena keheranan itu, Zulkifli bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023 lalu.

Tak ayal, India bisa dua hingga tiga kali panen beras dengan produksi melimpah setiap tahunnya.

"Itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulkifli dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Melihat hal itu, Zulkifli menilai Indonesia perlu belajar dari India. Dalam hal ini, menata sektor pertanian dan pertenakan agar tidak berat ke konglomerasi.

"Tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Secara terpisah, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkap India saat ini mampu menguasai 40 persen pasar beras global.

Berkat sektor pertanian yang terintegrasi dan kebijakan yang konsisten, hasil panen India mampu menyentuh 160 juta ton per tahun dan menyimpan cadangan beras hingga 58 juta ton.

Produksi beras juga didukung oleh luas lahan pertanian India yang mencapai 40 juta hektare atau empat kali lipat dari Indonesia yang hanya 10,6 juta hektare.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," ujarnya.

Namun, India menerapkan kebijakan rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total konsumsi. Sementara, Indonesia hanya dipatok minimal 8 persen. Kondisi ini membuat harga beras lebih fluktuatif di Indonesia.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menambahkan keberhasilan India meningkatkan produksi beras juga berasal dari majunya infrastruktur, terutama irigasi.

"Infrastruktur pengairan Indonesia belum memadai seperti India dan China, dari jumlah reservoir dan bendungan saja sudah beda jauh. Pemerintahnya serius mengurusi pangan, ini terlihat dari total support pertanian, baik di produsen maupun konsumen," ujar Eliza.

India juga diuntungkan oleh pangan pokok yang beraneka ragam. Dalam hal ini, warga India tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga gandum.

[Gambas:Video CNN]