daftar ojk online 311Jutaan kata 413425Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpokcik》
Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyertaan modal negara (PMN) Rp28,88 triliun kepada PT Hutama Karya untuk mempercepat proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Kucuran duit negara itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 12 Desember 2023 lalu.
"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp28.884.000.000.000 (Rp28,88 triliun)," tulis Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, dikutip Jumat (15/12).
"Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Hutama Karya (persero) dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan yang bersumber dari APBN 2023," tulis poin pertimbangan dalam beleid tersebut.
Di lain sisi, Tol Trans Sumaetra baru-baru ini mendapat kritik dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia terang-terangan menyindir JTTS saat berkampanye di Lampung.
Menurutnya, lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double track ketimbang jalan tol.
Anies menganalogikan kereta api sebagai kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.
"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," kata Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/12).
"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******Jakarta, CNN Indonesia--
Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.
Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.
"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.
"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.
Lihat Juga :Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM |
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.
"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).
Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.
Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.
Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.
"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).
Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.
Lihat Juga :Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng? |
Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.
"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.
(skt/asa)Label:pinjaman online luar negeri、situs slot depo 20 bonus 20、blog prediksi togel
Terkait:daftar pinjol bi checking、slot gacor 2023 mudah jackpot、permainan slot gampang menang、prediksi togel macau hari ini、sabi4d、slot gacor banjir scatter、5 situs slot gacor、syarat kredit hp di shopee、harta88、kaisar777
bab terbaru:thailand slot gacor(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《mpokcik》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jw001 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpokcik》bab terbaru。