kapal4d

oregon 9 paito angkanet 265Jutaan kata 756220Orang-orang telah membaca serialisasi

《kapal4d》

BRIN: Produksi singkong nasional untuk energi belum memadai******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan produksi singkong nasional untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol sebagai sumber energi baru terbarukan masih belum memadai.
 Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan singkong termasuk tanaman yang menghasilkan pati tinggi dan dapat dikonversi menjadi etanol, namun produksi masih sangat jauh. "Indonesia masih harus mengimpor singkong dari luar negeri utamanya untuk kebutuhan bahan baku industri dan pangan," kata Yudhistira di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: BRIN ubah limbah tahu menjadi biogas Strategi untuk menjadikan singkong sebagai bahan biofuel, kata dia, harus didahului dengan meningkatkan produksi singkong nasional. Menurut Yudhistira, perlu ada lahan khusus untuk dijadikan sebagai kebun energi, sehingga tidak mengganggu peruntukan singkong sebagai bahan pangan. Outlook Ubi Kayu Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan luas panen ubi kayu di Indonesia selama kurun waktu tahun 1980 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan. Laju pertumbuhan rata-rata turun sebesar 1,76 persen per tahun. Pada tahun 1980 luas panen 1,41 juta hektare menjadi 0,63 juta hektare pada tahun 2019.

Baca juga: BRIN sampaikan potensi limbah lignoselulosa untuk bahan baku bioetanol Adapun perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia periode 1980-2019 secara umum berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Angka perkembangan produksi ubi kayu selama empat dekade tersebut meningkat rata-rata hanya sebesar 0,66 persen per tahun. Tingkat produktivitas sebanyak 155,58 kubik per tahun. Pada 29 Februari 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berwacana ingin "menyulap" singkong, sawit, dan tebu menjadi bahan bakar alternatif agar Indonesia tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif Prabowo optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada energi terbarukan dalam waktu yang relatif singkat, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Diwarnai kartu merah Bellingham, Real Madrid curi satu poin dari Valencia******

Jakarta (ANTARA) - Dua gol dari Vinicius Junior membawa Real Madrid mencuri satu poin dari kandang Valencia pada pekan ke-27 Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Valencia, Minggu dini hari WIB.

Pada pertandingan ini Valencia sempat unggul terlebih dahulu melalui Hugo Duro dan Roman Yaremchuk, namun Vini dapat memaksakan laga berakhir dengan skor 2-2. Real Madrid juga bermain dengan 10 orang imbas kartu merah yang diterima Bellingham, demikian catatan La Liga.
 Meski hanya mendapatkan satu poin, Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 66 poin 27 laga, sementara Valencia menempati peringkat sembilan setelah menorehkan 37 poin. Secara statistik Real Madrid dominan dalam menguasai bola dengan mencatatkan 71 persen, namun Valencia lebih rajin memberikan ancaman dengan melepaskan total 13 tendangan. Pada pertandingan ini Valencia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan mampu unggul pada menit 27 lewat sundulan Hugo Duro memanfaatkan umpan Fran Perez. Hanya berjarak tiga menit, Valencia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol yang dicetak Roman Yaremchuk setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Real Madrid. Real Madrid berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 ketika memasuki waktu tambahan babak pertama setelah umpan Rodrygo dapat dikonversikan menjadi gol oleh Vinicius Junior. Memasuki babak kedua, Real Madrid mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan langsung memiliki peluang lewat tendangan Jude Bellingham, namun dapat dihalau kiper Valencia Giorgi Mamardashvili.

Vini berhasil membuat skor kembali sama kuat 2-2 setelah pada menit 76 umpan silang Brahim Diaz sukses sambut dengan tandukkan yang membobol gawang Valencia. Selanjutnya terjadi jual beli serangan dari kedua tim, namun hingga pertandingan selesai, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Selain itu, Real Madrid juga harus mendapatkan kartu merah yang diterima Bellingham pada waktu tambahan babak kedua karena pemain tersebut mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada wasit. Selanjutnya pada pekan ke-28 Liga Spanyol, Real Madrid dijadwalkan menjamu Celta Vigo, Sabtu (10/3), sedangkan Valencia akan ditantang Getafe, sehari sebelumnya.
Baca juga: Luis Enrique: PSG harus terbiasa tanpa Mbappe

Baca juga: Bellingham kembali bela Madrid saat lawan Valencia

Baca juga: Ancelotti ungkit pelecehan rasial ke Vinicius jelang kontra Valencia

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：togel nusantara、freechips、daftar slot online

Terkait：situs slot paling gacor gampang menang、slot online slot、pinjaman online tanpa npwp dan slip gaji、pinjol legal yang masuk bi checking、bonus new member 200 persen、bonus new member to 3x、bersama 888 slot、situs slot mudah gacor、link slot terbaru dan terpercaya、cicilan kredivo 10 juta

---

---

bab terbaru：mesin777（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04