jvs88

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Utang Proyek Mandalika Tembus Rp4,6 T, InJourney Kesulitan Bayar******

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Harga Gula di Jakarta Naik, Sentuh Rp16 Ribu per Kg******

Rata-rata hargagula pasir di Jakarta naik Rp82 menjadi Rp14.795 per kilogram (kg) pada Selasa (13/6) ini.

Mengutip laman Informasi Pangan Jakarta (IPJ), harga gula pasir tertinggi berada di Pasar Pluit, yakni Rp16 ribu per kg. Sedangkan, harga terendah ada di Pasar Cibubur, yaitu seharga Rp14 ribu per kg.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga gula pasir kualitas premium secara nasional berada di level Rp16.050 per kg. Harga ini masih sama dengan hari sebelumnya alias tidak naik.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan harga gula di tingkat konsumen bakal naik menjadi Rp14.500 per kg di Pulau Jawa dan Rp15.500 per kg untuk di daerah Indonesia timur.

"Kami menghitung juga intinya adalah kenaikan gula ini kalaupun menaikkan menjadi Rp15.500 (per kg) atau Rp14.500 (per kg) di Jawa, dan Rp15.500 (per kg) di daerah timur dan perbatasan," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dikutip DetikFinance, Kamis (8/6) lalu.

Kenaikan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen terjadi lantaran pemerintah akan menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gula petani. Ketut menyebut HPP gula petani akan naik dari Rp11.500 per kg menjadi Rp12.500 per kg.

"Di mana tebu petani kita naikkan, bukan semata-mata harga gula yang kita naikkan tetapi harga tebu petani juga akan dari Rp11.500 menjadi Rp12.500. (HPP) Rp11.500 menjadi Rp12.500 di harga petani," ujarnya.

Harga gula konsumsi saat ini semakin mahal. Secara nasional, harga rata-rata mencapai Rp14.500 per kg, bahkan tertinggi tembus Rp16 ribu per kg. Bapanas menilai inilah yang membuat pemerintah akhirnya harus mengatur ulang lagi harga di kelas petani dan harga konsumen.

Ketut memastikan kenaikan harga gula ini tidak akan menyumbang inflasi tinggi karena sudah memperhitungkan kewajaran untuk petani, pedagang dan konsumen. Namun, ia menegaskan kenaikan harga gula ini belum diteken pemerintah.

"Tetapi ini belum naik, kami sedang menggodok," ucap Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Cerita Bahlil soal Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan gaji menterihanya Rp19 juta per bulan dan dana operasionalnya Rp100 juta lebih. 

Karena itu, ia menyarankan para mahasiswa agar menjadi pengusaha saja.

"Teman-teman semua, yang kuliah, saya menyarankan kalian menjadi pengusaha. Saya sudah rasa, gaji menteri kalian tahu berapa? Menteri ini cuma gaya aja, gaji menteri itu cuma Rp19 juta," ujar Bahlil dalam acara Research & Innovation Expo 2023, dikutip Detik, Kamis (15/6).

Bahlil lantas membagikan pengalamannya. Ia pernah menjadi karyawan dan hingga direktur di sebuah perusahaan pada usia 26-27 tahun dengan gaji Rp60 juta.

Namun, ia memilih mundur dan membangun bisnis sendiri. Setelah itu, Bahlil terjun ke dunia politik, menjadi ketua HIPMI hingga akhirnya menjadi menteri yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sederet pengalaman tersebut, Bahlil mengaku menjadi pengusaha merupakan pekerjaan paling mulia. Kemudian, gajinya pun tidak terbatas.

"Menurut saya, inisharingpengalaman, menjadi pengusaha itulah pekerjaan paling mulia, independen, gajinya tidak terbatas. Bosnya sendiri, mau bangun tidur jam berapa, mau tidur jam berapa, mau kemana, tidak ada yang atur," katanya.

"Jadi menteri tidur aja diatur, mau kemana-mana tidak bisa. Kalau kita ke mal, menteri ke mal, dibilang menteri enggak ada kerjaan, bayangin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Bertemu Zulhas, Bos Tiktok Ungkap Rencana Investasi Rp148 T******

CEOTikTok Shou Zi Chew akan menginvestasikan US miliar atau Rp148 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS) di Indonesia dalam dua sampai lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan saat bertemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (14/6). Pertemuan itu dilakukan di sela kunjungannya ke Indonesia.

Shou mengungkapkan kunjungannya ke Indonesia memang ingin secara langsung bertemu dengan Zulkifli. Hal itu dilakukan untuk mengungkapkan terima kasihnya secara langsung terhadap dukungan terhadap perkembangan TikTok, salah satunya dengan terbitnya izin TikTok Shop di Indonesia.

Shou juga mengatakan terdapat 5 juta bisnis masyarakat Indonesia pada platformnya, mayoritas UMKM. Sebanyak 2 juta di antaranya berjualan di platform e-commerce, TikTok Shop.

Dalam keterangan terpisah, Zulkifli mengungkapkan TikTok menjadi salah satu media digital yang membantu UMKM lokal dalam memasarkan produknya.

Ia berharap TikTok mendorong pengutamaan produk lokal dengan membantu UMKM on boarding melalui pelatihan, kurasi produk, serta penyediaan fasilitas ruang promosi bagi hasil produksi dalam negeri.

Terlebih, Tiktok tidak hanya menjadi platform video sharing dan media sosial, tetapi juga telah mengembangkan fitur TikTok for Business, TikTok Shop dan TikTok Ads.

"Tidak hanya menjadi platform hiburan, TikTok juga berpengaruh besar terhadap ekosistem UMKM Indonesia. Kami senang, perkembangan digital seperti TikTok mempermudah pertemuan antara pembeli dengan produsen," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, TikTok Shop berada di urutan ke-4 setelah Shopee, Lazada, dan Tokopedia sebagai toko daring yang sering digunakan.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Rugi Rp100 M, Sirkuit Mandalika Bakal Coret WSBK******

Holding BUMN pariwisataInJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

Lihat Juga : ANALISISKualitas Belanja Daerah Buruk, Siapa yang Salah?

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang kawasan yang juga mencakup sirkuit balap MotoGP itu.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]