erek kamar mandi

tanda ukiran

Harga Jual Emas Antam Menguat ke Rp1,071 Juta Pagi Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,071 juta per gram pada Rabu (12/4). Harga emastercatat naik Rp2.000 dari Rp1,069 juta pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp2.000 dari Rp962 ribu menjadi Rp964 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp585,5 ribu, 2 gram Rp2,08 juta, 3 gram Rp3,09 juta, 5 gram Rp5,13 juta, 10 gram Rp10,2 juta, 25 gram Rp25,38 juta, dan 50 gram Rp50,69 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,31 persen menjadi US.025,3 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,43 persen ke US.012,2 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat terbatas hari ini. Menurutnya, investor wait and see menantikan data inflasi AS dan risalah Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed malam nanti.

Dari domestik, investor menantikan data penjualan ritel Indonesia Februari yang telah terus menurun dalam enam bulan terakhir.

"Emas diperkirakan akan naik namun juga terbatas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.985 per troy ons dan resistance US.025 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Strategi Kampanye Gabungan Antar PNM Raih OMNI Brands of the Year 2023******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) keluar sebagai salah satu pemenang pada Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 dalam kategori 360° Brand Communication.

PNM dinilai berhasil memadukan kampanye online dan offline di sepanjang 2022. Strategi tersebut tak hanya sukses memperkuat posisi PNM sebagai BUMN yang berfokus terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), tetapi juga meningkatkan performa bisnis.

Peran PNM pun semakin terlihat usai pandemi melanda. Berdasarkan jumlah kredit yang terserap oleh UKM, tercatat terjadi pertumbuhan kredit hingga Agustus 2021, yakni sebesar 2,43 persen year-on-year (yoy).

Produk yang lahir dari MEA itu lantas disempurnakan dengan program brand activation melalui expo UKM. Dengan kata lainm PNM pun turut andil dalam menciptakan pasar bagi usaha kerakyatan.

Arief menyatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, diperlukan kerja sama yang konkret. Hal itu antara lain diwujudkan melalui program integrasi data P3KE dengan data nasabah PNM yang berguna dalam pelaksanaan beragam program PNM ke depannya.

"Hal ini juga sekaligus memberikan tambahan semangat bagi PNM, karena program yang dilakukan PNM sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Langkah kedua PNM dalam mendukung pemulihan UKM pasca pandemi adalah dengan komunikasi kreatif melalui platform YouTube. Berbagai konten diunggah PNM, termasuk podcast tentang kisah-kisah sukses UKM binaan PNM, serial kisah inspiratif, dan Program Bakool.

Sementara di Instagram, sejumlah unggahan PNM yang mendapatkan perhatian antara lain PNM Learning Festival, PNM Berinovasi, PNM Bagi Tabungan Kemerdekaan, dan Program Bakool. Arief menyebut, seluruh konten ditujukan bagi pelaku UKM yang ingin naik kelas.

Pada saat bersamaan, PNM juga menerapkan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk bisnis.

"Melalui aplikasi PNM Digi Nasabah, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kredit yang tersambung dengan tabungan emas di Pegadaian," kata Arief.

Lebih jauh, PNM juga menyelenggarakan Desa Binaan Madani di Jawa Barat, yakni program pemberdayaan dan pengembangan desa yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Melalui program Desa Binaan Madani, masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah secara mandiri.

Program lain adalah Pemberdayaan Kampung Madani, yang merupakan program pemberdayaan berbasis lokasi atau wilayah dengan melihat populasi nasabah dan non nasabah. Tujuannya, meningkatkan citra PNM, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk dan menambah jumlah nasabah.

Paman terkuat dalam sejarah

Kemendag Respons Kabar RI Bakal Gabung BRICS******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kabar Indonesia akan bergabung dengan blok negara-negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan keputusan Indonesia akan bergabung dengan blok tersebut masih akan melihat situasi ke depan. Namun, ia tak menampik Indonesia ingin bergabung dengan BRICS.

"Itu kan dari dulu ada aspirasi dari negara-negara luar (mau gabung BRICS). Kita lihat progresnya karena BRICS kan salah satu kekuatan terbesar regional. Indonesia kan sangat berpotensi untuk itu," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Jerry, Indonesia telah lama ingin bergabung dengan BRICS. Namun, ia enggan memberi kepastian apakah Indonesia telah mendaftar untuk bergabung dengan blok itu.

"Dari dulu itu kan. Kan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ada yang bilang (huruf) I (dalam BRICS) harusnya ada dua yaitu India dan Indonesia," katanya.

Sebelumnya, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS, Anil Sooklal mengatakan 13 negara telah secara resmi meminta untuk bergabung dengan Brics. Sedangkan enam negara lainnya telah meminta secara tidak resmi.

"Kami menerima lamaran untuk bergabung setiap hari," ujarnya, dikutip dari CNBC.

Arab Saudi dan Iran disebut telah mendaftar secara resmi. Sementara negara lain yang menunjukkan minat untuk bergabung adalah Argentina, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir dan Bahrain, ditambah satu negara dari Afrika Timur dan satu negara Afrika Barat.

Indonesia juga dilaporkan sudah tertarik bergabung dengan BRICS dan diharapkan memberi peran besar di organisasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu iblis

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Bahlil Akui Tingginya Investasi Masuk RI Tak Serap Tenaga Kerja******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia mengakui investasiyang masuk ke Indonesia tidak sebanding dengan penciptaan dan penyerapanlapangan kerja.

Menurut Bahli, idealnya realisasi investasi di industri padat karya seharusnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, investasi yang masuk di Indonesia saat ini hampir semuanya high technology, bukan lagi padat karya yang membutuhkan banyak pekerja.

"Aku harus akui itu, antara target nilai investasi dengan tenaga kerja nggak berbanding lurus karena investasi sekarang ini bukan lagi padat karya yang banyak. Kalau kita mau bangun hilirisasi bauksit, nikel, tembaga, mana ada pakai manusia-manusia. Palingan bangun konstruksinya saja, setelah itu dioperasikan semua oleh mesin," tuturnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

"Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada sektor ini, harus ada padat karyanya di UMKM. Jadi kita blending. Ini pun kita sudah maksimal. Ada bagian pekerjaan yang saya bilang kalau bisa dikerjakan tenaga orang, kita kasih, jangan semuafullteknologi," jelasnya.

Di lain sisi, realisasi investasi per kuartal I 2023 ini menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 384.892 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan ada 5.334 orang.

Bahlil menegaskan TKI yang terserap adalah tenaga kerja langsung, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung. Menurutnya, ada juga tenaga kerja yang terlibat dalam suplai makanan, transportasi, logistik, dan lain-lain.

"Dari total penciptaan lapangan kerja, dibandingkan TKA dan TKI, TKA-nya cuma 2 persen dari 384 ribu itu," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]