slot gacor eropa 419Jutaan kata 356116Orang-orang telah membaca serialisasi
《bos717》
Jusuf Hamka soal Utang Rp800 M: Saya Minta Belas Kasihan Bu Menteri******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos jalan tolJusuf Hamka meminta belas kasihan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membayar utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepadanya.
"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6).
Jusuf mengaku sudah banyak membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti menggerakkan para crazy richuntuk mengikuti programtax amnestyhingga membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ketika bermasalah dengan Nahdlatul Ulama (NU).
"Kemarin waktu ribut sama NU, DJP saya yang mediasi kan. Saya yang mengatur semua. Tadinya kan enggak mau ketemu itu PBNU, saya yang mediasi, ketemu. Saya cinta sama Kemenkeu, tapi kenapa Kemenkeu enggak cinta sama saya? Saya juga enggak ngerti," ungkapnya, kecewa.
Jusuf menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Lihat Juga :Melihat Surat Perjanjian yang Buat Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara |
Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Sampai akhirnya ia menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015, di mana pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
"Saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yang fair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA, duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," tagih Jusuf.
"Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat. Lah, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," tandasnya.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Bahlil Minta DPR Tambah Anggaran Demi Tercapainya Target Investasi******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan butuh tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk bisa mengejar target investasisebesar Rp1.600 triliun di 2024.
Menurutnya, setiap tahun target investasi selalu naik tapi tidak diiringi dengan kenaikan anggaran. Tercatat pada 2022 target investasi sebesar Rp1.200 triliun, 2023 sebesar Rp1.400 triliun dan 2024 sebesar Rp1.600 triliun.
Padahal, ia menilai kenaikan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja BKPM sehingga mengejar target investasi lebih mudah.
Bahlil menceritakan salah satu yang butuh perbaikan adalah Online Single Submission (OSS). Sistem yang berperan penting karena digunakan untuk mempercepat pendaftaran investasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah (K/L).
Meski memiliki peran penting, namun OSS hanya dibangun dengan anggaran Rp30 miliar. Hal ini lah yang dinilai menjadi penyebab kecepatan sistem OSS belum maksimal sehingga perlu ditambah anggarannya.
Ia mengibaratkan pembangunan OSS ini seperti Avanza bekas yang diberikan ke BPKP, namun diharapkan bisa memberikan performa atau kecepatan seperti mobil Mercy saat dibawa ke jalanan.
Lihat Juga :Suharso Buka Suara soal Belum Restui Program Rice Cooker Gratis |
"Negara kasih ke kami hanya beli Avanza second. Jadi kalau ada kekurangan memang nggak ada barang bagus yang harganya murah. Saya nggak menemukan teori ekonomi sejak saja SD kelas satu sampai sekarang. Kalau kita mau bagus dikasih anggaran juga yang bagus," jelasnya.
Karenanya, ia meminta DPR menyetujui usulan tambahan anggaran. Sebab, jika tidak disetujui, maka ia berharap tidak ada yang protes jika target investasi tahun depan tidak tercapai.
"2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah pimpinan. Saya juga nggak ngerti, kita bingung. Jadi kalau nggak sampai (target investasi) jangan salahkan kementerian investasi pimpinan," pungkasnya.
Adapun alokasi anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun dalam RAPBN 2024. Namun jumlah tersebut dinilai kurang sehingga minta tambahan sebesar Rp875 miliar.
Pada akhir rapat, Komisi VI DPR RI akhirnya menyepakati tambahan anggaran tersebut, sehingga pagu indikatif BKPM menjadi Rp2,1 triliun di 2024.
[Gambas:Video CNN]
Jusuf Hamka soal Utang Rp800 M: Saya Minta Belas Kasihan Bu Menteri******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos jalan tolJusuf Hamka meminta belas kasihan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membayar utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepadanya.
"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6).
Jusuf mengaku sudah banyak membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti menggerakkan para crazy richuntuk mengikuti programtax amnestyhingga membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ketika bermasalah dengan Nahdlatul Ulama (NU).
"Kemarin waktu ribut sama NU, DJP saya yang mediasi kan. Saya yang mengatur semua. Tadinya kan enggak mau ketemu itu PBNU, saya yang mediasi, ketemu. Saya cinta sama Kemenkeu, tapi kenapa Kemenkeu enggak cinta sama saya? Saya juga enggak ngerti," ungkapnya, kecewa.
Jusuf menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Lihat Juga :Melihat Surat Perjanjian yang Buat Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara |
Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Sampai akhirnya ia menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015, di mana pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
"Saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yang fair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA, duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," tagih Jusuf.
"Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat. Lah, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," tandasnya.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:asli777、situs judi bonus new member、biowin69 rtp
Terkait:tidak membayar kredivo、cnn slot hari ini、next1221、qq333bet、slot 778、sg slot demo、romanoslot、akun baru slot、dewa judi 4d slot、cara pinjam uang di jago
bab terbaru:ojol77(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《bos717》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,aplikasi generator angka jituHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bos717》bab terbaru。