cara pinjam uang di shopee

Negeri dongeng

cicilan kredit pintar

Keluarga korban peringati 10 tahun tragedi hilangnya pesawat MH370******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Anggota keluarga para penumpang dalam penerbangan MH370 Malaysian Airlines memperingati 10 tahun tragedi hilangnya pesawat tersebut pada Minggu (3/3).

Dengan pidato, presentasi, dan puisi, para kerabat terdekat korban memperingati tonggak sejarah kelam tersebut, dengan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook turut hadir dalam acara tersebut.

"Seiring peringatan 10 tahun semakin dekat, tragedi memilukan ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang perjalanan berisi duka dan ketangguhan selama satu dekade yang dilalui oleh orang-orang terkasih dari para korban," kata sang menteri dalam pidatonya pada acara tersebut.

Dia menambahkan bahwa berbagai upaya masih dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Hilangnya pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 merupakan kejadian tragis yang terjadi pada 8 Maret 2014, ketika pesawat Boeing 777 itu, yang terbang dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia menuju Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing di China, menghilang bersama 239 penumpangnya.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

pengamat dunia

slot casino online

Jokowi tegaskan tidak akan ikut kampanye Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024.

"Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu.

Jokowi kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang.

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya sempat menyatakan bahwa Presiden pun memiliki hak untuk berkampanye.

Presiden juga sempat memberikan keterangan secara khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye.

Ia sempat menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan Jokowi itu sempat menimbulkan pertanyaan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Master catur bersih

slot asia gacor

Presiden resmikan operasional dua tol penghubung wisata******

Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Kisaran Indrapura-Limapuluh dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, seksi Tebing Tinggi-Indrapura, di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional ruas jalan tol seksi Tebing Tinggi-Indrapura dan seksi Indrapura-Limapuluh di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu.

Presiden Jokowi melalui rekaman dari Sekretariat Presiden di Jakarta, mengatakan kedua infrastruktur jalan tol itu merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatera yang diproyeksikan meningkatkan konektivitas transportasi menuju kawasan wisata Danau Toba serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Kisaran Indrapura-Limapuluh dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, seksi Tebing Tinggi-Indrapura, di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda peresmian jalan tol tersebut.

Jalan tol Tebing Tinggi Indrapura yang membentang sepanjang 20,4 kilometer dibangun dengan biaya pemerintah senilai Rp3,06 triliun dan jalan tol seksi Indrapura-Limapuluh dengan panjang 15,6 kilometer dibangun dengan biaya Rp1,67 triliun.

Presiden mengatakan dua ruas jalan tol tersebut akan meningkatkan konektivitas transportasi ke kawasan pariwisata di Danau Toba serta meningkatkan kecepatan logistik ke pelabuhan Kuala Tanjung dan juga berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan KEK Sei Mangkei.

"Ini kita harapkan juga akan cepat bisa berkembang dan juga mempercepat waktu tempuh dari Medan dan sekitarnya menuju Kisaran dan Provinsi Riau, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan dan sekitarnya," katanya.

Presiden optimistis pembangunan jalan tol itu akan semakin menambah minat investasi di sekitar kawasan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga yakin operasional tol tersebut bisa meningkatkan volume kunjungan wisatawan ke destinasi super prioritas di Danau Toba dan sekitarnya serta mengefisienkan biaya logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei.

"Kita harapkan dengan jalan tol ini akan terjadi peningkatan daya saing daerah, mendorong tumbuhnya usaha baru dan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," katanya.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda peresmian tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pimpinan Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, serta pejabat daerah setempat.

Baca juga: Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara

Baca juga: Presiden arahkan BUO IKN-INA berkolaborasi garap minat investor asing
 

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Halo, pacar selebriti

situs slot paling gacor mudah menang

Gunung Marapi Sumbar kembali meletus pada Senin sore******

Ini menjadi letusan pertama Gunung Marapi di bulan Februari. Sebelumnya gunung setinggi 2.891 mpdl ini terakhir meletus pada 24 Januari 2024

Lubuk Basung,- (ANTARA) - Gunung Marapi Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengalami erupsi pada Senin (5/2) sore, yang menjadi letusan pertama pada Februari 2024 setelah sempat tidak bereaksi sama selama sepuluh hari terakhir. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo di Lubuk Basung, Senin, mencatat erupsi terjadi pukul 15.16 WIB terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,1 mm dan durasi 1 menit 29 detik. PGA meminta masyarakat di sekitar Gunung Marapi tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah bahaya itu. "Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah aliran bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi, terutama di saat musim hujan," katanya.

Baca juga: PVMBG ingatkan potensi ancaman Gunung Marapi masih tinggi PGA juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam, agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
 Wali Nagari atau Kepala Desa Bukik Batabuah Firdaus mengatakan letusan didahului dengan suara gemuruh yang jelas didengar oleh warga di sekitar kaki gunung di Kecamatan Candung dan Sungai Puar, Kabupaten Agam. "Ini menjadi letusan pertama Gunung Marapi di bulan Februari. Sebelumnya gunung setinggi 2.891 mpdl ini terakhir meletus pada 24 Januari 2024," kata dia. Tinggi kolom letusan tak teramati dari Bukittinggi karena tertutup awan tebal. Meski demikian di sejumlah daerah dekat gunung, kolom abu letusan terlihat cukup besar.

Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Siaga atau Level III dengan zona radius bahaya 4,5 kilometer dari kawah. Gunung Marapi mengalami erupsi pada periode awal Desember 2023 hingga saat ini. Total ada 24 korban jiwa dari kalangan pendaki yang terkurung di kawasan puncak saat letusan awal terjadi. Hingga saat ini, tercatat 140 kali letusan terjadi dan 861 hembusan terjadi pada Gunung Marapi yang berada  di Kabupaten Agam dan Tanah Datar itu.

Baca juga: BMKG ingatkan masyarakat ancaman lahar dingin erupsi Marapi   

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jiuyou Abadi Racun

juara99 slot

Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.

"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.

Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres

Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.

Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan panjang umur

buku mimpi 95

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024