man7city300

Mati di Siang Hari

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

Tangkap Alam Abadi

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

Shopee Indonesia Kembali PHK Karyawan******

PT.Shopee Internasional Indonesia kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini demi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Shopee melakukan langkah penyesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional," kata juru bicara Shopee Indonesia seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (10/3).

Meski begitu, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu. Juru bicara Shopee hanya menyebutkan akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak.

"Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari keputusan ini. Proses ini dilakukan mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir," ungkap juru bicara Shopee Indonesia.

Karyawan yang terdampak juga akan mendapat pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang dan tambahan satu bulan gaji. Khusus bagi karyawan muslim, tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan berlaku.

"Seluruh karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir," jelasnya.

Juru bicara Shopee juga menyebut pihaknya memastikan operasional bisnis dan layanan tidak akan terpengaruh karena adanya keputusan ini.

"Shopee Indonesia memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kami kepada seluruh Penjual, Pembeli dan Mitra kami," kata juru bicara Shopee Indonesia.

PHK ini bukan lah yang pertama, pada September 2022 lalu Shopee Indonesia juga melakukan hal serupa.

Saat itu, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Incar Rp307 T, MbS Luncurkan Maskapai Baru Arab Saudi Riyadh Air******

Arab Saudi resmi meluncurkan maskapai baru bernama Riyadh Air. Maskapaibaru ini ditargetkan menyumbang US miliar atau setara Rp307 triliun (asumsi kurs Rp15.370 per dolar AS).

Mengutip Reuters, peluncuran Riyadh Air dipimpin langsung Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri (PM) Mohammed bin Salman (MbS) pada Minggu (12/3) waktu setempat. Sementara itu, Tony Douglas yang malang melintang di dunia penerbangan didapuk sebagai Kepala Eksekutif Riyadh Air.

Selain diharapkan menyumbang Rp307 triliun untuk produk domestik bruto (PDB) non-minyak Arab Saudi, Riyadh Air diproyeksi menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja. Ini menyangkut pekerjaan langsung maupun tidak langsung di lingkungan Riyadh Air.

Maskapai anyar ini sepenuhnya dimiliki oleh dana kekayaan Arab Saudi, yakni Dana Investasi Publik (PIF). PIF terkenal memiliki aset lebih dari US0 miliar dan menjadi pendorong utama upaya kerajaan untuk mendiversifikasi ekonomi dan tidak berfokus pada minyak.

Di lain sisi, kemunculan Riyadh Air berpotensi menimbulkan pertempuran sengit memperebutkan calon penumpang. Mereka akan berhadapan langsung dengan raksasa regional lain, seperti Emirates, Qatar Airways, dan Turkish Airlines.

Terlebih, Arab Saudi sedang dalam negosiasi lanjutan untuk memesan hampir 40 jet A350 dari Airbus sejak Oktober 2022. Ada juga lobi-lobi dengan Boeing sebagai sarana perluasan transportasi kerajaan.

Lobi-lobi tersebut dibenarkan oleh kepala Saudi Arabian Airlines yang merupakan maskapai milik negara. Ia mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan Boeing dan Airbus untuk memesan armada baru, baik untuk mereka maupun maskapai baru yang direncanakan.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Shopee Indonesia Kembali PHK Karyawan******

PT.Shopee Internasional Indonesia kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini demi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Shopee melakukan langkah penyesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional," kata juru bicara Shopee Indonesia seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (10/3).

Meski begitu, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu. Juru bicara Shopee hanya menyebutkan akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak.

"Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari keputusan ini. Proses ini dilakukan mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir," ungkap juru bicara Shopee Indonesia.

Karyawan yang terdampak juga akan mendapat pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang dan tambahan satu bulan gaji. Khusus bagi karyawan muslim, tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan berlaku.

"Seluruh karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir," jelasnya.

Juru bicara Shopee juga menyebut pihaknya memastikan operasional bisnis dan layanan tidak akan terpengaruh karena adanya keputusan ini.

"Shopee Indonesia memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kami kepada seluruh Penjual, Pembeli dan Mitra kami," kata juru bicara Shopee Indonesia.

PHK ini bukan lah yang pertama, pada September 2022 lalu Shopee Indonesia juga melakukan hal serupa.

Saat itu, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.