petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

trik rejeki nomplok higgs domino

rtp probet88 767Jutaan kata 225890Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik rejeki nomplok higgs domino》

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia******

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Arsip foto - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru memulangkan 61 WNI yang ditangkap akibat tinggal secara ilegal di pemukiman dalam sebuah perkebunan di wilayah Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor hari ini terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
info jam gacor pragmatic
bisaqq
tempat main slot terpercaya
bayar kredivo lewat shopee
istanacasino
slot gacor ini
info situs slot gacor hari ini
voucher elektronik
wwwindotogel
Daftar isi semua bab
Bab 1 angka jitu orang melahirkan bayi laki laki
Bab 2 slot terbaru terpercaya
Bab 3 slot rtp maxwin
Bab 4 situs slot lagi gacor
Bab 5 kredit pintar ilegal
Bab 6 pinjaman online 200rb
Bab 7 nuansaslot
Bab 8 slot kasih maxwin
Bab 9 bigo88
Bab 10 wede303
Bab 11 das xboot demo
Bab 12 i want slot
Bab 13 ljo777
Bab 14 slot gacor 2022 resmi
Bab 15 jam gacor pragmatic
Bab 16 prediksi togel oregon 2
Bab 17 slot gacor besok
Bab 18 ign88
Bab 19 slot gacor onix
Bab 20 gacor388
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1634bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Tidak di masa muda

kredit hp hanya dengan ktp
Apple akan didenda Rp8,4 Triliun berdasarkan UU Antimonopoli Eropa
Ilustrasi - Logo kebijakan Apple. ANTARA/apple.com
Jakarta (ANTARA) - Apple dilaporkan harus membayar sekitar 500 juta Euro (539 juta dolar AS) atau sekitar Rp8,4 Triliun di Uni Eropa karena dianggap menghambat persaingan melalui Apple Music di ponsel iPhone.

Laporan Financial Times yang dikutip The Verge pada Minggu (18/2) menyebutkan bahwa denda tersebut terjadi setelah regulator di Brussels, Belgia menyelidiki keluhan Spotify bahwa Apple mencegah aplikasi memberi tahu pengguna tentang alternatif yang lebih murah dibandingkan layanan musik Apple.

Masalah ini disebabkan oleh upaya Apple untuk menjaga aplikasi dan pengguna tetap terkurung dalam sistem pembayaran App Store-nya.

Baca juga: Mantan karyawan Apple terbukti bersalah denda hingga Rp2,2 miliar

Sebelumnya, Spotify mengeluh pada tahun 2019 bahwa kebijakan Apple telah meredam persaingan Apple Music dengan aplikasi lainnya misalnya Spotify, sehingga penyelidikan UE dimulai pada tahun berikutnya.

UE mengurangi keberatannya dengan menentang penolakan Apple untuk mengizinkan pengembang menautkan pendaftaran berlangganan mereka sendiri ke dalam aplikasi mereka.

Hal ini juga merupakan kebijakan yang diubah Apple pada tahun 2022 menyusul tekanan peraturan di Jepang.

Denda sekitar 5 juta dolar AS mungkin terdengar besar, namun denda yang jauh lebih besar, yaitu hampir 40 miliar dolar AS, atau 10 persen dari omzet global tahunan Apple akan dikenakan ketika UE memperbarui keberatannya tahun lalu.

Baca juga: Apple dilaporkan membayar denda sebesar Rp213 miliar kepada Rusia

Apple didakwa lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2020, tetapi otoritas Prancis menurunkannya menjadi sekitar 366 juta dolar AS setelah perusahaan tersebut mengajukan banding.

Perwakilan Apple, Emma Wilson mengatakan kepada The Verge melalui email bahwa perusahaan tersebut tidak mengomentari spekulasi.

Secara terpisah, Juru bicara Apple Hannah Smith mengatakan bahwa perusahaan berharap Komisi Uni Eropa akan berhenti mengejar kasus tersebut. Menurut Smith, kasus ini tidak ada gunanya.

Sementara itu, Juru bicara Komisi Eropa Lea Zuber menolak berkomentar.

Sedangkan Spotify tidak merespons pada saat berita ini dimuat.

Baca juga: Rusia denda Apple sebesar Rp184 miliar karena langgar UU antimonopoli

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Nanchen

indolottery88
Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf saat menggunakan hak pilihnya di TPS 10 The Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Willi Irawan/am.
Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".

"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".

Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).

"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.

"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.

Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.

"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.

Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.

"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh seluruh dunia

mangga2bet
Kemenag gelar sidang isbat awal Ramadhan pada 10 Maret 2024
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi pada Minggu, 10 Maret 2024 di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan kegiatan ini akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. "Sidang isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," ujar Kamaruddin di Jakarta, Senin.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024 Sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan bahwa pihaknya juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat.
 Adib menjelaskan sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik "Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara langsung di Channel Youtube Bimas Islam," ujar Adib. Kedua, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah Shalat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. "Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan  "Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024," demikian bunyi surat Majelis Tarhih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Peri dokter ajaib

agen slot online terpercaya
OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.

“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.

Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.

Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.

Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).

Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.

Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.

Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.

Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.

Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun
Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

superstar terbatas

slot bonus 100 persen
NasDem: Pertemuan Jokowi dan Paloh sudah lazim
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) saat jamuan makan pagi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah biasa dan lazim terjadi.

"Pak Surya Paloh diundang oleh presiden Jokowi untuk makan malam. Pertemuannya biasa, sudah biasa, lazim dilakukan oleh Pak Surya dan Pak Jokowi," kata Willy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Surya Paloh merupakan sosok politikus yang terbuka dalam berkomunikasi dengan siapa saja.

Bahkan, pertemuan itu berbicara banyak hal tentang kebangsaan hingga situasi dinamika di Indonesia saat ini, disertai sajian berupa bakso dan mi goreng.

Baca juga: Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"

Pertemuan tertutup itu, lanjut Willy, berlangsung sekitar sejam dan harus dimaknai sebagai komunikasi yang dijalin Surya Paloh dengan semua pihak.

"Pak Surya seringkali menyampaikan, jangan karena pemilu, lalu kemudian negara dan bangsa kita porak poranda atau terpecah belah," tegasnya.

Willy menjelaskan pertemuan itu harus dilihat dalam perspektif komunikasi sebagai kunci dalam sebuah proses silaturahim antara kedua belah pihak, serta bagaimana saling memberikan pandangan satu sama lain.

"Dialog adalah sebuah medium, untuk kemudian saling memberikan pandangan dan tentu diskusi yang satu jam itu benar-benar melahirkan banyak hal," katanya.

Baca juga: Mahfud enggan mengomentari pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

Sebelumnya, Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2) petang.

"(Surya Paloh) Dipanggil Pak Presiden (Jokowi)," kata politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu

Menurut Sahroni, pertemuan itu merupakan silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujar Sahroni.

Pertemuan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai Pemilu 2024.

Baca juga: Pakar: Pertemuan Jokowi dan Paloh untuk jaga hubungan baik

Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

igcplay
Kemenag gelar sidang isbat awal Ramadhan pada 10 Maret 2024
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi pada Minggu, 10 Maret 2024 di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan kegiatan ini akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. "Sidang isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," ujar Kamaruddin di Jakarta, Senin.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024 Sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan bahwa pihaknya juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat.
 Adib menjelaskan sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik "Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara langsung di Channel Youtube Bimas Islam," ujar Adib. Kedua, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah Shalat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia. "Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan  "Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024," demikian bunyi surat Majelis Tarhih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024