login slot

kekuatan sihir

Pengusaha Ritel Pede Harga Beras Turun Seminggu Sebelum Lebaran******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey memprediksi harga beraspremium akan turun seminggu sebelum Idulfitri. Hal itu seiring dengan terjadinya panen raya pada Maret mendatang sehingga beras bisa masuk ke ritel pada pertengahan April.

"Mudah-mudahan sebelum HBKN (Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri sudah turun. Satu minggu sebelum HBKN sudah turun karena yang panen di pertengahan-akhir Maret itu sudah digiling, pertengahan April sudah masuk," ujar Roy di Balai Sudirman, Kamis (23/2).

Dalam kesempatan yang sama, Roy juga menjelaskan penyebab kenaikan harga beras premium beberapa waktu terakhir di mana di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp64 ribu per 5 kg. Ia mengatakan kenaikan harga tidak terlepas dari belum adanya panen raya.

"Swasta-swasta ini juga waktu menebus berasnya dari penggilingan itu memang sudah naik karena demand supply tadi. Kenapa tebus mahal? Karena supply belum panen tapi demand tetap kan," katanya.

Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 147 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023.

"Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, di Jakarta, Senin (20/2).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meramal stok beras sejumlah daerah di Indonesia akan melimpah pada Maret 2023. Perkiraan tersebut dilandaskan pada masa panen raya yang bakal tiba pada akhir Februari ini hingga awal Maret mendatang. Jokowi berharap stok yang melimpah bisa mempengaruhi harga beras di pasaran.

"Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektar), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektar). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada, artinya stok melimpah," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/2).

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Railink Tambah Perjalanan KA Bandara DIY******

PT Railinkmenambah jadwal perjalanan kereta api bandarayang ada di Yogyakartadan Medan mulai Rabu (1/3).

Untuk perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta, Railink bakal menambah jadwal untuk bisa melayani penumpang yang menggunakan penerbangan malam.

"Perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta ini untuk mengakomodir pelanggan kami yang akan melakukan penerbangan malam dan atau tiba lebih malam di Bandara Yogyakarta International Airport", ungkap Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho melalui keterangan resmi, Selasa (28/2).

Untuk harga tiket KA Bandara YIA-KA Bandara Yogyakarta PP dan KA Bandara YIA-KA Bandara Wates PP sebesar Rp20 ribu. Sedangkan harga tiket KA Bandara Yogyakarta-KA Bandara Wates PP sebesar Rp10 ribu dengan waktu tempuh 39 menit.

"Tiket KA Bandara Yogyakarta dapat dibeli di channel offlinemelalui vending machinesertachannel onlinemelalui via aplikasi KA Bandara, Website dan KAI Access," jelasnya.

KA Bandara Medan juga menambah jadwal perjalanan baru, yakni keberangkatan dari Medan ke Kualanamu mulai 05.00 WIB sampai 19.20 WIB. Sebaliknya, keberangkatan dari Kualanamu ke Medan jadwal pertama dimulai 07.20 WIB sampai jadwal terakhir 20.30 WIB.

Untuk harga tiket bervariasi, dimulai dari Medan ke Bandar Khalipah Rp10 ribu, Bandar Khalipah ke Kualanamu Rp40 ribu. Sedangkan, Medan ke Kualanamu langsung Rp70 ribu dengan jarak tempuh hanya 32 menit.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Wukong membaca obrolan pribadi

Pekan Gajian, Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Aja******

Para pekerja yang sudah gajian dan mau isi stok kebutuhan rumah, yuk belanja di Transmart aja! Soalnya, ada promo 'Harga Murah, Produk Meriah' untuk akhir bulan ini selama 24-28 Februari 2023.

Promo dari Transmart ini masuk dalam promo bulanan Belanja Ekstra Akhir Pekan alias Beken! Dengan promo ini, harganya dijamin murah dan produknya meriah alias aneka produk ada.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari

Buat ibu-ibu, ada juga nih harga spesial untuk pembelian minyak goreng SunCo 2 liter seharga Rp33.900 dari Rp39.900 per kemasan.

Begitu juga dengan Rinso Anti Noda 1,8 kg dari Rp65.900 jadi Rp49.900 per kemasan.

Sampo Zinc 340 ml juga diskon dari Rp46.300 jadi Rp27.900 per kemasan dan Garnier Micellar Water 125 ml turun harga dari Rp38.100 jadi Rp27.500 per kemasan.

Jadi murah banget, kan? Yuk tunggu apalagi, segera belanja di Transmart akhir pekan ini biar enggak ketinggalan dengan promonya!

Mulai penjara bawah tanah

Pengamat Sebut 200 Ribu Penumpang KRL Terancam Polemik Impor Kereta******

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut nasib 200 ribu penumpangKRL di ujung tanduk. 

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

[Gambas:Video CNN]

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Harusnya tak ada polemik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.

Saya tidak sedang bermain-main

PeduliLindungi Jadi SatuSehat, KAI Imbau Penumpang Bawa Bukti Vaksin******

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI(Persero) mengimbau calon penumpang kereta untuk menunjukkan dokumen vaksin saat melakukan boardingusai aplikasi PeduliLindungi berubah jadi SatuSehat Mobile per 1 Maret 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dokumen vaksin tersebut dapat berupa softcopy yang ditunjukkan di handphoneataupun dokumen fisik.

"Pelanggan untuk sementara waktu diimbau membawa dokumen vaksin sebagai antisipasi jika validasi status vaksin pelanggan saat boarding mengalami gangguan dalam menampilkan status vaksin. Hal ini terkait adanya proses migrasi aplikasi PeduliLindungi ke SatuSehat Mobile," kata Joni.

KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan sejak 23 Juli 2021.

Melalui integrasi tersebut, data vaksinasi pelanggan akan muncul pada layar komputer petugas pada saat proses boarding. Integrasi ini terwujud melalui kerja sama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

"Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen," ujar Joni.

Ia mengatakan sejauh ini syarat naik kereta api sejauh ini masih mengacu pada SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]