baca artikel dapat uang

situs slot paling terkenal 505Jutaan kata 405228Orang-orang telah membaca serialisasi

《baca artikel dapat uang》

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638******

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat kasus Demam Berdarah (DBD) di Jawa Timur hingga Februari pada minggu ketiga mencapai 3.638 kasus.

Angka tersebut meningkat jika dibanding pada 2023 dengan keseluruhan kasus hingga Desember sebanyak 9.041.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur drg Sulvi Anggraeni di Surabaya, Sabtu mengatakan dengan tingginya angka kasus DBD diawal tahun, pihaknya memprediksi angka kasus DBD di Jatim hingga akhir 2024 dapat melebihi angka di tahun lalu.

"Kalau diprediksi misalnya tiga kalinya sudah 9.000 lebih, jadi minimal bisa hampir sama atau bisa melebihi dari kasus pada 2023," ujar Sulvi usai Talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya.

drg Sulvi menjelaskan, angka DBD paling tinggi terjadi Kabupaten Probolinggo, yakni mencapai 600 kasus, sementara di Surabaya sendiri saat ini tercatat lebih dari 30.

"Untuk Surabaya Alhamdulillah memang masih terkendali dibandingkan beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak, tapi memang sudah mulai ada peningkatan," katanya.

Tren peningkatan tersebut, kata dia, di setiap musim penghujan datang, bisa di akhir atau awal tahun.

"Mungkin waktunya bergeser-geser sedikit bulannya, tapi memang peningkatannya lebih banyak di musim penghujan. Cuaca memang saat ini tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu awal-awal Januari sebenarnya memang masih datar tiba-tiba naik lagi di Januari akhir sampai Februari," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya pencegahan DBD adalah dengan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus.

Selain itu, upaya pencegahan DBD adalah dengan pemberian Vaksin DBD, vaksin DBD TAK-003 diproduksi oleh perusahaan asal Jepang Takeda.

"Saat ini vaksin DBD baru bisa didapatkan dengan biaya pribadi, karena pemerintah belum memasukkannya dalam program. Kalau masyarakat mampu silakan membeli, karena kalau dilihat dari harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau sudah terkena DBD dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, itu pilihannya masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mendukung adanya Vaksin DBD dari Takeda karena sudah dilakukan penelitian dan terbukti aman.

"Kami dari sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi juga mendukung asal tidak melupakan PSN 3M plus vaksinasi tetap jalan," jelas dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan pihaknya memastikan vaksin DBD TAK-003 dapat diakses oleh masyarakat luas di Surabaya dan Jawa Timur.

Pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah adanya kasus DBD secara efektif.

"Jadi komitmen kami lebih dari sekadar vaksin, yaitu kami mendukung Indonesia untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucapnya.

Baca juga: IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD

Baca juga: Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD

Baca juga: 11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Bangka Tengah gencarkan program padat karya atasi kemiskinan ekstrem******

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggencarkan pelaksanaan program padat karya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Program padat karya ini melibatkan masyarakat secara langsung, pelatihan keterampilan, bantuan kredit usaha rakyat, dan bantuan peningkatan usaha," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Sabtu.

Bupati mengatakan hal itu menyikapi angka kemiskinan berdasarkan data BPS pada 2023 tercatat sebesar 5,29 persen atau meningkat jika dibandingkan data pada 2022 sebesar 4,86 persen.

"Kita juga mengutamakan bantuan untuk kelompok desil 1-4 dan terus memantau dan mengevaluasi bantuan yang disalurkan kepada warga untuk memastikan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Pemkab se-Babel terbitkan aturan kriteria kemiskinan ekstrem

Bupati menjelaskan desil merupakan kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan desil memiliki empat tingkat yang berbeda.

Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya dihitung secara nasional.

Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen dihitung secara nasional, desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 persen dihitung secara nasional, dan desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40 persen dihitung secara nasional.

Baca juga: Banten prioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem

Pemkab Bangka Tengah terus meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di desil 1-4 melalui berbagai program, termasuk menyalurkan bantuan sembako.

"Kita berharap langkah ini dapat menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Pemkab Bangka Tengah juga berupaya menekan harga beberapa kebutuhan pokok yang terus naik, terutama beras dan beberapa komoditas lainnya.

Baca juga: Pemkot Bengkulu fokus turunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem

"Menjelang Ramadhan memang harga bahan pokok cenderung naik dan ini perlu kita antisipasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan inflasi," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kemdikbudristek tingkatkan minat baca anak lewat penyediaan buku******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya meningkatkan minat baca generasi muda melalui penyediaan buku bacaan yang bermutu.

"Minat baca ini juga berkaitan erat dengan penguatan literasi yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz mengatakan Kemendikbudristek pada 2022 telah mendistribusikan sebanyak 15,4 juta eksemplar buku bacaan ke sejumlah sekolah dasar di seluruh Indonesia yang memiliki tingkat literasi rendah berdasarkan hasil asesmen nasional dan daerah 3T.

SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan salah satu penerima manfaat bantuan buku bacaan dari pemerintah tersebut.

Sekolah tersebut menerima sebanyak 1.670 eksemplar buku bacaan.

"Bangga rasanya melihat buku-buku tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran oleh sekolah dan siswa. Sejati-nya pelaksanaan sekolah seperti inilah yang diharapkan oleh Mas Menteri (Pendidikan/Nadiem Makarim) ketika meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-23 berupa Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia," kata Hafidz Muksin.

Dia mengatakan pemanfaatan dan praktik baik terhadap pemberian buku bacaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan program pencetakan dan pengiriman buku bacaan bermutu.

"Pada tahun 2024, Kemendikbudristek akan mengirimkan lebih dari 21 juta eksemplar buku bacaan ke sekolah-sekolah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Label：kakek zeus slot lucu、syarat kredit barang、situs judi online24jam

Terkait：kobraqq、bo sering maxwin、dewapoker、slot yang paling bagus、mpo878、dewa777、slotmania88、contoh voucher belanja、oricasino、cara dapat uang online halal

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bonus168（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

dapat uang dengan mudah

alibabaslot

situs slot game online

daftar slot gacor terpercaya

game onlineBacaan TerkaitMore+

Jangkar Loli yang Berubah

slot paling lama

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.

APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

hoki633slot

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

line 4d slot

Pandemi percepat reformasi bidang kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengalami reformasi kesehatan yang sangat cepat mulai dari aspek sumber daya manusia hingga teknologi akibat kemunculan pandemi COVID-19 yang menyebar secara merata di seluruh dunia.

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan alat-alat yang dulu didatangkan dari luar negeri ternyata bisa diproduksi di dalam negeri secara mandiri.

"Banyak keahlian yang dulu samar-samar, ternyata ada orang-orang yang sebetulnya basisnya sudah ada tinggal penguatan dan mereka muncul menjadi ahli-ahli baru," kata Fasli dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 yang diumumkan di Indonesia. Saat itu ada dua orang yang terinfeksi virus Corona di Depok, Jawa Barat. Mereka adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan puterinya yang berusia 31 tahun.

Fasli menerangkan pandemi menyadarkan semua pihak bahwa cara yang selama ini dilakukan baik di tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan belum memadai.

Ketika krisis itu muncul, orang-orang masih belum siap dan gelagapan tentang bagaimana cara menangani penularan penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.

"Kita mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 dan kita juga belajar dengan sangat cepat," kata Fasli.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa koordinasi berbagai laboratorium di Indonesia menjadi kian mapan akibat kemunculan pandemi tersebut.

Ketika pemeriksa reaksi berantai polimerase atau PCR belum ada di Indonesia, kata Fasli, Rumah Sakit Yarsi adalah salah satu lembaga kesehatan yang menyediakan alat itu di Jakarta.

Metode pemeriksaan PCR dipakai untuk mendeteksi virus Corona. Bahkan, Rumah Sakit Yarsi yang saat itu baru diresmikan langsung beralih fungsi menjadi rumah sakit COVID-19.

"Kami menangani lebih dari 200 pasien COVID-19. Rumah sakit baru, orang mencari-cari rumah sakit yang bisa, kami pindahkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit COID-19," kata Fasli yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jaringan laboratorium juga dibangun dengan negara-negara maju, seperti Belanda, Australia, maupun Korea Selatan. Hubungan kerja sama lintas negara dalam lembaga global memperkuat kapasitas laboratorium di Indonesia.

Praktik berbasis bukti kian menggelora tidak hanya di kalangan pakar dan ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang bekerja di bidang non medis maupun masyarakat secara umum.

Setiap keputusan maupun kebijakan berlandaskan data dan bukti yang menepiskan berbagai keraguan, sehingga orang-orang tidak bertengkar atas perbedaan pendapat karena terbukti secara ilmiah dan atas rekomendasi para ahli.

"Kita belajar banyak dan belajar sangat cepat dari pandemi. It can be done!" pungkas Fasli.

Baca juga: Menkes: Indonesia terus lakukan reformasi sistem kesehatan

Baca juga: Menkeu: Dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI

Baca juga: Bappenas: Inovasi teknologi kunci reformasi sistem kesehatan

Yiwu Chunqiu

slot gacor adalah

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu.

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

laku laku kredit hp

Gunung Ibu lontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter******

Jakarta (ANTARA) - Gunung Ibu yang berada di barat laut Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, meletus dan melontarkan abu vulkanik setinggi lebih kurang 800 meter dari puncak kawah gunung berapi aktif tersebut.
Petugas Pos Pengamatan Gunung Ibu, Axl Roeroe, mengatakan letusan itu terjadi pagi ini pukul 08.07 WIT dengan kolom abu tebal mengarah ke selatan dan barat daya. "Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 20 milimeter dan durasi 190 detik," kata Roeroe dalam laporan yang diterima di Jakarta, Minggu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai aliran lahar pada sungai-sungai yang berhulu ke puncak Gunung Ibu dan selalu berkoordinasi dengan pos pengamatan gunung api setempat. Gunung Ibu berada pada status level II atau waspada dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung berapi tersebut agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif. Gunung Ibu merupakan gunung api bertipe strato volcano yang memiliki ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut terletak di barat laut Pulau Halmahera, Maluku Utara. Puncak gunung merupakan kawah vulkanik. Pusat kawah memiliki lebar 1 kilometer dan kedalaman 400 meter, sedangkan bagian luar memiliki lebar 1,2 kilometer. Pada tahun 2023, Gunung Ibu menduduki posisi kedua gunung api paling aktif erupsi di Indonesia. Gunung api tersebut mengalami erupsi sebanyak 21.100 kali.

Baca juga: Gunung Ibu meletus lontarkan abu vulkanik setinggi satu kilometer

Baca juga: Gunung Ibu erupsi selama 68 detik lontarkan abu vulkanik ke arah barat

Baca juga: Gunung Ibu erupsi luncurkan lava pijar sejauh satu kilometer

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

maxwin500

DKI sepekan, Banjir kepung Jakarta sampai kasus DBD meningkat******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta dalam sepekan mulai Senin (26/2) sampai Sabtu (2/3) menjadi sorotan warga mulai dari Jakarta kembali dikepung banjir hingga peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada bulan Februari 2024.

Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta selama sepekan yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi di akhir pekan ini.

1. Sebanyak 34 ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa
34 ruas jalan di wilayah Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi pukul 10.00 atau mengalami peningkatan jumlah dibanding pukul 06.40 dan 09.00 WIB.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 34 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun empat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan konsep bernuansa moderen pada 2024 untuk mewujudkan visi Jakarta menuju kota global.

"Alasannya pembangunan JPO dengan konsep moderen ini tidak hanya memperhatikan estetika dan fungsionalitas, tetapi juga keberlanjutan untuk berkontribusi mewujudkan visi Jakarta menuju kota global," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwik Wahyuni saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya ada di sini

3. Jelang Ramadhan, warga DKI diminta tak panik karena stok pangan aman

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamin ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat menjelang datangnya Ramadhan dan meminta masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara panik (panic buying).

"Kami memastikan, stok pangan di Jakarta menjelang Ramadhan pada kondisi yang aman," kata Heru saat meninjau bazar murah di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis,

Baca berita selanjutnya di sini

4. PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta.

"Kita harapkan bisa 500 meter, kalau misalkan lebih juga bagus," kata Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono saat ditemui di Rumah Pompa Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis.

Berita selengkapnya dapat dibaca di sini

5. Jaksel akui kasus DBD naik 100 persen lebih pada Februari 2024

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengakui, kasus demam berdarah dengue (DBD) selama Februari tahun ini di daerah itu naik hingga 100 persen lebih dibandingkan bulan sebelumnya.

"Berdasarkan data ada 149 kasus DBD sepanjang Februari," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) Yudi Dimyati di Jakarta, Sabtu.

Selengkapnya dapat dibaca di sini

《baca artikel dapat uang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot banyak menangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《baca artikel dapat uang》bab terbaru。