nama situs slot

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

pengamat alam

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Menantu Kaisar Abadi

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pakar pribadi si cantik sekolah

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Bisa Belajar Coding, SMP Muhammadiyah 1 Solo Punya Program Baru ICT******

Rusmanto melihat kebutuhan akan berbagai media interaktif semakin meningkat karena perkembangan teknologi cukup pesat pesat. Selama ini pihaknya sudah merancang kurikulum berbasis agama agar siswa memiliki pemahaman religius yang baik.

Maka program tersebut dirancang agar para siswa tidak hanya memiliki kecakapan religius namun juga kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi berbasi komputer. 

“Punya kemampuan dalam hal digitalisasi dalam hal diajarkan membuat flyer, short movie, sampai coding, untuk menyiapkan agar anak-anak melek IT,” kata dia.

Dia mengatakan membuka program ICT untuk tiga kelas masing-masing diisi 25 siswa. Salah satu yang membedakan dengan program lain adalah penggunaan komputer untuk media pembelajaran. “Jadi anak-anak belajar nyaris tanpa buku, kecuali yang hitung-hitungan,” kata dia.

Rusmanto menambahkan ada berapa fasilitas khusus yang diberikan untuk program ICT. Misalnya setiap siswa difasilitasi satu perangkat komputer, akses Internet, dan ruang kelas dilengkapi LCD, AC, sampai Smart Tv untuk pembelajaran.

Pihaknya diharapkan lewat fasilitas pendukung itu siswa mampu membuat coding sendiri dan bisa menciptakan program seperti education game atau lainnya. 

“Materi selanjutnya, anak-anak juga diperkenalkan dengan desain grafis, seperti corel draw, dan penggunaan aplikasi Microsoft Office,” kata dia.

Prajurit terkuat

Prabowo Obral Program Makan Gratis di Debat Terakhir Capres 2024******

“Saya punya internet gratis untuk sekolah, untuk UMKM. Tapi, ada yang menarik, di Pontianak pada 20 Januari, Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, internet gratis penting untuk mengatasi ketimpangan digital di Indonesia. Ganjar kemudian bertanya kepada Prabowo, “etuju tidak bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya?” tanya Ganjar.

Atas pertanyaan Ganjar tersebut, Prabowo menjelaskan tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak penting. Ia menduga Ganjar mendapatkan informasi yang kurang lengkap mengenai pernyataan yang dia lontarkan di Pontianak.

“Mungkin tidak lengkap yang bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, miskin, kalangan bawah, itu yang saya maksud,” ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo merasa internet gratis memang bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan digital. Prabowo bahkan mengaku akan membawa internet gratis ke seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden, tetapi ia tetap akan memprioritaskan makan gratis.

“Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi, makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategis, itu utama bagi saya,” ujar dia.

Pada sesi Debat Capres 2024 yang terakhir, Prabowo Subianto memang banyak menyampaikan gagasan tentang makan gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil. Pada segmen kedua dia menyebut makanan bergizi menjadi solusi masalah kesehatan di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya berencana membuat program makan gratis untuk masyarakat miskin.

Kemudian pada sesi ketiga, Prabowo sempat menanyakan tentang program makan gratis kepada Ganjar Pranowo. Selanjutnya pada segmen keempat, dia Prabowo menyampaikan komitmennya kepada kaum perempuan dengan memberikan bantuan gizi berupa makan gratis untuk ibu hamil untuk mencegah stunting.