mantap slot 138

Bayi labu saya

Otorita Pamer Hotel Aguan Cs Sudah 35 Persen Dibangun: IKN Bukan Hoaks******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pembangunan Hotel Nusantarasudah 35 persen. Hotel garapan konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma aliasAguan ini jadi bukti bahwaIKN bukan hoaks. 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan pembangunan hotel tersebut cukup cepat. Padahal, groundbreaking atau peletakan batu pertama baru dilakukan September 2023.

"Konsorsium Nusantara yang bangun Hotel Nusantara, 9 perusahaan. Saya dapat laporan hari ini, September (2023) groundbreaking, hari ini progresnya sudah 35 persen pembangunannya," kata Agung dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Aguan Cs memang sempat menjadi buah bibir saat rombongan miliarder Tanah Air itu menjadi pionir investasi swasta di ibu kota baru.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai berterima kasih kepada Aguan dan kawan-kawan. Jokowi juga memimpin groundbreaking Hotel Nusantara di IKN kala itu.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi saat memberikan sambutan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Zulhas Dengar Harga Cabai Rp120 Ribu di Pasar Johar: Luar Biasa Mahal******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Dalam kunjungannya tersebut, pedagang mengatakan harga cabai saat ini meroket ke Rp120 ribu per kilogram (kg). Zulhas pun kaget harga cabai melonjak hingga Rp120 ribu per kg.

"Ah yang benar kamu, Rp120 ribu mahal sekali jualnya. Belinya darimana? Biasanya Rp100 ribu. Kalau Rp120 ribu mahal banget," katanya.

Sementara itu, Zulhas mengatakan harga bahan pokok cenderung turun kecuali cabai.

"Yang agak naik cabai. Cabai luar biasa mahalnya," katanya.

Ia mengatakan harga cabai di Jakarta naik karena bukan daerah sentra produksi. Sementara di Jawa Timur, katanya, harga cabai hanya Rp65 ribu - Rp70 ribu per kg.

Ia mengatakan pemerintah daerah (pemda) setempat biasa mensubsidi ongkos angkut cabai sehingga harga bisa ditekan.

"Kita terus cari jalan agar cabai bisa diatasi karena berpengaruh ke inflasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Teten Kaji Skema KUR agar Tukang Bakso Cs Jualan Pakai Motor Listrik******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyiapkan skema pinjaman agar para pelaku UMKM, termasuk tukang bakso, bisa mendapat motor listrikuntuk berjualan.

Teten juga mengajak para produsen kendaraan listrik dalam negeri untuk merancang kendaraan khusus berniaga. Dengan begitu para pedagang bakso, es krim, hingga sate bisa berjualan menggunakan kendaraan listrik.

Ia pun mengatakan para produsen dan UMKM kelak bisa membuat skema pembiayaan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.

Ia pun menilai jika kelak hal ini bisa terealisasi, maka penggunaan kendaraan listrik pun meningkat. Dengan begitu, emisi karbon pun bisa berkurang.

Teten menambahkan bahwa skema tadi hanya khusus untuk produsen-produsen kendaraan listrik dalam negeri.

"Didorong penggunaan EV (electric vehicle) ini dengan brand lokal dengan dukungan skema pembiayaan tadi," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China******

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan Uni Eropatelah menuduh Indonesia mendapatkan subsididari China.

Tuduhan itu terkait pabrik baja. Atas tuduhan itulah, Uni Eropa kemudian mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty tinggi atas produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).

BMP itu mencapai 21 persen. BMP itu lebih tinggi dari produk India yang hanya 7,5 persen

"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya Minggu (3/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan Indonesia tak tinggal diam atas tuduhan Uni Eropa tersebut. 

Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan BMAD baja nirkarat tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.

Bara menambahkan gugatan dilayangkan karena perlakuan Uni Eropa tersebut merugikan Indonesia. Pasalnya, belakangan ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat.

Ia mengatakan dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]