slot88

Evolusi seni bela diri ekstrim

Kadin Minta Kebijakan Upah Diimbangi dengan Insentif bagi Pengusaha******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengatakan kenaikan upah minimum(UM) 2023 perlu dibarengi dengan pemberian insentif dari pemerintah kepada pengusaha.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, industri yang berorientasi pada ekspor seperti industri alas kaki dan pakaian jadi berbeda dengan industri yang berorientasi pada impor, seperti makanan dan minuman yang mengandalkan bahan baku sereal, industri plastik, dan perlengkapan elektronik.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad melalui keterangan resmi, Selasa (22/11).

Ia menambahkan pihaknya memang menyambut baik aturan formulasi penetapan upah tahun depan yang baru diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan juga keberlangsungan usaha pada setiap sektor agar tidak kontraproduktif.

Pihaknya tidak menampik bahwa tantangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi. Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia telah mencapai 5,71 persen yang bakal berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, kata Arsjad, dengan tantangan yang sama, industri dalam negeri juga merasakan dampak yang berbeda-beda. Hal ini tercermin dari penurunan permintaan global yang berdampak pada ekspor Indonesia.

Berdasarkan catatannya, kinerja ekspor tercatat turun 10,99 persen pada September tahun ini menjadi US,8 miliar dibandingkan pada bulan sebelumnya. Imbasnya, sektor industri padat karya sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi lesu darah karena permintaan yang menurun.

"Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar atau winning industry pada periode tersebut. Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha," ujar Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Adhi Karya Raup Kontrak Baru Rp19,1 T Hingga Oktober 2022******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih kontrakbaru sampai Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun, naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.

"Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022," ujar Entus dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 39 persen, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11 persen, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50 persen.

Entus menambahkan, peningkatan kinerja yang ada menunjukkan konsistensi perseroan untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini.

"Dari perolehan kontrak baru juga menunjukkan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha," kata Entus.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

IHSG Diprediksi Lesu Dibayangi Sentimen Kenaikan Bunga The Fed******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (22/11).

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi ada tekanan terkait potensi kenaikan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserves (The Fed). Namun, masih minim sentimen dari dalam negeri yang membayangi pergerakan IHSG.

"Secara teknikal stochasticmembentukdeadcross sehingga mengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG masih betah dalam rentang konsolidasi wajar dengan pola tekanan yang sudah cukup terbatas. Sementara, potensi naik dalam jangka menengah hingga panjang masih terlihat.

"Momentum tekanan masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian saham-saham yang memiliki fundamental kuat dengan likuiditas tinggi," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentangsupport6.921 dan resistance7.152.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, ITMG, BBNI, TLKM, AALI, JSMR, KLBF, dan LSIP.

IHSG ambruk ke level 7.063 pada Senin (21/11). Indeks saham melemah 18,93 poin atau minus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,25 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,50 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]