erek 84 2d

Kronik Ultraman

Tom Ford Raup 'Cuan' Rp15,6 T Usai Jual Merek Fashion Miliknya******

Tom Ford, pemilik merek fashion The Tom Ford resmi masuk ke klub miliarderglobal usai menjual brand miliknya ke Estée Lauder Companies (EL).

Dari penjualan merek tersebut, Ford diperkirakan akan menerima uang tunai sekitar US,1 miliar atau Rp15,6 triliun (asumsi kurs Rp15.695) setelah dikurangi pajak.

Portofolio Ford yang ada juga mencakup setidaknya dua rumah, satu di Los Angeles dan satu di New York City, senilai US juta atau Rp1 triliun.

"Sangat bahagia dengan akuisisi ini karena The Estée Lauder Companies adalah rumah yang ideal untuk merek tersebut. Mereka telah menjadi mitra yang luar biasa sejak hari pertama saya mendirikan perusahaan dan saya sangat senang melihat mereka menjadi penerus di babak selanjutnya ini," kata Tom Ford dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Akuisisi Tom Ford Brands oleh Estée Lauder diperkirakan akan selesai pada paruh pertama 2024, sembari menunggu persetujuan peraturan.

Kesepakatan itu akan sepenuhnya mengintegrasikan Tom Ford Brands yang telah menjalin kemitraan Estée Lauder selama lebih dari 15 tahun.

Forbes memperkirakan kepemilikan Tom Ford mencapai 64 persen dari perusahaan itu. Meski kini dijual, Ford akan tetap menjadi visioner kreatif dari merek itu hingga akhir 2023.

Estée Lauder Companies, yang menaungi beberapa merek kecantikan global termasuk Clinique dan Bobbi Brown, memperkirakan penjualan tahunan kosmetik Tom Ford akan mencapai miliar selama beberapa tahun ke depan.

"Akuisisi strategis ini akan membuka peluang baru dan memperkuat rencana pertumbuhan kami untuk Tom Ford Beauty," kata Presiden dan CEO Estée Lauder Companies, Fabrizio Freda dalam sebuah pernyataan.

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beraspemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani.

Walhasil, stok CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton. Padahal, targetnya 1,2 juta ton.

Menurut Buwas, kelangkaan beras atau gabah di tingkat produsen karena produksi yang menurun. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah.

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga memengaruhi jumlah yang akan panen," imbuh Buwas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut terjadi kenaikan harga beras atau gabah sejak Juli 2022 hingga saat ini.

Kenaikan harga tersebut terjadi karena ongkos produksi meningkat lantaran harga pupuk yang naik, termasuk imbas kenaikan harga BBM.

Sebelumnya Bulog membeli beras atau gabah level medium untuk CBP seharga Rp8.300 per kg di tingkat produsen dan mudah mendapatkannya.

Tetapi saat ini, Bulog menaikkan harga pembelian beras medium menjadi Rp8.800 per kg pun tetap tidak terbeli karena produsen baru mau menjual di harga Rp8.900 per kg.

Selanjutnya, Bulog membeli beras komersial dengan harga yang lebih tinggi dan mengikuti harga pasar pun masih belum mencukupi untuk pemenuhan stok karena keterbatasan pasokan.

Buwas melanjutkan harga beras komersial di tingkat produsen pun sudah mencapai Rp10.500 per kg, bahkan menyentuh Rp11 ribu per kg.

Diketahui, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan beras atau gabah untuk CBP hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun nanti.

Namun, Buwas pesimis target pemenuhan stok CBP tersebut tercapai apabila hanya mengandalkan serapan dalam negeri, karena pasokan yang rendah akibat penurunan produksi.

Oleh karena itu, Buwas menyarankan alternatif pemenuhan CBP dari luar negeri alias impor untuk segera dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Bandara Bali Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20******

PT Angkasa PuraI menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai, Balimelayani kedatangan 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 pada rentang 13 November-15 November 2022 atau menjelang  puncak KTT G20.

Data tersebut per Selasa (15/11) pukul 11.00 Wita. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai lokasi penempatan pesawat VIP delegasi KTT G20, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11).

Rinciannya, 5 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta 2 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

Sedangkan pada 14 November 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20.

Rinciannya; 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda ada dua pesawat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda, serta 6 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab ada dua pesawat, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

Kemudian, pada 15 November 2022, terdapat kedatangan 2 pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian 1 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta 1 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa keseluruhan pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali. Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]