pinjol bunga paling rendah 2022

Fantasi Menunggang Naga

Optimis Ekonomi Bertumbuh di 2023, KADIN Fokus Perkuat UMKM******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengajak berfokus memperkuat kekuatan ekonomi dalam negeri, menjelang kedatangan tahun 2023 dalam hitungan hari. Salah satunya, dengan mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, KADIN bakal melanjutkan inisiatif strategis terhadap UMKM pada 2023. Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid optimis, ekonomi Indonesia akan tetap bertumbuh pada 2023 dengan dukungan UMKM.

"Kami akan fokus pada penguatan UMKM dengan melanjutkan inisiatif yang sudah KADIN hadirkan, di antaranya terkait Kemitraan inclusive closed-loop, Wiki Wirausaha, KADIN Hub, dan sejumlah inisiatif lainnya," ujar Arsjad.

Di antara berbagai bantuan yang akan diterima UMKM pada 2023, Arsjad menyebut bahwa KADIN siap mengisi kekosongan melalui berbagai pendampingan, sehingga bantuan dan kemudahan yang disediakan tidak menjadi mubazir.

"Hal ini dilakukan melalui pendampingan melekat, yang mendorong kolaborasi multipihak dalam membantu pelaku UMKM bertumbuh lebih kuat dan berkelanjutan," katanya.

Menurut Arsjad, UMKM adalah pilar terpenting dalam struktur perekonomian Indonesia. Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Selain itu, UMKM juga tercatat menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja yang mayoritas merupakan kaum perempuan, mencapai 64,5 persen. Hal ini memperlihatkan peran UMKM penting dalam menopang ekonomi rumah tangga mayoritas rakyat Indonesia.

Terlebih, banyak masyarakat yang bepergian pada momen akhir tahun. Artinya, ada peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pemasaran produk dengan asumsi jumlah masyarakat yang bepergian sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga.

Arsjad mengatakan, perputaran uang selama libur tahun baru 2023 dapat mencapai Rp23,85 triliun. Di sisi lain, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 4,9 persen. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini masih di atas rata-rata dibandingkan negara-negara lain.

"Tahun baru tinggal hitungan hari, sebaiknya kita fokus untuk memperkuat kekuatan ekonomi dalam negeri. Kita akan tetap bertumbuh, dan ini menjadi landasan yang baik untuk memperkuat sektor-sektor yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan," kata Arsjad.

Su Ungu Mencari Keabadian

Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit******

Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.

Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.

Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.

Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.

Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.

M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.

Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.

Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.

Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).

Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.

Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.

Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.

Reshuffle Menteri Perdagangan

Berjalan-jalan dalam kiamat

IHSG Menguat ke 6.835 pada Awal Pekan******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.835 pada Senin (26/12). Indeks saham menguat 35,13 poin atau bertambah 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.856 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 6.394 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 231 saham menguat, 271 terkoreksi, dan 203 lainnya stagnan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB tak bergerak dan tetap di level Rp15.583 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen dan indeks NYSE Composite bertambah 0,71 persen. Kemudian disusul indeks NASDAQ Composite menguat 0,21 persen.

Di sisi lain, bursa saham Asia yang mayoritas melemah. Nikkei 225 di Jepang yang tercatat bertambah 0,65 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan pun menguat sebesar 0,15 persen. Kemudian indeks Hang Seng Composite di Hong Kong juga melemah 0,46 persen.

Kemudian, bursa saham Eropa juga terpantau menguat. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris menguat tipis 0,05 persen disusul indeks DAX di Jerman menguat sebesar 0,19 persen. Hanya indeks CAC 40 di Prancis menurun dengan persentase 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

AP II Siapkan Langkah Darurat untuk Atasi Cuaca Ekstrem******

PT Angkasa Pura II(AP II) menyiapkan rencana tanggap darurat (emergency response plan) sebagai antisipasi cuaca ekstrem di Indonesia.

VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi fokus utama perusahaan dan seluruh stakeholder.

"Sebagai bentuk kesiagaan, bandara-bandara AP II siap mengaktifkan emergency response plansebagai prosedur apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan tidak kami harapkan terkait keselamatan penerbangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12).

Koordinasi di emergency operation centerbakal melibatkan personel dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi di dalam tim khusus, yakni safety issue teamdan safety action group.

"Pembentukan safety action groupmelibatkanstakeholderdi bandara, seperti maskapai dan instansi terkait, yakni pemerintah daerah, BNPB, SAR, dan lain sebagainya untuk membahas tindakan langsung terkait penanganan keadaan darurat," jelas Cin Asmoro.

Cin Asmoro menambahkan secara berkala AP II melakukan pengecekan terhadap keandalan infrastruktur dan fasilitas di sisi udara.

Di lain sisi, AP II dan stakeholder juga secara rutin melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan.

"Sisi udara dan darat menjadi prioritas. Di sisi udara dilakukan inspeksi terhadap runway, taxiway, apron, serta fasilitas sisi udara. Pengecekan dilakukan juga terhadap sistem drainase bandara," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan potensi hujan dengan intensitas signifikan pada 27 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di sebagian wilayah, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Masalah Aize

Lion Group Nilai Cuaca Saat Ini Masih Cukup Aman untuk Terbang******

Cuaca ekstrem di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi perhatian khusus Lion Air Group dalam mengoperasikan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, hingga Super Air Jet.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan keamanan penumpang di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Terkait sama cuaca memang kami selalu dari awal sampai akhir monitor dan sekarang memang kondisinya seperti saat ini, sedang hujan, tetapi masih dalam kategori aman untuk terbang," ungkapnya kepada awak media di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Selain itu, Daniel menekankan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait informasi dan prediksi prakiraan cuaca.

"Pasti (keputusan terbang). Semua tergantung di decisions pilotnya, tetap prioritas adalah keselamatan," pungkas Daniel.

Cuaca ekstrem memang menjadi sandungan angkutan penerbangan, baik darat, laut, dan udara. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksi badai dahsyat di Jabodetabek pada hari ini.

"Potensi Banjir Besar Jabodetabek," kicau Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin, Senin (26/12).

"Siapapun Anda yg tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan ada 14 provinsi yang ditetapkan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode 27-28 Desember 2022.

14 provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Potensi wilayah yang perlu siaga itu diambil berdasarkan platform informasi Prakiraan Berbasis Dampak BMKG.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12).

Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881

Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Langkah Bapanas Jaga Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan saat Nataru******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency tengah bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah dan jumlah pangan yang harus dipenuhi serta sumbernya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan neraca pangan nasional akan memudahkan memenuhi kebutuhan pangan dan menekan lonjakan harga. Terutama pada saat momen hari raya, seperti Natal dan Tahun Baru 2022 ini.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional menargetkan setiap daerah memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Hal ini juga sebagai tindak lanjut penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan sendiri dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.

"Berapa potensi produksi (dalam negeri). Kemudian teman-teman di Kementerian Pertanian, BPS (juga bisa) memproyeksikan tiga bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri kita harus cek realisasi dari persetujuan itu seperti apa," ujar Arief.

Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama stakeholder pangan di sejumlah daerah juga menjalankan Gelar Pangan Murah (GPM). Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan jelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru.

Menurut Arief sejauh ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, BUNM Pangan, pelaku usaha swasta dan Bank Indonesia dan yang lainnya.

"Salah satu yang kita kerjakan jadi setiap hari Senin Pak Tito Menteri Dalam Negeri mengundang, di pangan ada badan pangan nasional, BPS, ada Kementerian Perdagangan, seluruh gubernur, bupati ada yang daring ada yang luring. Nah itu disampaikan perkembangan salah satunya adalah giat tadi gerakan pangan murah," ujar Arief.

Arief menambahkan, pelibatan Kementerian/Lembaga dan yang lain dalam GPM ini bertujuan supaya semua lapisan masyarakat bisa tersentuh dengan program ini. Sebab, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Dengan pelibatan ini tentunya mempermudah menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Jadi kalau kerjanya itu rame-rame Keroyokan kita akan lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri Makanya namanya gerakan saling bekerjasama salah satu kuncinya adalah Sinergi dan kolaborasi," ujarnya.

Program ini, lanjut Arief, juga diproyeksikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Untuk itu, pihaknya bersama stakeholder akan serius dan fokus dalam menjalankan program tersebut.

"Sehingga apa yang diperintahkan pak presiden itu kita itu harus bisa menjaga inflasi daya beli masyarakat. Kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.