megabandar

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Luhut Bersuara soal Isu Penjualan Kepulauan Widi, Halmahera: Hoaks******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Panjaitan buka suara soal  isu penjualan Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara di salah satu situs penjualan real estat asing.

Ia mengatakan informasi penjualan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Tidak ada itu. Kan saya sudah pernah kasih statemen dari deputi saya. Tidak ada semua, kita tahu itu," kata Luhut saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (5/12).

"Sudah tidak benar itu, kan bisa (saja) orang bicara hoaks saja. Tidak benar, kita semua kan punya data sekarang makin baik. Makannya ada kerja sama, kita buat sekarang lebih bagus fosidros itu dengan ocean eks dengan Abu Dhabi kita sekarang malah lebih jauh, kita bukan hanya mengidentifikasi pulau tapi juga bawah laut kita. Bawah laut kita ini belum pernah eksplorasi berapa banyak sumber-sumber kekayaan alam kita," ujarnya.

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Padahal, hukum Indonesia tegas menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun menurut laporan CNN, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Lewat pembelian itu, pemilik akan bebas mengembangkan pulau sesuai keinginannya.

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Erick Sebut BUMN Raih 78 Kerja Sama Selama Rangkaian Forum G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkapkan BUMN telah meneken 78 kerja sama dengan perusahaan pelat merah manca negara selama rangkaian forum G20 pada November lalu.

Ia menyebut kerja sama itu terdiri dari 26 partnership agreementdi Forum SoE International Conference dan 52 partnership agreementdi Forum B20.

"Yang namanya MoU ada 26 di SoE International Conference di B20 ada 52 dan ini sendiri tidak hanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Tetapi juga ada dari private sectoratau UMKM yang ada di Indonesia," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Erick mengaku salah satu yang menjadi perhatian dalam SoE International Conference adalah Indonesia Water Fund (IWF). Program ini untuk mempercepat akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kesempatan lain, Erick mengatakan program IWF tidak akan menggunakan APBN sepeser pun. Anggaran untuk program ini akan didapatkan melalui skema kerja sama BUMN dan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ke depannya, kami akan terus melakukan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata dia.

Saat acara peluncuran, Erick pun mengajak seluruh partisipan yang hadir dan berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyediaan air bersih di dalam negeri.

"Melalui acara ini kami membuka akses seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan mitra strategis global untuk berpartisipasi bersama dalam membangun ekosistem di Indonesia," katanya.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

Erick Sebut BUMN Raih 78 Kerja Sama Selama Rangkaian Forum G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkapkan BUMN telah meneken 78 kerja sama dengan perusahaan pelat merah manca negara selama rangkaian forum G20 pada November lalu.

Ia menyebut kerja sama itu terdiri dari 26 partnership agreementdi Forum SoE International Conference dan 52 partnership agreementdi Forum B20.

"Yang namanya MoU ada 26 di SoE International Conference di B20 ada 52 dan ini sendiri tidak hanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Tetapi juga ada dari private sectoratau UMKM yang ada di Indonesia," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Erick mengaku salah satu yang menjadi perhatian dalam SoE International Conference adalah Indonesia Water Fund (IWF). Program ini untuk mempercepat akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kesempatan lain, Erick mengatakan program IWF tidak akan menggunakan APBN sepeser pun. Anggaran untuk program ini akan didapatkan melalui skema kerja sama BUMN dan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ke depannya, kami akan terus melakukan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata dia.

Saat acara peluncuran, Erick pun mengajak seluruh partisipan yang hadir dan berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyediaan air bersih di dalam negeri.

"Melalui acara ini kami membuka akses seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan mitra strategis global untuk berpartisipasi bersama dalam membangun ekosistem di Indonesia," katanya.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

ILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******

Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.

Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).

"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.

"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.

Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.

Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.

Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

Pemerintah Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa di Batam******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Nongsa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Peresmian beroperasinya KEK Nongsa ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Nasional KEK Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nomor 4 Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan peresmian KEK Nongsa sudah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan dinilai sudah layak beroperasi.

Selain itu, yang lebih penting lagi, yaitu pengelola KEK sudah bisa mengundang investor untuk masuk dan mengembangkan kegiatan yang ada di dalamnya.

Nah, untuk mendukung kesiapan operasinya KEK Nongsa, lanjut Elen, Dewan Nasional KEK dan Kemenko Perekonomian menetapkan salah satu dari pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Pelaksana Tugas Administrator di KEK.

"Kenapa ini agak berbeda dengan (KEK) yang lain? Yang lainnya tersendiri, tapi ini dilekatkan ke BP Batam. Karena banyak hal, termasuk perihal lahan yang dalam penguasaan BP Batam, sehingga ada sinkronisasi untuk operasional di lapangan," jelasnya.

Pengembangan KEK Nongsa ditujukan sebagai pusat digital. Salah satunya, yang sudah terealisasi adalah pusat data, di mana saat ini sudah ada tiga investor yang masuk dengan nilai investasi Rp2,6 triliun.

"Dan itu sudah mulai dikembangkan. Sudah ada tiga investor dan tiga pengembangan pusat data, dua dari internasional dan satu dari pemerintah pusat. Pemerintah meletakkan pusat data nasional di sini, jadi nasional punya tiga pusat data. Salah satunya di Nongsa," terang Elen.

"Dan ini sudah diserahterimakan lahannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mulai dibangun awal Januari 2023. Sehingga, kami harapkan pusat data nasional akhir 2023 nanti sudah mulai selesai dan dapat beroperasi," lanjutnya.

Kemenko Perekonomian menargetkan pengelola Nongsa dapat menciptakan lapangan kerja dari beroperasinya KEK baru ini. Lapangan yang sudah tersedia saat ini sebanyak 1.600 tenaga kerja yang sudah terserap dalam investasi ini.

[Gambas:Video CNN]