tafsir mimpi2d

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jalan peri berkabut

Sambut Tamu Lebaran dengan Sofa dari Transmart, Ada Diskon Rp2 Juta******

Sebentar lagi Lebaran tiba. Di momen istimewa ini, pastikan Anda menyambut tamu yang berkunjung ke rumah dengan sofa yang nyaman.

Kalau mau beli sofa berkualitas terbaik, beli aja di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (31/3). Soalnya ada banyak produk terpilih yang diskon gede.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Hari Ini

• All item elite & lady Americana harga normal mulai Rp1.458.000, harga diskon mulai Rp583.200. Harga khusus di Jawa & Bali.
• All item elite & lady Americana harga normal mulai Rp1.458.000, harga diskon mulai Rp614.000. Harga khusus di Makassar, Lampung, Jambi.
• Airland tracia set ukuran 160x200 cm, 180x200cm harga normal Rp18.500.000, harga diskon Rp5.199.200. Harga khusus di Jawa & Luar Jawa.
• Airland tracia set ukuran 160x200 cm, 180x200cm harga normal Rp19.500.000, harga diskon Rp5.439.200. Harga khusus di Manado & Pangkal Pinang.
• Sofa L Shape harga normal Rp5.999.000, harga diskon Rp3.919.200.
• All Super Furniture harga normal Rp479.000, harga diskon Rp227.840. Harga khusus Pulau Jawa.
• All Super Furniture harga normal Rp529.000, harga diskon Rp192.000. Harga khusus Sumatera & Kalimantan.
• All Super Furniture harga normal Rp534.000, harga diskon Rp204.960. Harga khusus Sulawesi & Nusa Tenggara.
• Mykonos dining set harga normal Rp3.599.000, harga diskon Rp2.639.200.
• Industrial table & chair harga normal Rp499.000, harga diskon Rp319.200.
• Olymplast odc drawer 4 susun pink/cream/tosca harga normal Rp1.599.000, harga diskon Rp899.920. Harga khusus di Pulau Jawa.
• Olymplast odc drawer 4 susun pink/cream/tosca harga normal Rp1.719.000, harga diskon Rp899.920. Harga khusus di Pulau Jawa.
• Glass dispenser harga normal Rp349.000, harga diskon mulai Rp199.200.
• All item lock&Lock harga normal Rp46.000, harga diskon mulai Rp25.760.
• Box hampers harga normal Rp14.900, harga diskon mulai Rp7.120.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja. Mulai jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk furnitur impianmu!

Tuan Penyihir Serbaguna

Melihat Prestasi Amran Sampai Dilirik Prabowo Jadi Mentan******

Amran Sulaimandipastikan tetap menjadi menteri pertanian jika capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara dialog kebangsaan di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Pria juga merupakan adik Prabowo itu mengatakan keberlanjutan sangat berdampak pada stabilitas politik. Karena itu, Amran yang kini menjabat menteri pertanian dinilai pas untuk melanjutkan kebijakan di sektor pertanian dari era Presiden Jokowi ke Prabowo nanti.

Selain keberlanjutan, masuknya Amran Sulaiman dalam susunan kabinet nantinya, kata Hashim juga terjadi karena Prabowo Subianto sangat bangga dengan hasil kerja Amran selama menjabat sebagai menteri pertanian di masa pemerintahan Jokowi.

"Beliau (Prabowo) sangat-sangat terkesan dan bangga dengan pekerjaan Pak Amran. Insyaallah yang menentukan nanti hanya Yang Maha Kuasa ya," ungkapnya.

"Ya indikasinya sangat kuat sekali, beliau akan tetap akan menjadi menteri pertanian," terangnya.

Lantas seperti apa rekam jejak atau kinerja Amran sehingga ia dipilih Prabowo tetap jadi menteri pertanian, hebatkah dia?

Amran sebelumnya pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode Jokowi I, 2014-2019. Kemudian, Amran diangkat kembali jadi menteri pertanian di akhir periode II Jokowi, 2023-2024 ini.

Di masa kepemimpinan Amran, indeks produksi pertanian tercatat dalam tren meningkat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat indeks produksi pertanian pada 2014 mencapai level 118,95. Angka itu kemudian naik menjadi 121,94 pada 2015.

Indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 122,65 pada 2017. Lalu, naik lagi menjadi 150,11 pada 2018.

Di masa terakhir jabatan Amran atau 2019, indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 162,26.

BPS juga mencatat dalam periode 2015-2017, indeks produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

Namun, sejak 2018 indeks tanaman pangan mengalami penurunan. Indeks tanaman pangan 2019 sebesar 94,42, turun sebesar 0,88 poin dibandingkan 2018.

Tercatat, indeks produksi padi 2019 mencapai 82,15 dengan komoditas penyumbang terbesar adalah padi sawah.

Kemudian, indeks produksi palawija 2019 mencapai 114,44 atau naik sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi hortikultura meningkat sebesar 17,25 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 95,18 (angka revisi) menjadi 112,43.

Indeks produksi sayur-sayuran dan buah buahan masing-masing naik sebesar 4,70 dan 11,33 poin. Untuk kelompok sayur-sayuran, bawang putih merupakan komoditas sayuran dengan peningkatan indeks tertinggi yaitu sebesar 402,79 poin dibandingkan tahun 2018.

Sementara itu, dari kelompok buah-buahan hampir semua indeks produksi naik, kecuali apel turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi perkebunan juga meningkat dari 143,45 menjadi 151,92 (angka sementara) atau naik sebesar 8.47 poin dari 2018.

Secara umum, indeks produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar masing-masing meningkat sebesar 6,24 dan 13,20 poin dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komoditas, peningkatan indeks produksi terjadi pada komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Sementara itu, komoditas karet dan tembakau mengalami penurunan indeks produksi.

Sedangkan untuk komoditas teh, tebu dan tembakau data tidak tersedia.

Indeks produksi peternakan dari tahun ke tahun pun selalu meningkat. Pada 2019, indeks produksi peternakan adalah sebesar 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks 2018 sebesar 272,78 (angka revisi).

Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti oleh telur ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin.

Sedangkan, komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.

Pada 2018, Amran mengklaim telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

"Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya pada Februari 2018.

Menurut dia, hal itu berbeda dibandingkan komposisi anggaran kementerian pada 2014, di mana sebanyak 45 dari total anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi.

"Seluruh biaya 'cipika-cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kami hilangkan, saat ini kami akan fokus ke produksi," ungkapnya.

Pada Januari 2018, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor itu dilakukan lewat Kementerian Perdagangan.

Hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri kurang mencukupi. Sementara, harga beras di pasaran melambung.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga beras medium nasional sudah mencapai Rp11.950 per kilogram (kg) per 12 Januari 2018. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatok mulai Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg.

Saat itu Amran mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir. Ia juga masih optimistis beras akan mengalami surplus setelah panen raya terjadi Februari.

Pernah Minta Petani Kurangi Tidur dan Kerja 24 Jam Penuh

Pengawal batin Jinyi

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Ratusan Karyawan Smelter Timah Dirumahkan******

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungmengungkapkan ratusan karyawansmeltertimahdirumahkan karena banyak perusahaan pengolahan bijih timah tidak beroperasi.

"Saat ini ratusan karyawan smelter dirumahkan, dampak dari tidak beroperasinya perusahaan smelter tersebut," kata Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Babel Elius Gani di Pangkalpinang, Rabu (27/3).

Ia mengatakan kondisi pertimahan di Kepulauan Babel yang mengalami kemerosotan tidak hanya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri sektor pertimahan tetapi juga berdampak kepada perekonomian masyarakat di provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia tersebut.

Menurut dia, kemerosotan produksi dan ekspor timah ini dapat mengancam PHK dan dapat meningkatkan pengangguran di daerah ini.

"Kondisi pertimahan saat ini cukup mengkhawatirkan, karena dapat membuka pintu pengangguran semakin terbuka," ujarnya.

Ia menyatakan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Babel pada 2023 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 23,13 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,61 persen, perdagangan besar dan eceran 16,96 persen, industri pengolahan 7,66 persen, administrasi pemerintahan 6,29 persen, akomodasi dan makan minum 5,54 persen, kontruksi 4,46 persen, jasa pendidikan 4,21 persen, jasa lainnya 3,49 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,38 persen, pengangkutan dan pergudangan 1,96 persen dan lainnya.

"Lapangan usaha perdagangan dan pertanian menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja yaitu mencapai 16.909 orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.