mahjong ways 3 demo

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Zainudin Amali Terima Penghargaan di Dies Natalis ke******

SOLO–Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada Dies Natalis ke-47 tahun 2023 akan memberikan penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Kridha Upa Sarwasadha kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Penyerahan penghargaan itu akan dilakukan pada saat Sidang Terbuka Senat Akademik dalam Rangka Dies Natalis, Sabtu (11/3/2023).

Promosi BRI Semakin Kuat: Kredit Tumbuh 12,53%, 9 Bulan Cetak Laba Rp44,21 T

Tim Penilaian dan Verifikasi Penghargaan Dies Natalis ke-47 UNS menyatakan alasan diberikan penghargaan kepada Zainudin Amali karena kontribusi dan prestasi yang signifikan dalam memimpin olahraga nasional khususnya dalam pengembangan olahraga untuk disabilitas melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang mendorong pada prestasi olahraga untuk disabilitas di tingkat internasional.

“Zainudin Amali memiliki komitmen yang besar dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga disabilitas. Salah satu hal penting yang menjadi terobosan adalah kebijakan kesetaraan antara atlet difabel dengan atlet nondifabel. Kebijakan kesetaraan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengiriman kontingen atlit dalam kejuaraan internasional, bonus kepada atlet, dan lain sebagainya,” ujar tim dalam rilis yang diterima Solopos.com, Rabu (8/3/2023).

Dengan kebijakan itu, menurut tim, menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Salah satu yang fenomenal adalah keberhasilan Indonesia menjadi juara umum dalam ASEAN Para Games 2022 yang berlangsung pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 di Kota Solo.

Indonesia meraih juara umum dengan perolehan 175 emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu. Perolehan tersebut jauh melampaui target yaitu 107 medali emas, serta jauh melebihi capaian pada ASEAN Para Games sebelumnya yaitu 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu.

Selain itu, telah terbit Peraturan Pemerintah No. 86/2021 tentang DBON (desain besar olahraga nasional) sebagai acuan dalam pengembangan olahraga nasional.

DBON yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di dalam nya juga memberi ruang yang signifikan dalam pengembangan dan pembinaan atlet disabilitas.

“Dengan DBON sebagai panduan prestasi olahraga dan dibangunnya sentra-sentra olahraga maka pencarian dan pembinaan talenta atlet disabilitas akan menjadi lebih mudah.

Tim penilaian menyatakan komitmen dan afirmasi Zainudin Amali kepada olahraga untuk penyandang disabilitas sejalan dengan misi dan kebijakan UNS sebagai perguruan tinggi Benteng Pancasila untuk menjadi perguruan tinggi yang inklusif.

“UNS dalam beberapa waktu terakhir sangat konsen dengan inklusifitas penyandang disabilitas. UNS memiliki Pusat Studi Disabilitas yang melakukan advokasi melalui edukasi, kajian dan riset serta menelurkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait dengan disabilitas,” jelasnya.

Di samping itu, UNS melalui pusat studi ini, telah memperkenalkan Inclusion Metrix yang mengukur tingkat inclusiveness suatu perguruan tinggi dalam kaitannya dengan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Selain itu, UNS juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus untuk dapat melanjutkan studi di UNS.

Tak hanya itu, UNS berkontribusi signifikan baik dalam aspek teknis dari penyelenggaraan maupun dalam pembinaan atlet disabilitas sehingga dapat menghasilkan prestasi yang luar biasa.

“Pemberian kepercayaan kepada beberapa perguruan tinggi salah satunya UNS sebagai mitra Kemenpora untuk mengembangkan olahraga untuk disabilitas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pada 2021, Penghargaan Widyatama Parasamya Anugraha Budhaya diberikan kepada Waldjinah, atas kontribusi dalam melestarikan serta mengembangkan budaya Jawa khususnya seni keroncong di Indonesia, sedangkan pada 2022 Penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas kontribusi yang Signifikan dalam Penanganan Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid-19 Melalui Kebijakan-Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan.

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Palestina Kecam Veto Amerika Serikat atas Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK — Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour mengecam kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Jumat (8/12/2023).

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota DK PBB.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto sama seperti AS, memilih untuk abstain.

Mansour menyebut kegagalan tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan suatu “bencana.”

“Alih-alih membiarkan dewan ini menegakkan mandatnya dengan akhirnya membuat seruan yang jelas, setelah dua bulan, bahwa kekejaman harus diakhiri, para penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melanggengkan kejahatan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa mereka membenarkan pembantaian seluruh bangsa?” katanya, dilansir Antara.

Mansour mengulangi seruannya untuk gencatan senjata, dengan mengatakan “setiap hari berarti hilangnya nyawa, orang terbunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentunya bukan perdamaian. Dan gencatan senjata apa pun yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghilangkan kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.

“Oleh karena itu, meski Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya.”

Lebih dari 17.000 orang tewas di Gaza dalam penembakan dan serangan udara Israel yang tanpa henti, menurut data resmi dari otoritas Gaza.

Sekitar 70 persen korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka. Sekitar 1,8 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.

Israel memulai perang tersebut sebagai pembalasan terhadap kelompok Palestina, Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Sekitar 240 orang lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.

Kaisar Dewa Monster

UNICEF: Kekurangan Gizi, 10.000 Anak Balita di Gaza Terancam Jiwanya******

JAKARTA — Organisasi PBB yang berfokus pada anak dan wanita, (Unicef) mencatat setidaknya 10.000 anak balita di Gaza akan menderita kekurangan gizi yang paling mengancam jiwa dalam beberapa pekan mendatang.  

Unicef mengatakan lebih dari 80% anak-anak mengalami kemiskinan pangan yang parah, dan lebih dari dua pertiga rumah sakit tidak lagi berfungsi.  

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Unicef memperkirakan dalam beberapa minggu mendatang, setidaknya 10.000 anak di bawah 5 tahun akan menderita kekurangan gizi yang paling mengancam jiwa,” kata lembaga itu, dikutip TASS, Minggu (24/12/2023) via Bisnis.com.

Adapun risiko tersebut akan terjadi pada saat sistem pangan dan kesehatan di Jalur Gaza yang menghadapi kehancuran total. “Bahan bakar, air, dan pasokan medis penting mereka mengalami kerusakan parah akibat serangan,” lanjutnya. 

Pihaknya menyatakan membutuhkan semua pihak untuk segera dan sepenuhnya menghormati hukum humaniter internasional, termasuk prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas. 

“Perlunya mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil, membebaskan semua sandera, dan memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan anak-anak dilindungi dan dibantu,” ucapnya.  

Unicef melaporkan pada akhir Oktober bahwa lebih dari 400 anak dilaporkan tewas atau terluka di Jalur Gaza setiap hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu anak terbunuh setiap 10 menit di Jalur Gaza. 

Seperti diketahui, ketegangan berkobar kembali di Timur Tengah ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel dari Jalur Gaza, pada 7 Oktober 2023. 

Gencatan senjata selama 7 hari telah diberlakukan di Jalur Gaza setelah kesepakatan yang dicapai antara Israel, Amerika Serikat (AS) dan Qatar.  Kemudian setelah 7 hari gencatan senjata, perang dimulai kembali dengan Israel meluncurkan serangan melalui udara di Jalur Gaza. 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “UNICEF: 10.000 Anak Balita di Gaza Terancam Jiwanya Akibat Kekurangan Gizi”

spoiler alur cerita

Jeda Kemanusiaan Berakhir, Truk Bantuan Berhenti Masuk Gaza******

GAZA — Truk-truk bantuan kemanusiaan dan bahan bakar berhenti memasuki Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) setelah  jeda kemanusiaan berakhir lebih cepat pada hari itu.

Seorang sumber keamanan berkata kepada Anadolu bahwa tidak ada truk yang dibolehkan memasuki daerah kantong Palestina tersebut melalui perbatasan Rafah setelah jeda kemanusiaan tujuh hari. Selama masa jeda itu, hanya sedikit bantuan dan bahan bakar yang masuk Gaza.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Tentara Israel melanjutkan serangan di Jalur Gaza setelah berakhirnya jeda kemanusiaan sehingga menelan ratusan korban jiwa pada kalangan warga sipil Palestina.

Paling sedikit 109 warga Palestina meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka ketika Israel kembali menyerang berbagai wilayah di Jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan berakhir, kata Kementerian Kesehatan di Gaza.

Sebelumnya, penghentian sementara pertempuran antara Israel dan Hamas berlaku pada 24 November.

Di sisi lain, sebanyak 14 ambulans yang disediakan Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSRelief) telah memasuki Jalur Gaza melalui pintu perbatasan Mesir-Gaza di Rafah pada Jumat (1/12/2023).

Enam ambulans lainnya segera menyusul  tiba di wilayah tersebut, demikian KSRelief, dilansir Antara. Ambulans-ambulans itu  dilengkapi dengan semua peralatan medis darurat, seperti alat pendeteksi atau pemantau masalah medis, perangkat oksigen, kotak P3K, perlengkapan perawatan luka bakar, brankar atau tandu, belat atau bidai dan perban, serta peralatan darurat lainnya.

Ambulans-ambulans itu adalah bagian dari Kampanye Nasional Arab Saudi untuk Mendukung Rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Selama kampanye bantuan Saudi untuk Gaza itu, 23 pesawat bantuan yang mengangkut lebih dari 542 ton bantuan untuk penampungan, makanan serta pasokan medis, sudah tiba di wilayah tersebut guna mengatasi situasi kemanusiaan mendesak di Gaza.

Dua kapal pengangkut sealift juga telah diberangkatkan untuk mengirimkan bantuan tambahan 101 kontainer.

Dari jumlah itu 58 kontainer berisi obat-obatan dan solusi medis untuk perawatan darurat dan kritis, sedangkan 43 kontainer sisanya membawa bahan makanan dan material pengungsian.

KSRelief hadir di sekitar 90 negara di seluruh dunia  dan menghadirkan relawan berpengalaman dari berbagai latar belakang seperti Technical and Vocational Training Corporation, Persatuan Sukarelawan Arab, dan Bulan Sabit Merah Saudi.

Program KSRelief yang diadakan di negara-negara yang membutuhkan di seluruh dunia, mencerminkan kemampuan dan upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Dari ksatria menjadi raja

DK PBB Kali Ke******

WASHINGTON DC — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (21/12/2023), kembali menunda pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mengenai bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini menjadi penundaan yang keempat kalinya pada pekan ini.

DK PBB yang terdiri atas 15 negara anggota diperkirakan akan bertemu pada Jumat untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UAE) itu.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Rancangan resolusi itu dilaporkan menyerukan “langkah-langkah mendesak” untuk memungkinkan pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan kepada warga sipil yang terkena dampak di Gaza.

Negosiasi tertutup yang intens telah dilakukan sepanjang pekan ini oleh Dewan Keamanan untuk menghindari veto Amerika Serikat.

Setelah pertemuan yang membahas situasi di Timur Tengah, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan “siap” untuk memberikan suara pada rancangan resolusi tersebut.

“Saya hanya ingin berbagi dengan kalian bahwa kami telah bekerja keras dan giat selama sepekan terakhir dengan Uni Emirat Arab, dengan negara lain, dengan Mesir, untuk menghasilkan resolusi yang bisa kami dukung. Dan kami memiliki resolusi itu sekarang,” katanya, tanpa memberikan informasi bagaimana dia akan memberikan suaranya, dilansir Antara.

Israel membombardir Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 52.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong tersebut.

Serangan Israel juga menimbulkan kerusakan parah pada rumah-rumah dan infrastruktur lainnya, serta menyebabkan krisis makanan, air dan obat-obatan.

Israel mengatakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berharap tidak ada lagi anggota DK PBB yang memveto rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Jalur Gaza.

Konflik antara Israel dan Palestina di Gaza dia bahas dalam tiga pertemuan terpisah, masing-masing dengan Menlu Tunisia Nabil Ammar, Presiden Tunisia Kais Saied, serta Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani di Tunis pada Kamis (21/12/2023).

Retno mengatakan bahwa Indonesia dan Tunisia sepakat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi Resolusi di New York dalam waktu dekat,” ujarnya ketika menyampaikan keterangan pers secara daring terkait kunjungannya ke Tunisia.

“Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Retno, menegaskan.

Menlu Retno mengatakan dirinya mengikuti dari dekat negosiasi yang dilakukan di New York dan terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar RI untuk PBB di New York.

“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza,” tutur dia.

Retno kembali menekankan pentingnya gencatan senjata segera, mengingat semakin banyak warga sipil tewas di Gaza maupun di Tepi Barat.

“Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan. Tanpa gencatan senjata, akan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan,” kata dia.

Ia kemudian menegaskan bahwa bahkan dalam perang ada aturan dan hukum yang harus dihormati.

“Indonesia tidak akan berhenti untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dan Tunisia memiliki pandangan yang sama,” tutur dia.

Kantor presiden Amerika Serikat, Gedung Putih, pada Kamis (21/12/2023) mengatakan sejumlah negosiator “secara aktif bekerja” dengan mitra internasional di DK PBB agar resolusi bisa disahkan guna mengatasi bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.

Rancangan resolusi itu berisi seruan bagi “penghentian segera” permusuhan di daerah kantong pantai yang terkepung itu untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, pemungutan suara atas resolusi itu telah tertunda di dewan selama lebih dari sepekan.

AS telah menggunakan hak veto hingga mengakibatkan dua rancangan sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, tidak berhasil disahkan oleh DK PBB.

Presiden AS Joe Biden terus menentang gencatan senjata, dengan mengatakan bahwa langkah itu hanya akan menguntungkan kelompok pejuang Hamas Palestina.

AS, yang merupakan anggota permanen, DK PBB, mengeluarkan veto terakhirnya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada 8 Desember.

Majelis Umum PBB, yakni forum yang di dalamnya AS tidak memiliki hak veto, kemudian dengan cepat membahas masalah tersebut empat hari kemudian.

Di forum itu, sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Salah satu poin penting dalam rancangan resolusi yang sedang dipertimbangkan di Dewan Keamanan adalah pembentukan mekanisme PBB untuk memantau pengiriman bantuan, dan apakah mekanisme tersebut harus independen dari Israel dan Hamas.

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.