link judi slot online

Era Kitab Para Dewa

Pembangunan Istana******

MenteriPUPR Basuki Hadimuljono mengklaim progres pembangunan istana dan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 23,2 persen.

Ia mengatakan pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang.

"Seluruhnya (kantor dan istana presiden) Juni 2024 semua sudah lengkap. Kalau ini kantor presiden kalau Istana Presiden. Kantornya di sini, (bentuk desain) garuda di sini 230 meter lebarnya (sayap garuda)," katanya saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seperti dikutip dari detik finance, Jumat (28/7).

"Ini September sudah bisa dipasang bilah-bilahnya Garuda itu oleh Pak Nyoman. Agustus (2024) Insyaallah yakin bisa upacara, strukturnya sudah sambil selesai, toping offtinggal pasang bilah-bilahnya," tuturnya.

Sementara itu, pada Juli 2024 kantor-kantor kementerian lainnya juga ditargetkan rampung. Contohnya kantor kemenko 1, 2, 3, dan 4.

Kantor itu diperuntukkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Basuki menambahkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan hingga Sekretariat Negara (Setneg) juga ditargetkan selesai dibangun.

"Ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Setneg di belakang ini (belakang kantor presiden)," jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap satu kini mencapai 34 persen hingga 35 persen.

"IKN semua on the right track, sesuai schedule. Dari progres kita dapatkan dalam posisi bagus. Tahap satu sudah di kisaran 34-35 persen," ujar Endra di Tol Cisumdawu, Sumedang beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tian Feng Qi Tan

Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan menteri perdagangan era Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Elka Pangestu, ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan Jokowi memberikan tugas kepada Mari berkaitan dengan forum Global Blended Finance (GBF) Alliance yang diluncurkan Indonesia saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Menurut Luhut, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan untuk mengorganisir forum pendanaan campuran tersebut.

Dalam mengorganisir forum GBF, Mari Elka juga mendapat tugas menjadi utusan khusus Jokowi pada forum antar negara tersebut. Selain itu, Mari juga akan menangani isu harga karbon.

"Nanti sekaligus dari Global Blended Finance juga nanti juga merangkap pada carbon pricing, teknologi hasil G20 juga nanti di masukan ke situ," kata Luhut.

GBF Alliance diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Selain itu, GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.

Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

"Nanti akan kami atur segera ratas (rapat terbatas) untuk menyiapkan itu, sehingga dengan cepat Bu Mari bisa bekerja dengan tim nya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Cerita Basuki soal Korea Pernah Mengemis ke IMF Demi Bangun Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Korea Selatanpernah mengemis ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal itu kata Basuki, dilakukan demi membangun jalan tol. Mereka mengemis karena sedang mengalami krisis ekonomi.

Alhasil untuk membangun jalan tol, mereka tidak punya uang.

Basuki menambahkan aksi mengemis Korea Selatan itu dilakukan karena mereka yakin jalan tol itu pada masa depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi.

Dan keyakinan itu kata Basuki terbukti. Ekonomi Korea Selatan berkat pembangunan tol itu semakin maju.

"Seperti yang kita lihat sekarang ini," katanya. 

Belajar dari kasus Korea Selatan itulah, Basuki mengatakan pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan jalan tol dengan memanfaatkan potensi pendanaan yang ada.

Supaya efek ekonominya lebih terasa, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol juga diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan menteri perdagangan era Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Elka Pangestu, ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan Jokowi memberikan tugas kepada Mari berkaitan dengan forum Global Blended Finance (GBF) Alliance yang diluncurkan Indonesia saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Menurut Luhut, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan untuk mengorganisir forum pendanaan campuran tersebut.

Dalam mengorganisir forum GBF, Mari Elka juga mendapat tugas menjadi utusan khusus Jokowi pada forum antar negara tersebut. Selain itu, Mari juga akan menangani isu harga karbon.

"Nanti sekaligus dari Global Blended Finance juga nanti juga merangkap pada carbon pricing, teknologi hasil G20 juga nanti di masukan ke situ," kata Luhut.

GBF Alliance diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Selain itu, GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.

Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

"Nanti akan kami atur segera ratas (rapat terbatas) untuk menyiapkan itu, sehingga dengan cepat Bu Mari bisa bekerja dengan tim nya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

596 Km Tol Trans Sumatera Sudah Beroperasi per Juli 2023******

Kementerian PUPR mencatat sebanyak enam ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer telah beroperasi penuh hingga Juli 2023.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya sepanjang 361 km dalam tahap konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap kehadiran tol yang sudah beroperasi itu bisa mencorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, khususnya di daerah yang dilintasinya.

"Kehadiran jalan tol (juga diharapkan) akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).

Tol tersebut baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.

"(Jalan tol) mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang berada di sekitar on/off rampjalan tol," ujar Basuki.

Sedangkan, tujuh ruas lain yang masih dalam konstruksi sepanjang 361 km yakni ruas Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 48 km dengan progres 85,5 persen dan target rampung pada 2023.

Selanjutnya, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sepanjang 143 km dengan progres 84,26 persen yang ditargetkan rampung akhir 2023.

Ruas lainnya yang masih tahap konstruksi adalah Tol Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 km dan ditargetkan siap operasi dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, di ruas Pekanbaru-Padang, terdapat dua seksi yang masih konstruksi, yakni Seksi Bangkinang-Koto Kampar (24 km) dengan progres 74,8 persen dan Seksi Padang-Sicincin (37 km) dengan progres 32,6 persen. Sebelumnya, untuk Seksi Pekanbaru-Bangkinang telah beroperasi sepanjang 31 km.

Ruas selanjutnya yang masih konstruksi adalah Binjai-Pangkalan Brandan dengan progres 79,9 persen, setelah seksi Binjai-Stabat telah beroperasi sepanjang 12 km.

Selanjutnya terdapat Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang menyisakan dua seksi sepanjang 38 km masih konstruksi yakni ruas Blang Bintang-Baitussalam dan Sigli-Seuliemum dengan progres 81 persen.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]