mustikaslot

Porter dari kedua dunia

Jokowi: Serangan Israel di Palestina adalah Pembantaian Terang******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perang dan pembantaian terang-terangan yang terjadi pada era modern saat ini sangat tidak masuk di dalam nalar dan nurani.

“Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita, di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan,” ujar Joko Widodo dalam sambutannya di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023), dilansir Antara.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Presiden menegaskan apa yang terjadi di Palestina adalah praktik pembantaian secara terang-terangan yang merenggut nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dia menegaskan tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun.

“Pembantaian (yang terjadi di Palestina) secara terang-terangan yang merenggut (nyawa) warga sipil, merenggut (nyawa) perempuan dan anak-anak. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai,” tegasnya.

Presiden mengatakan Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi Indonesia.

Indonesia, kata Jokowi, juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman serta menjembatani perbedaan-perbedaan dan dalam mempersatukan kemajemukan.

“Saat ini penduduk Indonesia hampir mencapai 280 juta, yang terdiri dari 714 suku, dengan lebih dari 1.300 bahasa lokal atau bahasa daerah. Memeluk agama yang berbeda beda dan hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Bukan hal yang mudah untuk mempersatukannya tapi kita bisa,” jelasnya.

Dia menyampaikan Indonesia bersyukur mampu mengikis ego kesukuan, ego keagamaan, dan ego kedaerahan, sehingga mampu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.

“Unity in diversity. Dimana hal tersebut tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh ajaran-ajaran agama, tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh para pemimpin agama, yang mengajarkan cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan adalah bagian dari iman, dan menjaga persatuan juga bagian dari iman,” kata Jokowi.

Presiden menekankan bahwa Indonesia meyakini peran agama, tokoh-tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan perdamaian, kerukunan dan kebersamaan baik di dalam suatu negara, di dalam kawasan maupun dunia.

“Oleh sebab itu saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi diselenggarakannya forum ini, marilah kita jadikan dialog lintas agama, lintas bangsa untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan segala bentuk pertikaian-pertikaian sehingga dunia yang damai, rukun sejahtera mampu kita wujudkan bersama,” ujarnya seraya meresmikan pembukaan R20 ISORA.

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Israel Tetap Gempur Gaza Meski Sudah 10.000 Korban Tewas******

GAZA–Israel menolak tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menuntut sandera yang disandera oleh militan Hamas selama serangan mereka dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober harus dibebaskan terlebih dahulu.

Di sisi lain, Hamas mengatakan tidak akan membebaskan para sandera saat Gaza sedang digempur Israel.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Sebelumnya, Para pemimpin organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “cukup sudah” dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada Senin (6/11/2023), sedangkan otoritas kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melebihi 10.000 orang.

Menurut laporan wartawan Reutersdi Gaza yang dikutip Antara, Selasa (7/11/2023), bombardemen Israel melalui udara, darat dan laut pada malam hari adalah salah satu serangan paling intens yang dipicu oleh serangan 7 Oktober di mana Hamas menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 10.022 warga Palestina telah terbunuh, termasuk 4.104 anak-anak.

Organisasi-organisasi internasional mengatakan rumah sakit tidak dapat menangani korban luka dan makanan serta air bersih hampir habis dan pengiriman bantuan tidak mencukupi.

“Seluruh penduduk terkepung dan diserang, tidak diberi akses terhadap kebutuhan penting untuk bertahan hidup, rumah, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat ibadah mereka dibom. Ini tidak dapat diterima,” kata para pemimpin PBB dalam pernyataan bersama.

“Kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari berlalu. Cukup sudah. Ini harus dihentikan sekarang,” lanjut pernyataan para pemimpin PBB tersebut.

Ke-18 badan PBB yang menandatangani perjanjian tersebut termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHRC) Volker Turk, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang melakukan tur ke wilayah tersebut untuk mencoba mengurangi risiko eskalasi konflik, menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, dan menyusun rencana untuk masa depan yang berkelanjutan bagi Israel dan Palestina.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah merebut kompleks militan dan siap menyerang pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan bawah tanah dan bunker di Jalur Gaza utara, setelah mengisolasi daerah tersebut dengan pasukan dan tank.

Sayap bersenjata Hamas, brigade Al-Qassam, mengatakan pihaknya telah merusak 27 kendaraan militer Israel dalam 48 jam dan menimbulkan kerugian besar dalam pertempuran langsung dengan pasukan Israel.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan puluhan orang tewas akibat serangan udara Israel di utara dan selatan, dengan delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam rumah sakit kanker Rantissi di Kota Gaza.

Militer Israel hanya mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya telah mengawal konvoi empat ambulans pasien dari Kota Gaza ke perbatasan Rafah dengan Mesir, menyatakan rasa lega.

Evakuasi telah ditangguhkan sejak gempuran Israel terhadap ambulans pada Jumat.

Setan Besar dari Sekte Abadi

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.

Gadis kelas atas

China Dukung Resolusi OKI untuk Hentikan Konflik Israel******

JAKARTA —  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pemerintahnya mendukung resolusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait penghentian konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza.

KTT Luar Biasa OKI pada 11 Oktober 2023 itu menghasilkan resolusi berisi 31 keputusan kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel-Palestina.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Para pemimpin dari 57 negara anggota OKI, termasuk Presiden RI Joko Widodo, mengecam agresi Israel di Gaza dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang kuat guna menghentikan agresi Israel di Gaza.

“KTT Liga Arab dan KTT Luar Biasa OKI mengirimkan pesan yang jelas untuk mewujudkan gencatan senjata, melindungi warga sipil, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan menerapkan solusi dua negara. Hal ini disambut baik oleh China,” katanya kepada awak media di Beijing, China, pada Senin (13/11/2023), seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

“Situasi di Gaza cukup memprihatinkan. China mendukung semua upaya yang bertujuan untuk meredakan situasi dan mengembalikan perdamaian,” imbuh Mao Ning.

Menurut dia, sejak konflik terbaru antara Palestina dan Israel meletus, China telah menjalin komunikasi erat dengan pihak-pihak terkait untuk mendesak gencatan senjata dan menciptakan perdamaian.

“Untuk menghentikan konflik saat ini, posisi China sangat mirip dengan negara-negara Arab, Islam dan Afrika. China akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk terus berupaya tanpa henti melindungi warga sipil, meredakan ketegangan, melanjutkan upaya perundingan damai, dan mewujudkan perdamaian,” kata dia.

Dalam resousi tersebut, OKI mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari Gaza utara ke selatan, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang, dan mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional.

OKI juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan tulus untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua-negara.

Kondisi di Gaza kian memprihatinkan karena sejumlah rumah sakit sudah tidak dapat beroperasi.

RS Al Shifa, misalnya, sudah tiga hari tidak mendapat pasokan listrik dan kekurangan air.

“Sudah lebih dari sebulan sejak konflik di Gaza pecah. Situasi kemanusiaan di lapangan menjadi sangat mengerikan. RS Al Shifa yang mengalami kesulitan adalah contoh krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza. China menyerukan gencatan senjata segera antara pihak-pihak yang berkonflik dan melakukan segala upaya untuk melindungi warga sipil,” kata Mao Ning.

Dia menyebut komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah substantif dan melakukan upaya besar untuk meningkatkan upaya kemanusiaan.

Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza –termasuk terhadap rumah sakit, tempat tinggal dan rumah ibadah– sejak Hamas melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023.

Serangan-serangan Israel itu telah menewaskan l1.100 orang, termasuk lebih dari 8.000 perempuan dan anak-anak, kata kantor media pemerintah di Gaza pada Minggu.

Jumlah korban tewas di Israel hampir 1.200, menurut angka resmi Israel.

Bank Sentral Israel mencatat kerugian sekitar US0 juta atau setara dengan Rp9,4 triliun per pekan akibat perang Israel vs Hamas.

Kerugian tersebut disebabkan absennya ribuan pekerja dari pekerjaan mereka akibat perang.

Nilai Rp9,4 triliun itu menggunakan kurs Rp15.655 per dolar Amerika Serikat (AS).

Melansir dari The Times of Israel, Senin (14/11/2023), Departemen Riset Bank Sentral menganalisis biaya mingguan dari penurunan pasokan tenaga kerja dalam tiga minggu pertama perang, yang pecah pada 7 Oktober.

Analisis Bank of Israel difokuskan pada perhitungan biaya ekonomi dari absennya para pekerja dalam hal biaya tenaga kerja dan bukan dalam hal kehilangan produk.

Kelahiran Kembali Era Kapur

Jokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Pangarep Kampanye******

SOLO —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui dirinya sudah berulang kali diajak sang putra yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, untuk ikut berkampanye dalam Pemilu 2024. Kendati demikian, sampai saat ini dia belum menyanggupi ajakan tersebut.

“Oh iya, saya sudah diajak bolak-balik. Tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja. Undang-Undang Pemilu saja, (kok) sudah ramai ya,” kata Jokowi di sela kegiatan di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sebelumnya Kaesang Pangarep mengaku mengajak Jokowi untuk berkampanye bersama PSI. Di sisi lain Presiden sebelumnya juga menyampaikan ketentuan UU Pemilu bahwa Presiden boleh berkampanye.

Wartawan lalu bertanya kepada Jokowi, kapan dirinya akan ikut berkampanye dengan putranya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi tidak membenarkan maupun membantah dirinya memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Dia hanya menekankan belakangan ini hanya menyampaikan ketentuan UU Pemilu yang membolehkan presiden berkampanye.

“Wongada pertanyaan, ya kan? Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja sudah ramai,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyampaikan ke masyarakat apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkampanye di Pilpres 2024.

“Ya (akan disampaikan ke publik),” kata Anggota KPU RI, Idham Holik, saat wawancara eksklusif bersama Antara di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta.

Ia pun meyakini bahwa Presiden Jokowi akan mengirimkan surat cuti untuk berkampanye kepada KPU RI.

“Prinsipnya kami meyakini bahwa apabila bapak presiden akan melakukan kampanye, beliau pasti menyampaikan surat cuti kepada kami,” jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (25/1/2024), Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta.

Hasyim, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.