nama nama link slot gacor

Wanita Pedang Cang Lei

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 2 Juta Penumpang pada Agustus******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, melayani 2,02 juta penumpang pada Agustus 2023. Angka tersebut turun tipis dari bulan sebelumnya, 2,14 juta penumpang.

"Jika dibanding bulan lalu yakni 2.143.643 penumpang, maka capaian Agustus berada enam persen di bawahnya tapi tetap menjadi salah satu yang tertinggi selama tahun 2023 ini dengan rata-rata 65 ribu penumpang per hari selama Agustus ini," ujar General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Handy Heryudhitiawan dalam keterangan resmi, Rabu (6/9).

Penumpang internasional masih mendominasi penerbangan yakni sebanyak 1,13 juta penumpang atau sebanyak 56 persen dari keseluruhan penumpang pada Agustus. Jumlah tersebut terdiri dari 548,04 ribu penumpang datang dan 584,14 ribu penumpang berangkat.

"Untuk pergerakan pesawat di Bulan Agustus terdapat 12.150 pergerakan dengan rata-rata 391 pergerakan per hari," kata Handy.

Selama Agustus destinasi domestik dengan lalu lintas penumpang tertinggi masih didominasi rute Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, yang mencapai 55 persen dari total keseluruhan jumlah penumpang rute domestik atau 489,86 ribu penumpang.

Kemudian, Surabaya sebanyak 13 persen atau 113,32 ribu penumpang dan Labuan Bajo sebanyak 6 persen dengan 55.207 penumpang.

Sedangkan untuk rute internasional, jumlah penumpang terbanyak Agustus adalah Singapura sebesar 22 persen dari total keseluruhan jumlah penumpang internasional atau sebanyak 251.204 penumpang. Selanjutnya, Kuala Lumpur, Malaysia, sebesar 13 persen dengan 143,24 ribu penumpang dan Melbourne, Australia sebesar 8 persen dengan jumlah penumpang sebanyak 88.494.

Secara keseluruhan, dari Januari hingga Agustus 2023, Bandara I Gusti Ngurah Rai telah melayani sebanyak 13,91 juta penumpang domestik dan internasional.

"Di tahun 2023 kami memproyeksikan pelayanan kepada 20,3 juta penumpang. Dengan pulihnya sektor pariwisata di Pulau Bali serta adanya potensi penambahan rute-rute baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai di waktu yang akan datang, kami optimis angka tersebut dapat terealisasi di tahun ini." ujar Handy.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Kemenhub Evaluasi 4 Gangguan Utama LRT Jabodebek******

Kementerian Perhubungandan sejumlah pemangku kepentingan mengevaluasi proses operasional LRT Jabodebek yang dilaksanakan sejak 28 Agustus 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan evaluasi salah satunya dilakukan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat. 

Adita merinci beberapa hasil evaluasi. Pertama, soal jumlah penumpang.

Dari animo itu, Adita berharap kehadiran moda transportasi ini dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

"Alhamdulillahsejauh inifeedbackyang kami terima relatif positif, meski ada beberapa catatan yang perlu kami evaluasi terkait operasional LRT Jabodebek," tutur Adita dalam keterangan resminya Kamis (8/9).

Kedua, soal masukan masyarakat. Adita mengatakan terkait dengan evaluasi ini pihaknya dan pemangku kepentingan lain sedang melakukan tindak lanjut.

"Ada 4 (empat) gangguan utama yang telah kami terima laporannya, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, hingga sistem operasi yang tengah ditangani oleh INKA, Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, serta stakeholder terkait, dan ditargetkan selesai awal September hingga akhir Oktober," lanjut Adita.

Lebih lanjut, Adita menuturkan bahwa saat ini terdapat 12 rangkaian kereta (trainset) yang dioperasikan dan siap melayani penumpang.

Jumlah rangkaian kereta ini secara bertahap akan ditambahkan hingga keseluruhan rangkaian kereta yang berjumlah 31 dioperasikan, dengan formasi 27 rangkaian dioperasikan untuk melayani penumpang, 2 rangkaian dilakukan perawatan berat, dan 2 rangkaian disiagakan sebagai cadangan.

"Dengan jumlah rangkaian tersebut, untuk saat ini LRT Jabodebek akan dioperasikan dari pukul 05.00 WIB hingga 18.58 WIB dengan headway 10-20 menit," ungkap Adita.

Adita optimis bahwa ke depan LRT Jabodebek dapat dioperasikan sesuai dengan pola operasi ideal dengan jam operasi lebih lama dan headwayhingga 4-8 menit ketika keseluruhan rangkaian kereta sudah dijalankan secara bertahap sehingga masyarakat diharapkan dapat terus memantau jadwal LRT Jabodebek ini.

Adapun terkait tarif promosi yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan, Adita menjelaskan bahwa promo ini masih berlaku hingga 30 September 2023. Dengan adanya promo ini, masyarakat hanya akan dikenakan tarif dasar sebesar Rp 5.000,- untuk seluruh lintas pelayanan.

[Gambas:Video CNN]

"Setelah September ini, kami akan berlakukan skema tarif maksimal Rp 20 ribu  untuk seluruh lintas pelayanan, namun tetap kami buka opsi untuk pemberlakuan promo dengan skema lain jika ada masukan lebih lanjut," sebut Adita.

Adita berharap subsidi PSO dan tarif promo yang diberikan oleh DJKA Kementerian Perhubungan pada tarif LRT Jabodebek ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

"Semoga kehadiran LRT Jabodebek dengan tarif yang sudah disubsidi ini dapat memberikan alternatif moda transportasi kepada masyarakat sehingga tidak bergantung kepada kendaraan pribadi," pungkas Adita.

Arus balik 2002

Menhub Tegaskan Tarif Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mendapatkan subsidi tarif alias public service obligation(PSO).

"Jawab singkat, tidak ada (subsidi tarif (KCJB)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Jawaban Budi itu untuk merespons pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Sigit Susiantono. Ia mengungkit ucapan Budi tempo hari lalu soal tidak adanya subsidi PSO untuk kereta cepat.

"Pak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi) pernah menyatakan bahwa PSO untuk KCJB itu tidak ada. Sementara, Pak Presiden (Joko Widodo) itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau PSO kepada KCJB. Kami minta penegasan saja, apakah ada subsidi PSO di daftar ditjen-ditjen yang ada di Kemenhub?" tanyanya kepada Budi.

"Kalau tidak ada, kami sepakat sebagaimana anggota, tapi kalau ada kami ingin itu dicatat bahwa Sigit Susiantono tidak setuju dengan anggaran (subsidi PSO KCJB)," sambung Sigit.

Berdasarkan Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penetapan tarif angkutan dilakukan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan. Lalu, di Pasal 152 ayat 2 disebutkan tarif bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah khusus untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan perintis.

Kemudian, di Pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa tarif tersebut bisa saja lebih murah dari yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Inilah yang disebut PSO, di mana biaya subsidinya ditanggung pemerintah.

"Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik," tulis beleid tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menegaskan belum ada pembahasan terkait subsidi tiket moda transportasi tersebut. Ia menekankan pemerintah masih berfokus menyelesaikan proyek KCJB.

"Masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," ujar Sri Mulyani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).

Jokowi juga sempat melontarkan transportasi publik harus disubsidi, termasuk KCJB. Ia menyebut subsidi perlu diberikan demi mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Kendati, ia enggan menyebutkan nominal subsidi untuk kereta cepat. Menurutnya, subsidi nanti diatur Menhub Budi Karya Sumadi.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu. Ketentuan itu merupakan permintaan Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Setelah 30 September, Tarif Maksimal Naik LRT Rp20 Ribu******

Kementerian Perhubungan menyebut tarif promo naik LRT Jabodebek Rp5.000 akan diberikan sampai dengan akhir September ini. 

Setelah itu, masyarakat yang naik LRT akan dikenakan tarif maksimal Rp20 ribu untuk seluruh lintasan. Informasi itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. 

"Setelah September ini, kami akan berlakukan skema tarif maksimal Rp 20 ribu untuk seluruh lintas pelayanan, namun tetap kami buka opsi untuk pemberlakuan promo dengan skema lain jika ada masukan lebih lanjut," sebut Adita dalam keterangan resminya, Kamis (7/9).

Ia mengatakan untuk meningkatkan kualitas itu, Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan mengevaluasi proses operasional LRT Jabodebek yang dilaksanakan sejak 28 Agustus 2023.

Adita merinci beberapa hasil evaluasi. Pertama,soal jumlah penumpang.

Data yang masuk ke Kementerian Perhubungan, hingga Rabu (6/9) sore, jumlah penumpang yang telah dilayani oleh LRT Jabodebek mencapai 331.947 orang. Menurut Adita, hasil evaluasi ini menunjukkan animo masyarakat untuk mencoba LRT Jabodebek tinggi.

Dari animo itu, Adita berharap kehadiran moda transportasi ini dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

"Alhamdulillahsejauh ini feedbackyang kami terima relatif positif, meski ada beberapa catatan yang perlu kami evaluasi terkait operasional LRT Jabodebek," tutur Adita dalam keterangan resminya Kamis (8/9).

Kedua, soal masukan masyarakat. Adita mengatakan terkait dengan evaluasi ini pihaknya dan pemangku kepentingan lain sedang melakukan tindak lanjut.

"Ada 4 (empat) gangguan utama yang telah kami terima laporannya, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, hingga sistem operasi yang tengah ditangani oleh INKA, Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, serta stakeholder terkait, dan ditargetkan selesai awal September hingga akhir Oktober," lanjut Adita.

Lebih lanjut, Adita menuturkan bahwa saat ini terdapat 12 rangkaian kereta (trainset) yang dioperasikan dan siap melayani penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah rangkaian kereta ini secara bertahap akan ditambahkan hingga keseluruhan rangkaian kereta yang berjumlah 31 dioperasikan, dengan formasi 27 rangkaian dioperasikan untuk melayani penumpang, 2 rangkaian dilakukan perawatan berat, dan 2 rangkaian disiagakan sebagai cadangan.

"Dengan jumlah rangkaian tersebut, untuk saat ini LRT Jabodebek akan dioperasikan dari pukul 05.00 WIB hingga 18.58 WIB dengan headway 10-20 menit," ungkap Adita.

Adita optimis bahwa ke depan LRT Jabodebek dapat dioperasikan sesuai dengan pola operasi ideal dengan jam operasi lebih lama dan headway hingga 4-8 menit ketika keseluruhan rangkaian kereta sudah dijalankan secara bertahap sehingga masyarakat diharapkan dapat terus memantau jadwal LRT Jabodebek ini.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Profil Pontjo Sutowo yang Bersengketa Dengan Negara soal Hotel Sultan******

Pontjo Sutowoselaku pemilik PT Indobuildco berpolemik dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik sebenarnya sudah terjadi sejak 2006. Konflik berawal saat Pontjo melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak yang digugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Pembangunan harus selesai pada 1974.

Pada 3 Agustus 1972, terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua. Pertama,Nomor 26/Gelora  atas tanah seluas 57.120 meter persegi. Kedua, HGB Nomor 27/Gelora atas tanah seluas 83.666 meter persegi.

Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut. Perusahaan Pontjo itu juga mengklaim perpanjangan kedua HGB itu untuk jangka waktu 30 tahun.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Namun, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Lantas siapakah Pontjo Sutowo?

Mengutip berbagai sumber, Pontjo adalah anak Ibnu Sutowo, mantan bos Pertamina yang lahir pada 17 Agustus 1950. 

Ia pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung Jurusan Mesin. Namun setahun kemudian, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah lagi dan memilih untuk bekerja.

Dengan modal dari sang ayah, ia mendirikan PT Adiguna Shipyard, perusahaan pembuatan kapal pada 1970. Ia lalu terjun ke dunia perhotelan di Hotel Hilton pada 1976.

Hotel ini yang sekarang dikenal sebagai Hotel Sultan. Pada 1983, operasi Hotel Hilton bermasalah hingga membuat Pondjo mengambil alih seluruh pelaksanaan manajemen hotel tersebut.

Di samping berbisnis, Pontjo juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ia juga menjadi Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) periode 2021-2026.

Lalu anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), World Tourism Organization (WTO), ASEAN Tourism Association (ASEANTA), Pacific Asia Travel Association (PATA), dan Australia Indonesia Development Area (AIDA).

[Gambas:Video CNN]